Bagaimana Venezuela Mengontrol Harga Barang Kebutuhan Rakyat

Harga barang yang terus meroket adalah masalah besar di Indonesia. Setiap tahunnya, terutama menjelang hari-hari besar nasional dan keagamaan, harga-harga barang merangkak naik tak terkendali. Rakyat pun dibuat menjerit.

Situasi itu juga dirasakan oleh rakyat Venezuela. Karena itu, pada bulan Juli 2011 lalu, Presiden Hugo Chavez mengeluarkan UU tentang harga dan biaya adil. Dengan UU baru ini, pemerintah punya kekuasaan untuk mengontrol, menolak atau mengijinkan harga keseluruhan barang atau layanan yang diproduksi, distribusikan, dan dipasarkan di dalam Venezuela.

Dengan begitu, pemerintah Venezuela berharap bisa harga-harga barang ekonomi di wilayah Venezuela bisa diakses seluruh rakyat. Ini juga bertujuan untuk mengamankan harga barang dari penimbunan dan aksi spekulasi oleh perusahaan swasta.

Sebuah lembaga khusus dibuat untuk mengatur masalah ini: National Intendancy of Fair Costs and Prices. Lembaga ini berfungsi untuk menjalankan UU, mengatur harga, memeriksa perusahaan, dan memberikan sanksi jika diperlukan.

UU ini akan dikenakan kepada semua individu atau perusahaan, apakah di bawah hukum publik atau privat, nasional atau swasta, yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan atau memasarkan barang atau layanan di dalam Venezuela.

Dengan demikian, semua perusahaan komersil, baik berskala besar maupun mikro (termasuk koperasi, professional lepas, usaha yang mempekerjakan diri sendiri, restoran, toko roti, toko grosir, toko perabot rumah tangga, apotik, toko mekanik, klinik, layanan medis dan gigi, toko parfum, toko sepatu, pembersih, tokoh dengan perangkat keras) akan terkena oleh program ini.

Menjamin Akses Barang dan Jasa

Menurut pemerintah Venezuela, kebijakan regulasi harga ini terutama ditujukan untuk melindungi rakyat dari kenaikan harga akibat penimbunan dan spekulasi. “Pengaturan harga sesuai dengan konstitusi Venezuela. Ini untuk mendemokratiskan akses rakyat terhadap barang dan jasa,” kata Superintenden Nasional harga dan biaya, Karlin Granadillo.

Katanya, ketika harga-harga meningkat tajam, sebagian besar penduduk telah telah kehilangan kemampuan mengakses barang dan jasa. “Ini adalah hukum untuk menjamin hak rakyat atas barang dan jasa tidak hilang. Rakyat harus dipastikan bisa menjangkau harga-harga barang dan jasa,” katanya.

Menurut Roger Sarmiento, anggota Front Jurnalis Sosialis, UU ini juga mewakili kepentingan untuk melindungi upah pekerja dari aksi-aksi spekulasi dan penimbunan oleh pihak swasta.

Kenaikan harga di Venezuela banyak dipicu oleh penimbunan dan spekulasi. Perusahaan swasta di negeri Bolivarian ini sering menimbung barang-barang paling penting, lalu melepaskannya ke pasar satu per satu. Hal itu memicu kenaikan harga di pasaran dan, tentu saja, menekan pemerintah.

Baru-baru ini, pada 26 November 2011, pemerintah nasional mengambil-alih 210 ton susu yang ditimbun oleh perusahaan susu Italia, Permalat. Pemerintah juga mengenakan denda kepada perusahaan susu Swiss, Nestle, karena tindakan serupa.

Susu bubuk dan minyak goreng hampir tidak bisa ditemukan di sejumlah negara bagian Venezuela, bahkan di Caracas, ibukota Venezuela. Kelompok oposisi juga menggunakan isu ini untuk memicu keresahan dan ketidaksukaan terhadap pemerintah.

Bagaimana proyek ini berjalan?

Usaha pemerintah Venezuela menerapkan hukum kontrol harga ini akan berlangsung beberapa tahap. Tahap pertama, yaitu tahap pendaftaran, telah berlangsung dari tanggal 22 November hingga 7 Desember 2011 ini.

Dalam tenggang waktu itu, semua perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan struktur harga mereka sesuai sistem harga otomatis pemerintah Venezuela. Dua kamar dagang pengusaha Venezuela, Fedecámaras dan Consecomercio, telah diberitahu tentang ketentuan ini. Proses pendaftaran sendiri cukup mudah: formulir akan tersedia secara online dan bisa langsung diunduh oleh pengusaha atau perusahaan.

Menurut Karlin Granadillo, prioritas pertama dari proyek ini adalah pengaturan harga 19 barang pembersih rumah tangga dan kebutuhan mandi, seperti shampoo, pisau pencukur, handuk, popok sekali pakai, pembersih piring, dan lain-lain.

Setelah kebutuhan rumah tangga dan kamar mandi, Granadillo dan teamnya akan melanjutkan penerapan hukum ini pada produk-produk kesehatan. Hal ini untuk memastikan akses rakyat terhadap produk-produk kesehatan.

Setelah registrasi, 482 inspektur resmi akan mengunjungi pasar-pasar di seluruh negeri untuk mengetahui besaran dan variasi harga barang yang dimaksud di pasaran. Temuan dari para inspektur ini akan menjadi acuan untuk penetapan harga.

Tahap kedua, yaitu tahap penentuan harga, akan berlangsung pada 8 Desember hingga 15 Desember 2011. Lembaga harga dan biaya yang adil nasional akan mendiskusikan, menilai, dan menetapkan patokan harga tertinggi dari barang-barang tersebut.

Tahap ketiga, akan berlangsung 15 Januari 2012 mendatang, yaitu tahap penetapan dan berlakunya harga resmi. Pemerintah secara resmi akan menempelkan harga barang per satuan di bungkus item produk tersebut. Ini untuk memastikan bahwa item barang yang dijual sesuai dengan harga yang diputuskan pemerintah.

Selain itu, untuk mempelajari teknik penetapan harga, lembaga Superintenden Nasional Harga dan Biaya Adil telah mempelajari nilai harga suatu barang atau jasa, nilai yang dipahami sebagai “yang diperlukan”, dan berapa biaya yang diinvestasikan untuk memproduksi barang tersebut.

Panitia yang dipimpin oleh Karlin Granadillo juga sudah berkunjung ke Argentina, negara yang sudah menerapkan metode seperti ini. Di sana, harga barang ditetapkan menurut distrik masing-masing.

Venezuela sendiri akan belajar sistem ini lebih detail, terutama untuk menghindari pengalaman buruk di masa lalu: Uni Soviet, Jerman timur, dan Tiongkok. Di negara itu harga diputuskan melalui sistem terpusat. Nah, masalah kemudian muncul tatkala pemerintah tidak bisa mengontrol inflasi dan perdagangan gelap. Hal itu malah memicu kelangkaan barang di negeri-negeri sosialis tersebut.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut