Komnas HAM Mengunjungi Warga Kolhua

Tim dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengunjungi warga Kolhua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang sedang berjuang menolak pembangunan bendungan Kolhua di atas lahan mereka.

Kedatangan Tim Komnas HAM yang dipimpin oleh Natalius Pigai ini disambut oleh 300-an warga Kolhua. Pihak Komnas HAM dan warga pun menggelar dialog di posko perjuangan warga Kolhua.

Tak hanya itu, Tim Komnas HAM juga melakukan pemantauan terhadap lokasi yang masuk dalam peta rencana pembangunan bendungan Kolhua. Diantara yang dikunjungi adalah persawahan milik warga dan pekuburan leluhur.

Dalam dialog dengan warga, Natalius menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima pengaduan warga terkait potensi pelanggaran HAM dari rencana pembangunan bendungan Kolhua. Komnas HAM juga sepakat untuk menjadikan kasus ini secara serius.

Menurutnya, kawasan yang masuk dalam peta rencana pembangunan bendungan kolhua memiliki dua sisi nilai starategis yang harus diperhatikan pemerintah. Yang pertama, dari aspek ekonomis, bahwa lahan tersebut merupakan lahan produktif yang menjadi sandaran ekonomi petani di kelurahan kolhua.

“Jika lahan tersebut diambil untuk pembangunan bendungan maka kehidupan petani pasti akan terganggu karena kehilangan potensi ekonomi,” ujarnya.

Kedua, dari aspek kebudayaan, yakni adanya keterikatan masyarakat asli kolhua secara emosional dengan tujuh titik lokasi pekuburan leluhur yang ada di lokasi peta bendungan. Selain memiliki nilai dan identitas kebudayaan yang tinggi, keberadaan pekuburan leluhur itu juga menggambarkan sikap penghormatan terhadap arwah para leluhur yang tidak bisa dianggap sepele.

Sementara itu, Agus Suntoro, komisioner Komnas HAM lainnya yang turut serta bersama Tim menuturkan, setalah melakukan klarifikasi dilapangan, baik dengan masyarakat kolhua maupun dengan pemerintah Kota Kupang dan pemerintah propinsi NTT, Komnas HAM secepatnya menegeluarkan rekomendasinya. “

“Rekomendasi Komnas HAM paling lambat keluar pada bulan September 2013,” tegasnya .

Lebih lanjut, Agus menambahkan, inti dari dari rekomendasi Komnas HAM nanti bertumpu pada penegasan bahwa apapun rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak boleh mengorbankan atau merugikan masyarakat.

Menanggapi kunjungan Komnas HAM itu, Pjs. Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Nusa Tenggara Timur, Yosep Asafa, SH, menjelaskan bahwa polemik rencana pembangunan bendungan kolhua ini telah cukup memposisikan rakyat kolhua sebagai pihak yang dirugikan.

Menurutnya, petani tidak bisa lagi berkonsentrasi berproduksi demi pemenuhan kebutuhan hidupnya karena selalu dihantui dengan ancaman kehilangan lahan bertani.

“Berbagai pernyataan dan tindakan pemerintah kota kupang yang terkesan memaksakan kehendak untuk meloloskan rencana pembangunan bendungan juga cukup meresahkan petani,” tandasnya.

Ia menegaskan, pembangunan bendungan Kolhua akan secara telanjang menabrak hak azazi warga kolhua, terutama hak asasi dilapangan ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi jika bentuk pemaksaan pemerintah duilakukan dengan paksaan fisik yang melibatkan aparatus represif Negara.

Olehkarena itu, ia berharap dukungan Komnas HAM melalui rekomendasinya bisa berpihak pada kaum tani Kolhua. “Rekomendasi itu  akan sangat cukup membantu perjuangan petani Kolhua kedepan dalam menghadang mega proyek ini” tegasnya.

Wanandi Kabu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut