Mahasiswa Protes Dugaan Pungli Di Dinas Pendidikan Depok

Sedikitnya 30-an mahasiswa dan rakyat miskin yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Depok (Kamerad) menggelar aksi massa di kantor Walikota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/8/2013).

Dalam aksinya, mereka memprotes dugaan kongkalikong di lingkaran Dinas Pendidikan kota Depok terkait kuota siswa miskin di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Ada oknum-oknum di Dinas Pendidikan Kota Depok yang telah merampas hak-hak siswa miskin. Jatah orang miskin justru dijual kepada orang-orang kaya,” ujar Tora, aktivis dari Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker) yang terlibat aksi ini.

Menurut Tora, pihaknya sudah meminta data-data siswa yang masuk SMPN dan SMAN di kota Depok ke Dinas Pendidikan, namun terus diabaikan. Ia menuding Dinas Pendidikan sengaja menyembunyikan data tersebut karena praktik kongkalikong.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Edi Susilo, menegaskan hak setiap warga negara, termasuk kaum miskin, untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan kualitas yang sama.

“Tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya, negara harus memastikan setiap anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Aksi massa ini berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Meski demikian, tidak satupun perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang keluar menemui massa aksi. Massa aksi pun sangat kecewa dan menuding Walikota Depok sengaja menutup mata atas kasus ini.

Kamerad merupakan gabungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Jaker, Pijar Keadilan, LPPNRI, GMPP, Front Mahasiswa Depok, SERAM, dan Gelombang Depok.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut