Ketika Neoliberal Mengaku Pro-Rakyat

Jika anda mengunjungi website resmi Partai Demokrat, ada kanal khusus yang diberinama “Program Pro-Rakyat”. Di dalamnya disebutkan sejumlah program SBY yang diklaim pro-rakyat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk keluarga miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Bersama Usaha Rakyat (KUBE).

Dengan menyandang nama program-program di atas, SBY kemana-mana mengklaim dirinya “Pro-Poor” alias Pro-Rakyat. Selain itu, dengan bertamengkan program-program sosial tersebut, SBY menangkis setiap tudingan pro-neoliberal yang dialamatkan kepada dirinya.

Kita tahu, hampir semua program sosial itu lahir setelah serangkaian serangan kebijakan neoliberal, seperti penghapusan subsidi, privatisasi BUMN dan layanan publik, liberalisasi perdagangan, pasar tenaga kerja yang fleksibel, dan lain-lain. Serangan neoliberal itu telah menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat merosot tajam.

Di beberapa negara yang mengadopsi neoliberalisme, termasuk Indonesia, ketegangan sosial telah meningkat. Di Amerika Latin, tempat uji-coba kebijakan neoliberal pertama kali, dampak sosial kebijakan neoliberal melahirkan protes sosial. Dalam perkembangannya, protes sosial itu mengarah pada krisis politik dan mengubah wajah politik kawasan itu menjadi anti-neoliberal. Inilah yang coba dipadamkan oleh rezim neoliberal dengan menawarkan program sosial.

Contoh paling kasat mata adalah dana kompensasi BBM. Setelah subsidi BBM dicabut, yang menyebabkan rakyat terpukul dari segala segi (kenaikan harga barang, kenaikan tarif angkutan, PHK, naiknya biaya hidup, dan lain-lain), rakyat coba “disogok” dengan dana kompensasi berupa bantuan tunai sebesar Rp 100-150 ribu selama tiga atau enam bulan.

Dengan demikian, program sosial ala SBY itu hanyalah “sogokan” untuk mencegah api ketegangan sosial membesar. Artinya, kebijakan itu tidak dirancang untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan, melainkan mencegah supaya mereka tidak terperosok lebih miskin lagi. Dan, tentu saja, supaya mereka tidak gampang ‘dihasut’ untuk memberontak.

Memang, bagi neoliberal, kemiskinan hanyalah ekses. Terkadang mereka juga menyebut kemiskinan sebagai patologi—contohnya, menyalahkan merokok sebagai penyebab kemiskinan. Mereka mengisolasi masalah kemiskinan dari relasi produksi kapitalis, yang ditandai dengan kepemilikan alat produksi di tangan segelintir orang dan menempatkan mereka yang tidak punya alat produksi sebagai perkakas belaka untuk mengakumulasi keuntungan.

Sebetulnya, jika mengacu ke konstitusi, tugas negara sudah sangat jelas: memberikan pekerjaan dan penghidupan layak bagi warga negara, memberikan pengajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyelenggarakan perekonomian dan mengelola SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Dengan demikian, yang namanya memberi bantuan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain, bukanlah wujud kebaikan pemerintah, melainkan memang tanggung-jawab negara sebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi. Jika SBY patuh pada konstitusi, maka tidak boleh ada pengangguran, kemiskinan, PHK massal, upah murah, sistem kerja kontrak/outsourcing, privatisasi layanan dasar publik (pendidikan, kesehatan, air bersih, dll), dan lain sebagainya.

Masalahnya, sebagian besar program sosial rezim neoliberal itu didanai melalui utang luar negeri. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, di danai bersama oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Pemerintah Jepang melalui program Conditional cash transfer (CCT). Menurut ekonom Ichsanuddin Noersy, PKH dan CCT juga merupakan bagian dari skema utang program Development Policy Loan yang merupakan milik World Bank.

Bahkan, menurut temuan FITRA, hampir semua program sosial neoliberal SBY, seperti PNPM Mandiri, Bantuan Operasional Sekolah, Jamkesmas, Raskin, Program Keluarga Harapan, dan subsidi lainnya, di danai melalui utang luar negeri. Bahkan, menurut FITRA, ada korelasi antara berbagai program penanggulangan kemiskinan itu dengan meningkatnya posisi utang. Sepanjang tahun 2007-2012, pemerintah menganggarkan untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 61,9 triliun, sementara posisi utang luar negeri sudah bertambah pantastis sebesar Rp630 triliun.

Inilah yang terjadi. Di satu sisi, rezim neoliberal menyerang kesejahteraan rakyat secara agressif melalui privatisasi, penghapusan subdisi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain. Di sisi lain, mereka berupaya menyogok rakyat agar tak berontak, tapi diklaim sebagai “program pro-rakyat”. Dan, ironisnya, program sogokan itu di danai melalui utang, yang konsekuensi dan pembayarannya akan dibebankan ke rakyat juga.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut