KPA Mengecam Perampasan Tanah Milik Petani Karawang

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengutuk keras perampasan tanah milik petani tiga desa di Karawang, yakni Desa Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, oleh PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP).

Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin, mengungkapkan bahwa proses eksekusi lahan seluas 350 ha milik petani oleh Pengadilan Negeri Karawawang, yang dikawal oleh 7000-an aparat keamanan, sebetulnya cacat prosedural.

“Fakta pada saat proses eksekusi yang cacat adalah tim juru sita tidak bisa menunjukan batas-batas areal yang akan dieksekusi. Objek yang dieksekusi tidak jelas dan tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan,” ungkap Iwan Nurdin melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Iwan juga menjelaskan, konflik agraria yang dialami oleh petani Karawang tersebut merupakan bukti pengingkaran terhadap hak-hak rakyat atas tanahnya. Menurutnya, warga sudah menggarap dan menguasai lahan itu sejak tahun 1954.

Selain itu, kata dia, para petani juga sangat taat membayar pajak tanah dan bangunan kepada negara. Tak hanya itu, warga tidak pernah melepaskan tanah seluas 350 Ha tersebut kepada siapapun dan pihak manapun.

Iwan juga membantah pernyataan pernyataan Kapolres Karawang AKBP Daddi Hartadi dan Kapolda JabarIrjen Pol Mochamad Iriawan bahwa lahan yang dieksekusi tersebut sudah lama tidak ada petaninya dan bahwa oknum tertentu sengaja memprovokasi keadaan.

Menurut Iwan, lahan seluas 350 ha itu adalah desa definitif yang mempunyai perangkat desa, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan berpenduduk kurang lebih 420 kepala keluarga.

Selain itu, di atas lahan itu juga terdapat lahan pertanian produktif berupa padi persawahan, palawija, buah-buahan dan kayu keras milik para petani. Terkait bukti kepemilikan, warga memiliki alas hak berupa Girik/IPEDA, sertifikat tanah dan bangunan, dan bukti pembayaran pajak berupa SPPT.

“Artinya, aparat kepolisian melakukan kebohongan publik dan melakukan pengelabuan terhadap rakyat dan memperburuk citra institusi Polri,” terangnya.

Sebaliknya, kata Nurdin, selama sengketa berlangsung, pihak PT. SAMP justru tidak bisa menunjukkan satupun bukti kepemilikan. Di proses pengadilan, PT. SAMP sempat mengajukan bukti berupa Surat Pelepasan Hak dan Peta global yang dikeluarkan BPN Kanwil Jawa Barat. Belakangan diketahui bahwa kedua bukti yang diajukan oleh PT. SAMP itu ternyata palsu.

“Kedua bukti tersebut telah lama bergulir ke kepolisian karena pidana pemalsuan. Namun, hingga detik ini kejahatan tersebut yang telah menetapkan direktur PT. SAMP Irawan Cahyadi sebagai tersangka tidak pernah diungkap,” jelasnya.

Ketua PN Karawang yang lama pernah menyatakan bahwa putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT. SAMP tidak bisa ditindak lanjuti dengan eksekusi. Pasalnya, putusan tersebut bermasalah karena sejumlah alasan, antara lain: tumpang tindih putusan di atas tanah berperkara, tidak memiliki batas tanah, dan terdapat tanah yang bersertifikat di atas tanah yang diklaim PT. SAMP.

Namun, keadaan berubah ketika jabatan Ketua PN Karawang berpindah ke Marsudin Nainggolan. Dua minggu menduduki posisinya, yang bersangkutan sudah mengeluarkan surat peringatan kepada petani untuk meninggalkan lahannya dengan uang kerohiman Rp 4000/meter.

Cerita miris tentang keadilan di negeri ini belum berhenti di situ. Selama proses konflik agraria berlangsung, PT. SAMP tak henti-hentinya menggunakan tangan kepolisian untuk mengkriminalisasi terhadap para petani dengan tuduhan menyerobot tanah. Namun, tak satupun petani yang dikrimininalisasi terbukti bersalah.

Kasus terbaru menimpa Ratna Ningrum, mantan Kepala Desa Margamulya. Dia dituduh memalsukan surat C desa. Selama proses peradilan, tuduhan itu tidak terbukti. Ironisnya, pihak kejaksaan justru membuat rekayasa dalam tuntutannya. Alhasil, Ratna pun tetap divonis penjara selama 6 bulan.

Selain praktik kriminalisasi, para petani juga kerap mendapat intimidasi dan kekerasan dari pihak PT. SAMP. Seperti pada tahun 2012 lalu, PT. SAMP memobilisasi ratusan preman untuk mengusir paksa petani dari lahan dan tempat tinggalnya.

Perampasan lahan di tiga desa di Karawang itu tidak hanya menyebabkan hilangnya rumah dan lahan milik 1200 jiwa keluarga petani. Penggusuran yang berlangsung pada hari selasa (24/6) lalu itu juga menyebabkan hilangnya sejumlah bangunan sekolah, yakni: SDN Margamulya I, SDN Margamulya II, SDN Margamulya III dan SDN Margamulya IV. Di Desa Wanasari terdapat SDN Wanasari I dan SDN Wanasari II. Sedangkan di Desa Wanakerta terdapat SDN Wanakerta I, SDN Wanakerta II, dan SDN Wanakerta.

Tak hanya itu, penggusuran dan perampasan lahan itu juga meninggalkan trauma mendalam bagi warga desa. Hingga saat ini, aparat Brimob dan preman bayaran masih terus berjaga di sekitar lokasi.

Penggusuran yang berlangsung pada hari Selasa (24/6) tersebut juga menyebabkan 9 petani dan 4 buruh yang melakukan aksi menolak eksekusi ditangkap, 10 buruh luka-luka dan 1 petani tertembak serta puluhan lainnya luka-luka.

Dalam siaran persnya, KPA menilai perampasan lahan dan penggusuran paksa terhadap petani di tiga desa di Karawang itu sebagai kejahatan perampasan tanah yang nyata mengingkari falsafah Dasar Negara, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 sebagai landasan hukum untuk melindungi kedaulatan kaum tani atas akses tanah sebagai alat produksi bagi kehidupannya.

KPA juga menuding pengadilan telah memihak kepada korporasi dengan menyelenggarakan ‘peradilan hitam’ yang mengesahkan perampasan tanah milik rakyat.

Karena itu, KPA mendesak agar segera dilakukan penarikan terhadap pasukan kepolisian dan preman bayaran di lokasi konflik agraria. Penarikan tersebut bentuk jaminan negara atas perlindungan warga negaranya serta menjamin kelangsungan hidup warga negara yaitu para petani di Telukjambe Barat, Karawang.

KPA juga mendesak pengembalian lahan petani seluas 350 ha yang dirampas secara ilegal oleh PT. SAMP. Selain itu, KPA juga mendesak pencopotan Kapolres Karawang, Kapolda Jabar dan Ketua Pengadilan Negeri Karawang karena diduga telah menjadi alat perusahaan untuk merampas tanah milik petani.

Terakhir, KPA juga mendesak BPN untuk dapat menyelesaikan konflik agraria secara cepat dan menyeluruh serta tidak memberikan konsesi kepada korporasi perampas tanah di Karawang dan seluruh wilayah Indonesia.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • anang dante

    Trim’s tuhan karena engkau telah menunjukan pd kami, mana hambamu yg berjalan kepd kebenaranmu dan mana yg tidak, hambamu yg menindas sesamanya. Ya tuhan mudah2an mereka (polres karawang, jaksa/hakim, preman) cepat sadar…Dan lindungilah mereka ( Pejuang pro demokrasi, para petani kerawang ditiga desa ), kuatkan keyakinannya dan tambahkan semangantnya…amin!!!
    Salam Gotong Royong…