Inilah Kritik SPI Terhadap UU Pangan

Baru saja disahkan, UU pangan yang baru sudah menuai banyak kritikan. Serikat Petani Indonesia (SPI), salah satu organisasi massa petani di Indonesia, menganggap UU pangan yang baru ini belum menjawab persoalan pokok yang dihadapi kaum tani.

Berikut beberapa kritikan SPI terkait UU pangan yang baru:

Kedaulatan Pangan Versus Ketahanan Pangan

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, mengatakan, UU pangan yang baru terpaksa memaksakan penggabungan konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Padahal, dua konsep itu sangat berbeda.

“Konsep kedaulatan pangan merupakan jawaban atas gagalnya konsep ketahanan pangan yang telah diterapkan selama ini,” kata Henry.

Henry menjelaskan, konsep ketahanan pangan hanya terbatas pada kondisi terpenuhinya pangan bagai rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

“Ini persis dengan konsep ketahanan pangan ala FAO. Masalahnya, mereka tidak mempersoalkan dari mana pangan tersebut dihasilkan atau dengan cara apa pangan tersebut dihasilkan,” ungkapnya.

Dengan demikian, kata Henry, konsep ketahanan tidak mempersoalkan suatu negara memenuhi ketersediaan pangannya melalui mekanisme impor. Akibatnya, konsep ketahanan pangan justru menegasikan peranan petani.

Lebih jauh lagi, Petani “dipaksa” oleh sebuah sistem dan paradigma yang berorientasi pada keuntungan dan berorientasi uang. Akhirnya, petani dikondisikan untuk masuk kedalam pasar produk pertanian yang tanggap terhadap perkembangan harga.

Dalam kasus Indonesia, Henry mencontohkan, karena harga cash crops— seperti tanaman perkebunan –lebih menguntungkan, maka pemerintah lebih mendorong pada pengembangan tanaman cash crops untuk mencapai pertumbuhan ekspor setinggi-tingginya.

“Akibatnya, petani/pelaku pertanian yang kuat dan bermodal sajalah yang bisa bertahan, semantara yang lemah semakin kehilangan aksesnya terhadap alat-alat produksi seperti tanah, air, benih, teknologi dan pasar,” ungkapnya.

Sebaliknya, kata Henry, La Via Campesina—sebuah payung gerakan petani Internasional dimana SPI bernaung di dalamnya—mengusung konsep Kedaulatan Pangan sebagai proposal tandingan atas konsep Ketahanan Pangan ala FAO tersebut.

La Via Campesina mendefenisikan kedaulatan pangan sebagai konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga, yang berdasarkan pada prinsip solidaratas.” tegas Henry Saragih.

Dalam realisasinya, Henry menegaskan, kedaulatan pangan akan terwujud jika petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi. Dan itu berarti harus adalah pelaksanaan reforma agraria.

Pasal-pasal bermasalah dalam UU Pangan yang baru

Selain persoalan di atas, kajian SPI juga menemukan sejumlah pasal bermasalah dalam UU pangan yang baru.

Dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan, “dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.”

Dalam bagian penjelasan UU ini dikatakan, makna “untuk keperluan lain” adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor.

Artinya, UU pangan ini mentolelir penggunaan pangan untuk bahan baku energi sebagai landasan hukum pengembangan agrofuel. “Hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktek perampasan tanah secara masif dan pelanggaran hak asasi petani,” kata Achmad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian DPP SPI.

Pasal 17 UU pangan ini juga bermasalah. Di situ ditegaskan, pemerintah mengkategorikan pelaku usaha pangan dengan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagai produsen pangan. Masalahnya, UU ini tidak membedakan antara pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan.

“Ini kontradiktif dengan pasal 18 yang menyebutkan pemerintah berkewajiban untuk menghilangkan kebijakan yang berdampak penurunan daya saing,” ungkap Achmad Ya’kub.

Problem lain dalam UU pangan ini adalah soal impor. Pasal 36 ayat 1 disebutkan, “Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.”

Seharusnya, kata Achmad, kata “tidak dapat diproduksi didalam negeri” diganti dengan untuk mengatasi masalah pangan atau krisis pangan. Hal ini untuk menjamin produk impor pangan tidak menyebabkan persaingan dengan pangan produk lokal.

Kemudian, pada Pasal 39 disebutkan, “Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil”.

Namun, penjelasan di atas tidak memuat adanya kontrol dari masyarakat tentang kebijakan dan peraturan Impor Pangan ini. Seharusnya, kata Achmad, Pemerintah berkonsultasi dengan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil sebelum melakukan Impor Pangan agar Impor Pangan yang akan dilakukan tidak berdampak negatif.

Lalu, pada pasal 46 soal keterjangkauan pangan, tidak disebutkan bahwa keterjangkauan pangan meliputi haruslah meliputi keterjangkauan secara fisik dan ekonomi. Padahal, keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi sudah ditegaskan di dalam pasal 11 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Bab VII bagian Keempat UU ini mengatur soal pangan produk rekayasa genetik. Dengan demikian, secara tidak langsung Pemerintah mengakui bahwa pangan produk hasil rekayasa genetika diperbolehkan untuk diproduksi dan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia.

SPI sendiri menolak produk rekayasa genetik ini. Ada dua alasan terkait penolakan rekayasa genetik ini. Pertama, belum satu penelitian pun yang menjamin bahwa pangan rekayasa genetik 100 persen aman untuk di konsumsi. Yang terjadi, produk rekayasa genetika rentang penyakit. Kedua, beberapa negara yang mencoba menanam benih rekayasa genetik terjadi polusi genetik. Lahan-lahan yang bersebelahan dengan tanaman rekayasa genetik berpotensi untuk tercemar oleh gen-gen hasil rekayasa genetik. Sehingga, petani di sebelahnya yang menanam tanaman non rekayasa genetik bisa dituduh melanggar hak cipta. Padahal persilangan tersebut dilakukan oleh alam.

Selanjutnya, pada Pasal 123 UU ini, yang mengatur mengenai orang asing dapat melakukan penelitian pangan untuk kepentingannya di wilayah Negara Republik Indonesia, dapat menjadi suatu permasalahan tersendiri.

Hal ini dapat membuat sumber-sumber keanekaragaman hayati lokal dapat berpindah ke tangan orang asing. Apalagi, dalam pasal 124 UU ini, pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan. Dengan demikian, produk pangan hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal yang dilakukan oleh orang asing dapat dipatenkan.

SPI juga mengeritik bab XII tentang Kelembagaan Pangan. Sebab, tidak dijelaskan bagaimana bentuk Lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan ini, apakah berbentuk Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).

“Yang menjadi soal apakah dibentuknya lembaga setingkat kementerian dapat mengatasi masalah pengelolaan pangan yang seperti benang kusut, karena pangan merupakan isu lintas sektor yang melibatkan banyak pihak,” ungkap Ahcmad Ya’kub.

Katanya, belajar dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang mengurusi soal pangan dibawah Kementerian Pertanian, lembaga ini tidak bergigi untuk mendorong dan mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam mengurusi soal pangan di negeri ini.

Dengan berbagai kesimpulan kajian di atas, SPI menganggap UU pangan yang baru ini belum sesuai dengan konsep kedaulatan pangan. Karena itu, SPI sedang mempertimbangkan untuk melakukan uji-materi terhadap UU pangan yang baru ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut