Kontestasi Elit

Tiga belas tahun yang lalu, ketika pemilu 1999 diselenggarakan, ada harapan yang merekah, bahwa sistem multi-partai akan mengartikulasikan kehendak politik rakyat. Dan, dengan begitu, kedaulatan bisa kembali ke tangan rakyat.

Memang, dalam tiga belas tahun ini, kehidupan politik kita cukup riuh dan gaduh. Elit politik tak pernah berhenti bertengkar. Media massa pun tak luput dari hingar-bingar pertarungan politik di Senayan.

Namun, banyak yang merasa, kegaduhan itu tak ada artinya bagi kesejahteraan rakyat. Sementara para elit politik bertikai hebat, bangsa ini justru terdesak ke dalam krisis hebat: kemiskinan, ketimpangan, konflik komunal, korupsi, dan lain-lain.

Akhirnya, banyak yang mendakwa ketidakstabilan politik sebagai biang kerok pemerintah tak bisa bekerja. Karena sistem multi-partai, kekuatan politik di parlemen terlalu luas dan berserakan. Sementara partai berkuasa gagal meraih kekuatan mayoritas. Akibatnya, banyak program pemerintah terjegal di Senayan.

Lantas, muncullah ide “penyederhanaan partai politik”. Kita pun dipaksa memeluk konsep baru “multi-partai sederhana”, yang dianggap cocok dengan sistem pemerintahan presidensil. Dan sejajar dengan keinginan itu, dibuatlah Undang-Undang yang “memberatkan” persyaratan partai politik untuk ikut kontestasi dalam pemilu.

Dan, setelah melalui proses verifikasi sesuai UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, KPU mengumumkan hanya 10 parpol yang lolos sebagai kontestan untuk pemilu 2014. Ke-10 parpol itu masihlah wajah lama atau setidaknya hasil konfigurasi kekuatan lama.

Hampir semua parpol itu mewakili elit-nya masing-masing: Aburizal Bakrie (Golkar), SBY dan kroni (Demokrat), Hatta Radjasa (PAN), Megawati (PDI-P), Prabowo Subianto (Gerindra), Wiranto (Hanura), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan lain-lain.

Dari 10 parpol itu, tak satupun yang punya agenda politik. Semua sibuk menonjolkan elit masing-masing. Ke-10 parpol itu, misalnya, lebih sibuk mengejar nomor urut pembawa keberuntungan, ketimbang menyiapkan infrastruktur ideologi, politik, dan organisasi partai.

Di sinilah letak permasalahnya: kegaduhan politik selama 13 tahun terakhir bukan karena pertarungan politik, yakni persaingan memenangkan program dan proyek politik, melainkan pertarungan para elit untuk mengontrol kekuasaan agar sejurus dengan kepentingan pribadi mereka.

Dan, karena sebagian besar elit itu mewakili kepentingan kapital tertentu, baik asing maupun domestik, maka pemilu tak lebih sebagai sarana bagi berbagai kekuatan kapital untuk mencapai konsensus. Maka, jangan heran, sekalipun proses pemilu sering diwarnai kecurangan, tapi berbagai kekuatan politik akan menerima hasil pemilu.

Karena itu, sebagian besar parpol sekarang ini tak lebih sebagai “kuda tunggangan” kaum elit. Padahal, dalam sejarah Indonesia, parpol lahir sebagai sebagai badan atau alat perjuangan. Di jaman pergerakan, titik acuan untuk membedakan setiap parpol adalah azas perjuangan-nya, yang kemudian berkonsekuensi pada haluan dan cita-cita politiknya. Sekarang ini, azas parpol itu hanya pelengkap AD/ART saja, tidak pernah tercermin dalam praktik politik.

Itulah sebabnya, banyak orang menyamakan kontes politik, termasuk Pilpres, dengan “kontes idol”. Yang dijual adalah figur-figur—yang notabene para elit. Maka, yang dikerjakan parpol adalah merangkul sebanyak mungkin elit atau figur-figur terkenal—termasuk selebritis—untuk meraup dukungan sebanyak-banyaknya.

Karena itu, ketimbang propaganda program, parpol lebih tertarik mengiklankan elit-elitnya. Mereka lebih suka menyebar jutaan poster dan baliho bergambar elit-elitnya ketimbang mencetak koran dan bacaan-bacaan yang mendidik rakyat.

Inilah kenyataan politiknya. Lantas, kalau real-politiknya seperti itu, kekuatan progressif harus mengalah. Kita memang sangat sadar, sistem demokrasi liberal hanyalah alat bagi kekuatan kapital untuk terus menerus mereproduksi diri. Karena itu, adalah sebuah kesalahan jika menyandarkan perubahan pada demokrasi liberal itu.

Namun, dalam kerangka membangun kekuatan politik, atau sering diistilahkan Bung Karno sebagai “machtvorming”, tak ada salahnya memanfaatkan arena politik elektoral untuk pembangunan gerakan kerakyatan. Kampanye elektoral, misalnya, bisa menjadi ruang yang bermanfaat untuk propaganda dan pendidikan politik kerakyatan. Atau, kehadiran legislator progressif di parlemen bisa menjadi “pengeras suara” untuk memperluas pemblejetan terhadap berbagai kegagalan rezim anti-rakyat.

Kehadiran gerakan progressif di arena institusional resmi—termasuk parlemen—hanya punya rasion d’etre jikalau dipararelkan dengan pembangunan gerakan massa kerakyatan dan muaranya adalah menjebol sistem sosial lama dan membangun sistem sosial baru.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • theo

    Menurut Friedman, dalam rangka meluaskan dan menumpuk ekonomi, kebebasan politik merupakan kondisi yang diperlukan bagi kapitalisme.

    Francis Fukuyama, mengidentikan kapitalisme dan partai politik dengan isyaratnya sebagai “akhir sejarah”. Maksudnya adalah, akhir dari pengekangan, dan kembalinya kebebasan dengan hasil ketidakmerataan.

    come on kawan, jgn tll berbandangan politik taktis hingga mempragmatiskan gerakan politik. cukup sudah kegagalan 2009 yg berujung perpecahan antara kita