Ketika SBY Dipuja-puji

Akhirnya Presiden SBY menjawab harapan khalayak anti-korupsi. Banyak yang bilang, itulah pidato SBY yang paling berisi. Yang lainnya bilang, akhirnya kita punya Presiden. Banjir pujian tak henti-hentinya mengalir di jejaring sosial, khususnya Facebook dan Twitter. Artikel puja-puji terhadap sikap tegas Presiden SBY juga tak habis-habisnya di media massa nasional.

Bagi sebagian besar khalayak, pidato SBY tersebut telah menyelamatkan KPK. Dengan demikian, SBY telah menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Alhasil, lewat pidato berdurasi 40 menit itu, SBY kembali meraih mahkota “anti-korupsi”.

Pidato 40 menit itu seakan membuat kita tiba-tiba amnesia. Kita tak ingat lagi kalau banyak kader partainya pak SBY, Demokrat, tersangkut kasus korupsi. Testimoni Antasari Ashar baru-baru ini juga menyeret tanggung-jawab SBY dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century. Kita lupa dengan “Apel Malang” dan “Apel Washington”, yang sampai sekarang tak terungkap itu.

Dan itulah muara dari perseteruan KPK: SBY tampil bak pahlawan anti-korupsi. Dan itu pula yang menjadi tujuan pokok dramaturgi “pelemahan KPK”. Episodenya tidak pernah berakhir. Kalau dulu ada “Cicak versus Buaya”, maka sekarang “Pelemahan KPK”.

Sejak awal, kami kurang setuju dengan istilah “pelemahan KPK” itu. Bagi kami, sejak awal KPK memang sudah lemah. Sekalipun bertamengkan kewenangan dan kekuasaan luar biasa, KPK tetap kerdil ketika berhadapan dengan kasus korupsi besar: skandal Century, kasus Hambalang, Wisma Atlet, Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), dan lain-lain. Toh, korupsi makin merajalela. Korupsi bukan hanya mewabah, tapi seakan menjadi gaya hidup (Life style). Lihat saja, koruptor yang keluar-masuk gedung KPK bak selebritis!

Urusan pemberantasan korupsi tak bisa mengandalkan satu lembaga saja. Katanya, korupsi di Indonesia itu bersifat sistemik. Harusnya pendekatan anti-korupsinya juga bersifat sistemik. Artinya, sistem ekonomi, politik, dan budaya kita mesti dirancang untuk mengecilkan ruang terjadinya korupsi. Misalkan: proses penyusunan anggaran harus partisipatif (bukan di tangan segelintir elit). Proses pengalokasian dan penggunaannya pun harus transparan dan dikontrol oleh rakyat.

Ironisnya, SBY hanya bisa begitu untuk kasus korupsi. Coba lihat, ketika jutaan buruh se-Indonesia menuntut penghapusan outsourcing, upah layak, dan jaminan kesehatan untuk rakyat, SBY tak “nongol” di Televisi. SBY juga diam tatkala beberapa petani tumpas di tangan aparat Polri karena mempertahankan tanahnya.

SBY juga tak pernah tegas ketika segelintir ekstremis berusaha mengobrak-abrik bangunan kebangsaan kita dengan menebar kebencian terhadap minoritas dan menggelar provokasi berbau SARA di berbagai daerah. SBY tak bisa berbuat ketika ada warga negara yang dihalang-halangi beribadah sesuai dengan agama atau keyakinannya.

Ingat, SBY– yang kita anggap “The Real President” itu—adalah orang yang mengobral kekayaan alam Indonesia ke berbagai korporasi besar asing. Pada 24 September 2012 lalu, saat menghadiri Indonesia Investment Day (IID) di Bursa Saham New York atau New York Stock Exchange (NYSE), SBY bilang: “Anda dapat menemukan hampir segala sesuatu di Indonesia: minyak dan gas, batubara, panas bumi, timah, tembaga, nikel, aluminium, bauksit, besi, kakao, kopi. Di bawah bumi kami memiliki tanah minyak, begitu pula di bawah laut. Di atas tanah, kami juga punya minyak, minyak kelapa sawit.” Pertemuan itu dihadiri oleh bos dari sejumlah korporasi raksasa dunia, seperti BM, Honeywell, Cargill, Goldman Sachs, Boeing, dan General Electric.

Korupsi memang persoalan besar bangsa ini. Keuangan negara terus-menerus bocor karena praktek korupsi: pendidikan sebesar Rp 115,7, miliar; keuangan daerah Rp 417,4 miliar; sosial kemasyarakatan Rp 299 miliar; transportasi Rp 88,7 miliar; kepemerintahan Rp 26,9 miliar; kesehatan Rp 26,8 miliar; pemilu atau pilkada dan politik atau legislasi Rp 47,7 miliar; pertanian Rp 17,7 miliar; energi atau listrik Rp 70 miliar; dan kepemudaan atau organisasi Rp 42,3 miliar. (Temuan ICW, 2011).

Tetapi, kita juga harus mengetahui, ada praktek pembocoran lain yang jauh lebih dahsyat dan berlangsung terus-menerus. Itulah praktek neokolonialisme. Neokolonialisme membuat korporasi asing mengangkangi semua sektor perekonomian nasional kita. Data menyebutkan, korporasi asing menguasai sektor migas (85-90%), kekayaan batubara (75%), mineral (89%), perkebunan (50%), perbankan nasional (50,66%), pasar modal (60-70%), dan lain-lain. Dan SBY punya andil besar atas segala bentuk praktek neokolonialisme itu!

Neokolonialisme, dengan wajah barunya Neoliberalisme, ini lebih ganas lagi. Ia memaksakan semua layanan dasar rakyat diserahkan pada mekanisme pasar. Akibatnya, rakyat sekarang susah mengakses pendidikan, kesehatan, layanan air bersih, perumahan, dan lain-lain. Sudah begitu, tiap-tiap orang Indonesia yang baru lahir sudah dibebani utang Rp 9 juta per kepala akibat utang luar negeri yang sudah nyaris menghampiri Rp 2000 trilyun. Ingat juga, pemerintahan SBY sudah memastikan kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan.

Nah, kalau sudah begitu, apa masih pantas kita mengumbar puja-puji?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • husaini husaini

    Sangat disayangkan sumber alam yang banyak di indonesia tetapi warganya miskin…. Para pemimpin di indonesia memang orang orang tidak waras……..