Kembalilah Pada Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945!

Baliho yang diusung oleh aksi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) berisi seruan kembali ke Konstitusi Proklamasi (UUD 1945). (Dok: Berdikari Online)

Menjelang 68 tahun HUT Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia justru seperti bangsa yang kehilangan orientasi. Penyebabnya, penyelenggara negara mengelola bangsa ini jauh dari cita-cita proklamasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus ‘Jabo’ Priyono, di Jakarta, Rabu (15/5/2013). Menurutnya, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah sangat jelas, yakni masyarakat adil dan makmur.

“Perjuangan mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur merupkan faktor menentukan nasib kita sebagai sebuah bangsa. Artinya, berhasil dan tidaknya kita sebagai sebuah bangsa, itu tergantung pada tercapai atau tidaknya cita-cita masyarakat adil dan makmur,” katanya.

Sebagai koridornya, kata Agus Jabo, para founding father mewariskan Pancasila dan UUD 1945. “Pancasila dan UUD 1945 adalah anak kandung Proklamasi 17 Agustus 1945. Jika diabaikan, berarti cita-cita Proklamasi dikhianati,” ujarnya.

Agus Jabo menegaskan, sejak rezim Orde Baru berkuasa hingga sekarang ini, praktek penyelenggaraan negara sudah bertolak-belakang dengan cita-cita Proklamasi.

Pada masa orde baru, ungkapnya, salah satu ciri pokoknya adalah keterbukaan pada kapital asing. Akibatnya, sejak itulah kapital asing kembali menjamah perekonomian nasional Indonesia.

“Di satu sisi, pintu ekonomi dibuka lebar-lebar agar modal asing bisa masuk mengeruk kekayaan kita. Di sisi lain, perekonomian nasional tidak bisa berkembang produktif karena digerogoti oleh Soeharto dan kroninya,” kata Agus Jabo.

Menurutnya, hal tersebut berkonsekuensi pada mengalirnya kekayaan nasional kepada dua kantong saja, yakni pemodal asing dan Soeharto beserta kroninya. “Jadinya, yang makmur hanya korporasi asing dan Soeharto saja. Sementara mayoritas rakyat menanggung kemiskinan dan utang yang diwariskan Soeharto,” tuturnya.

Ketika reformasi bergulir, kata Agus Jabo, ada harapan untuk mengoreksi kesalahan di era Orde Baru. Menurutnya, koreksi paling penting saat itu adalah mengakhiri otoritarianisme, KKN, dan model pembangunan yang sangat kapitalistik.

Sayangnya, kata dia, segelintir elit yang dibelakangnya kepentingan imperialisme telah membajak perjuangan itu. Lebih parah lagi, para elit penumpang gelap itu, yang dibelakangnya kapital asing, telah memanipulasi semangat reformasi untuk mengamandemen UUD 1945.

“Amandemen tersebut telah melucuti semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dalam konstitusi kita. Akibatnya, setelah amandemen berlangsung, proyek neokolonialisme mengalir deras ke seluruh sendi kehidupan berbangsa,” paparnya.

Agus Jabo menjelaskan, sejak itu proses penyelenggaraan negara tidak lagi mengacu pada semangat Proklamasi, melainkan pada agenda yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, dan WTO. “Apapun yang diperintahkan lembaga-lembaga tersebut, pemerintah kita manut. Di suruh hapus subsidi, ya, benar-benar dihapus. Meskipun rakyat menjerit-jerit gara-gara kebijakan itu,” tegasnya.

Agus Jabo menganggap sistim ekonomi neoliberal, yang terapkan oleh pemerintah hingga sekarang ini, telah menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita masyarakat adil dan makmur. Alasannya, ungkap Agus Jabo, karena sistem neoliberalisme menghilangkan peran negara sebagai penjamin kesejahteraan, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan menyebabkan sebagian besar sumber daya publik mengalir ke kantong perusahaan multi-nasional.

Menurutnya, di tengah kondisi bangsa yang kian terpuruk, sudah saatnya bangsa Indonesia kembali ke cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. “Saya kira, dengan krisis di AS dan Eropa yang menandai kegagalan kapitalisme, inilah momentumnya yang tepat untuk melakukan koreksi dan kembali ke cita-cita Proklamasi,” tegasnya.

Mahesa Danu  

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut