Tak Cukup Berhemat, Tapi Mesti Berdaulat!

Apakah ada yang menyangsikan negara kita kaya energi? Kekayaan energi kita nyaris lengkap: gas, batubara, minyak bumi, panas bumi, mikro hidro, energi angin, energi laut, energi matahari, bioenergi, biomassa dan nuklir. Dengan demikian, tidak sepantasnya bangsa kita krisis energi.

Dulu, Indonesia pernah jadi eksportir minyak. Namun, pada tahun 2003, produksi minyak Indonesia mengalami defisit. Beberapa tahun berikutnya, produksi minyak Indonesia terus merosot. Akhirnya, Indonesia pun berubah status menjadi “negara pengimpor minyak”.

Ada pertanyaan yang tidak pernah dijawab secara jujur oleh pemerintah? Apa penyebab turunnya produksi minyak Indonesia? Apakah cadangan minyak kita memang sudah tidak ada? Ataukah, seperti samar-samar terdengar, ada masalah dalam tata-kelola minyak kita.

Pengamat perminyakan, Kurtubi, memperkirakan potensi minyak Indonesia masih berkisar 50 milyar barel. Artinya, jika tata-kelola energi kita benar, potensi itu bisa digunakan untuk kepentingan nasional untuk beberapa tahun kedepan. Disamping itu, kita juga akan mencari potensi energi alternatif.

Akan tetapi, hal itu tidak bisa terjadi. Ada beberapa persoalan di sini: ladang-ladang minyak kita sudah tua (sebagian besar peninggalan kolonial), minimnya penemuan cadangan minyak baru, dan kurangnya investasi baru untuk eksplorasi. Tentu saja, sampai kiamat sekalipun, produksi minyak kita tidak akan meningkat jika kondisinya tetap seperti ini.

Namun, ada persoalan yang lebih pokok: politik energi kita memang tidak mengabdi kepada kepentingan nasional alias tidak berdaulat. Sejak pemberlakuan UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas, proses liberalisasi sektor migas di Indonesia berlari kencang tanpa rintangan. Ini berakibat pada menguatnya dominasi asing dalam penguasaan sumber-sumber energi: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Sudah begitu, sebagai kelanjutan dari ekonomi kolonial, kita sangat doyan mengekspor bahan mentah. Termasuk ekspor energi dalam bentuk mentah. Harganya pun sangat murah. Akibatnya, tingkat eksploitasi sumber daya energi kita sangat tinggi, tetapi dimana-mana masih sering terjadi “krisis energi”.

Nah, sekarang pemerintah menyerukan “penghematan energi nasional”. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap bisa menghemat energi, mengurangi defisit anggaran, dan menaikkan penerimaan negara.

Masalahnya: Di satu sisi, kita dipaksa berhemat-hemat ria, sementara perusahaan asing dengan leluasa mengeruk sumber-sumber energi kita. Mereka menikmati untung berkali-kali lipat setiap terjadi kenaikan harga energi dunia. Sedangkan kita, yang notabene pemilik sah energi tersebut, harus bersabar dan antre panjang untuk mendapatkan bahan bakar.

Selain itu, kebijakan penghematan ini punya motif lain: memaksa sebagian konsumen di Indonesia untuk membeli BBM dengan harga non-subsidi. Tentu saja, yang diuntungkan oleh kebijakan ini adalah SPBU asing. Dengan sendirinya, pemerintah membatasi pembeli di SPBU Pertamina. Ini bisa disebut “skenario lain” untuk mendorong liberalisasi sektor hilir migas Indonesia.

Ada kecenderungan bahwa pembatasan kuota BBM bersubsidi merupakan upaya memaksa sebagian besar konsumen Indonesia beralih pada pembelian BBM sesuai dengan mekanisme pasar. Lihat saja, ketika Kalimantan krisis BBM bersubsidi, pemerintah justru menawarkan BBM non-subsidi. Pemerintah pusat tak ubahnya calo perusahaan asing untuk menjual BBM sesuai harga pasar.

Sebetulnya, yang dibutuhkan adalah pembenahan politik energi kita. Problem pokoknya adalah politik energi yang tak berdaulat. Mestinya, jika  SBY punya komitmen melindungi kepentingan nasional, yang dilakukan adalah melaksanakan pasal 33 UUD 1945 (hasil proklamasi 17 Agustus 1945) secara murni dan konsisten.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut