KIPP: Ada 7 Potensi Konflik Di Pilpres 2014

Pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014 menyimpang potensi konflik yang cukup besar. Apalagi, jika syarat-syarat kunci pemilu demokratis tidak terwujud di Pilpres nanti.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengidentifikasi sedikitnya 7 (tujuh) potensi konflik dalam Pilpres mendatang.

Pertama, adanya kampanye negatif atau “black campaign” terhadap para pesaing politik pada masa kampanye yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, kampanye media, melalui media sosial, maupun ungkapan-ungkapan pada alat peraga kampanye.

“Reaksi dalam bentuk serangan politik sangat potensial terjadi sebagai bentuk kontra black campaign akan lebih parah apabila jajaran pengawas pemilu dan penegak hukum tidak secara tegas, konsisten dan adil menegakkan pasal-pasal larangan kampanye,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Kedua, potensi konflik antar massa pendukung kedua kubu capres dan cawapres pada saat kampanye rapat umum. Menurut Girindra, peluang konflik akan makin terbuka apabila para pelaksana kampanye menggunakan materi kampanye negatif dan pengamanan tidak memadai.

“Terlebih jika zonasi kampanye Pilpres dibagi dengan tidak memperhitungkan situasi dan kondisi lapangan. Apalagi fragmentasi politik masyarakat yang sudah mengidentifikasikan diri secara emosional dengan kubu capres dan cawapres. Dalam kondisi ini, tensi politik lebih menyengat dan mudah terpicu menjadi konflik sosial,” paparnya.

Ketiga, kegagalan pengadaan dan pendistribusian logistik pemungutan suara dilokasi-lokasi yang telah ditentukan pada waktu pemungutan suara, seperti pengadaan tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk untuk mencoblos, dan tempat pemungutan suara.

Karena itu, Girindra mendesak KPU RI harus segera melakukan evaluasi cermat terkait pengadaan dan proses pendistribusian logistik pemilu agar dapat berjalan tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat lokasi.

Keempat, fakta saluran hukum (pidana) yang tersumbat, terutama terkait perilaku kelembagaan Polri yang lebih banyak menolak penanganan lebih lanjut kasus-kasus pidana strategis pemilu.

“Apabila kanalisasi konflik melalui jalur hukum terhambat, maka potensi konflik aktual di jalur politik akan terbuka,” kata Girindra.

Kelima, konflik yang berkaitan dengan ketidakseimbangan penguasaan sumberdaya negara pada masing-masing kubu capres dan cawapres dan makin diperparah oleh birokrasi yang memperlihatkan perilaku politik tidak netral.

Girindra mengungkapkan, banyak Kepala Daerah yang mendukung secara terang-terangan salah satu kubu capres melalui paguyuban Bupati/Walikota dan lain-lain.“Hal tersebut berpotensi disertai adanya penyalahgunaan fasilitas negara, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang lainnya,” katanya.

Selain itu, ujar Girindra, pengerahan Babinsa oleh oknum-oknum petinggi TNI untuk mendukung kubu capres dan cawapres tertentu akan memperuncing rasa saling curiga dan tidak tertutup kemungkinan menjelma menjadi konflik terbuka.

Keenam, keterlambatan atau kurang efektifnya sosialisasi regulasi teknis dari KPU RI terkait tata-cara penghitungan suara yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam UU Pilpres.

Selain itu, Girindra menambahkan, kesalahan administratif atau indikasi kecurangan politik dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara juga berpotensi menjelma menjadi konflik sosial.

Ketujuh, kemungkinan kekecewaan politik atas hasil Pilpres, terutama jika ‘political trust’ terhadap para aktor politik dominan dan institusi penyelenggara Pilpres sangat rendah.

“Diperparah lagi bila berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dapat mengubah hasil Pilpres tidak ditindak tegas atau dibiarkan saja atau terjadi semacam pembiaran,” tegasnya.

Karena itu, Girindra meminta penguatan peran dan fungsi Bawaslu RI dan jajarannya dalam pencegahan dini berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam Pilpres 2014.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut