Korupsi dan Anti-Imperialisme

Di bulan September 2006, sebuah kudeta militer telah berhasil menggulingkan pemerintahan Thaksin Sinawatra yang korup. Kudeta ini mendapat dukungan dari kalangan elit dan kelas menengah di Thailand. Tetapi, kalangan miskin yang berasal dari perkotaan dan pedesaan, yang selama puluhan tahun bertindak pasif dalam kehidupan politik negeri gajah putih, telah bergerak untuk menentang kudeta dan berusaha mengembalikan kekuasaan Thaksin Sinawatra.

Mengapa kalangan kaum miskin—biasanya disebut gerakan ‘Kaos Merah’—mengabaikan wacana anti-korupsi yang ditawarkan elit dan klas menengah Thailand? Jawabannya sangat sederhana: mereka telah mengingat masa pemerintahan Thaksin (2001-2006) telah mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Thailand bisa cepat pulih dari krisis Asia karena sikap Thaksin untuk menendang keluar IMF dan resep-resep neoliberalnya.

Sebaliknya, ia mempromosikan kebijakan yang berorientasi ke dalam dan distributif kepada rakyat banyak. Ia meluncurkan program perawatan kesehatan universal, dana satu juta bath untuk pembangunan setiap kota, kredit mikro dan moratorium pembayaran utang bagi petani, dan lain sebagainya.

Cerita di atas hendak menyampaikan satu hal: korupsi—sekalipun menjadi persoalan besar—bukan penyebab struktural kemiskinan massa rakyat. Penyebab struktural kemiskinan tetap berakar pada kebijakan ekonomi-politik. Dalam hal Thailand, misalnya, kebijakan pemerintah yang berhaluan neoliberal (privatisasi, pencabutan subsidi, deregulasi, liberalisasi perdagangan dll) jauh lebih menyusahkan rakyat ketimbang politisi korup.

Untuk kasus di Indonesia, kita pun menyadari korupsi sebagai persoalan besar, tetapi persoalan yang jauh lebih besar dan pokok adalah imperialisme. Imperialisme telah menyebabkan pemiskinan struktural di Indonesia: hancurnya industri nasional, hancurnya sektor pertanian, seluruh sumber daya alam dan kekayaan nasional dijarah pihak asing, negara lepas tangan dalam urusan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya.

Kami bukan bermaksud menyatakan bahwa korupsi tidak perlu dilawan, atau sengaja membiarkan korupsi berjalan. Tetapi, sebagai gerakan yang berkepentingan melakukan perubahan sosial yang mendasar, dimana partisipasi rakyat diperlukan, maka sentiment anti-imperialisme dan anti-neoliberal jauh lebih menyentuh persoalan rakyat banyak ketimbang korupsi.

Bahkan, usaha untuk memberantas korupsi secara tuntas akan sulit jikalau sistem ekonomi atau corak produksi yang berbasiskan logika akumulasi dan mencari untung masih dipertahankan. Sebab, sebagaimana diungkapkan Pramoedya Ananta Toer, sastrawan Indonesia yang besar itu, korupsi terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi.  Artinya, untuk sebuah gerakan anti-korupsi yang konsisten, anda juga harus anti-imperialis dan anti-kapitalis.

Dalam banyak hal, pihak imperialis seringkali berupaya menunggangi isu korupsi untuk menyederhanakan persoalan dan sekaligus menutup problem penjajahan. Bagi mereka, sebagian besar penyebab kemiskinan adalah penguasa korup. Para penganut neoliberal juga berkepentingan untuk membesarkan isu korupsi sebagai upaya menggusur wacana-wanacana yang mengkaitkan problem struktural kemiskinan dengan relasi ekonomi-politik.

Oleh karena itu, perlu bagi kita gerakan anti-imperialis untuk menerobos isu anti-korupsi ini dan menjelaskan kepada rakyat bahwa problem pokoknya adalah penjajahan dan sistem ekonomi-politik.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut