KIPP Tanggapi Surat Suara Yang Tertukar Dan Tercoblos

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai kejadian surat suara yang tertukar dan tercoblos pada pemilu legislatif tanggal 9 April lalu sebagai sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh.

“KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bertanggung jawab dan menjelaskan kepada publik apa yang terjadi dan membongkarnya. Hampir dipastikan ke depannya banyak arus gugatan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta (13/4/2014).

Menurutnya, kesuksesan pemilu bukan hanya soal proses yang berjalan lancar dan damai, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana proses pemilu bisa menjadi ajang berdemokrasi yang mendidik rakyat.

Terkait suara suara yang tertukar, KIPP punya beberapa catatan. Pertama, kalau surat suara tertukar antar daerah pemilihan (dapil) dalam 1 (satu) kab/kota, maka dugaan kuat merupakan kesalahan dari pihak KPU Kabupaten/Kota saat menyortir surat suara.

Kedua, kalau surat suara tertukar di Kab/Kota dalam 1 (satu) dapil, maka dugaan kesalahannya dari pihak perusahaan karna kemungkinan keliru dalam mendistribusikannya. Sementara kesalahan pihak KPU Kab/Kota dalam persoalan ini adalah tidak mengecek kesesuaian surat suara yang masuk.

Ketiga, kalau surat suara tertukar antar dapil beda kab/kota, maka kesalahan ada pada perusahaan dalam hal pengiriman dan juga kesalahan KPU Kab/Kota yang tidak mengecek lagi surat suara yang sudah sampai.

Keempat, ada kasus juga dimana surat suaranya salah cetak. Sebagai contoh, seharusnya di dapil tersebut ada 5 calon, namun pada kertas surat suara ada 6 calon.

Kelima, ada juga kasus salah cetak dimana caleg DPR RI tercantum di surat suara DPRD provinsi.

Sementara itu, terkait beredarnya surat suara yang sudah tercoblos, KIPP mewanti-wanti agar jangan sampai muncul dugaan bahwa kejadian semacam ini berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan massif.

“KIPP Indonesia sudah mewanti-wanti penyelenggara dua minggu sebelum hari pemungutan suara 9 April 2014 tentang potensi beredarnya surat suara di masyarakat dan jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Girindra.

Memang sebelum Pemilu lalu, kata Girindra, pihaknya sudah mengingatkan soal Perusahaan Pencetakan surat suara yang berpatokan pada DPT per 4 November 2013 sejumlah 186.612.225. Padahal ada perbaikan DPT pada Februari 2014 menjadi 185.822.507.

“Artinya, ada pengurangan jumlah DPT menjadi 789.748. Sementara surat suara yang telah dicetak terlanjur terdistribusi,” terangnya.

Girindra menilai, surat suara tercoblos secara massal, seperti di Ciampea Bogor dan Nias Selatan, menunjukkan gejala situasi demoralisasi politik menjadi lebih parah ketika muncul berbagai gejala ‘patologi demokrasi’ seperti ‘kleptomania suara pemilu’.

Menurutnya, sebelum ‘patologi demokrasi’ menjadi gejala endemik dalam sistem politik, sudah seharusnya semua kekuatan demokratik kembali berjuang memulihkan nilai dan moralitas demokrasi.

“Karena tanpa perjuangan politik untuk perbaikan budaya demokrasi, ‘patologi demokrasi’ akan berujung sebagai kuburan demokrasi,” tegasnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut