KIPP Dukung “Sistem Daftar Tertutup” Dalam Sistem Pemilu

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menganggap “sistem daftar tertutup” (Close List) sangat relevan untuk dipakai dalam sistem pemilu mendatang.

Apalagi, kata Girindra Sandino, Koordinator Kajian KIPP Indonesia, sistem daftar tertutup tidak menghianati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sebab, menurut Girindra, putusan MK itu bersifat negative legislation, yakni hanya membatalkan pasal atau materi tertentu dalam pasal Undang-undang yang dimohonkan saat judicial review. “Ia bukan merupakan positive legislation atau membuat rumusan pasal baru,” kata Girindra melalui siaran pers di Jakarta, 23 Desember 2011.

Lebih jauh lagi, Girindra juga mengatakan, sistem daftar tertutup bermanfaat untuk mempertahankan sistem presidensialisme. “Presidensialisme memerlukan disiplin fraks dan pembangunan sistim kepartaian,” tegasnya.

Ia membantah tudingan bahwa sistem daftar tertutup ibarat “membeli kucing di dalam karung”. Di Jerman, katanya, nama-nama caleg ditulis di bawah nama dan lambang partai politik.

Lebih penting lagi, kata Girindra, sistim daftar tertutup akan memberi peluang kepada kader-kader militant dan punya keahlian di bidang masing-masing. Sebaliknya, sistim ini akan menutup ruang bagi kader karbitan atau titipan yang hanya bermodalkan uang untuk menjadi caleg.

Sementara dalam sistem daftar terbuka, dalam pandangan Girindra, masing-masing caleg berjuang secara personal dan kurang mengkampanyekan ideologi partainya. Sistim ini juga rawan dengan money politic dalam upaya memobilisasi pemilih.

AGUS PRANATA

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut