Politik Revolusioner Ala Sukarno

‘Politik adalah seni kemungkinan’. Itulah kata ahli politik Prusia-Jerman, Otto von Bismarck (1815-1898), yang banyak menjadi rujukan banyak aktor politik di Indonesia.

Beberapa hari lalu, Presiden SBY mengutip kata-kata Von Bismarck itu. Dalam politik, kata SBY, segala kemungkinan bisa terjadi. Hal yang kita anggap tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi. Kemungkinan itu selalu ada. Karena itu, seperti dikatakan Von Bismarck, politik adalah seni menggunakan kemungkinan-kemungkinan.

Tetapi cara pandang di atas bermasalah. Politik diandaikan berada di tapal batas yang sangat tipis antara kepastian dan ketidakpastian. Alhasil, kita hanya penunggu peluang. Selain itu, kita terkondisikan untuk pasrah terhadap keadaan; dipaksa menerima realpolitik.

Dan, ketika anda pasrah terhadap realpolitik, maka orang bisa terjebak pada pembelaan terhadap keadaan ‘status-quo’. Sebab, membatasi diri pada realpolitik berarti memilih berbuat tidak melakukan apa-apa terhadap keadaan, khususnya terhadap imbangan kekuatan yang ada. Artinya, anda menerima dominasi dan hegemoni klas berkuasa.

Sukarno tidak setuju dengan defenisi itu. Di tahun 1961, Sukarno pernah mengeluarkan defenisi berbeda. Bagi Sukarno, politik adalah ‘seni memungkinkan apa yang tidak mungkin di masa lampau’. Jadi, bagi Sukarno, politik adalah seni membuat ‘yang tidak mungkin’ menjadi ‘mungkin’.

Defenisi politik ala Sukarno ini sangat revolusioner. Pertama, berbeda dengan ‘politik sebagai seni kemungkinan’ yang menganggap politik susah diprediksi, politik ala Sukarno justru berupaya memberi kepastian melalui intervensi aktif untuk mengubah keadaan.

Kedua, kalau ‘politik sebagai seni kemungkinan’ membuat orang hanya sebagai penunggu peluang, maka politik ala Sukarno justru mendorong aktor politik untuk aktif menciptakan peluang.

Ketiga, kalau ‘politik sebagai seni kemungkinan’ membuat orang pasrah terhadap realpolitik, maka politik ala Sukarno berupaya menciptakan jalan atau syarat-syarat untuk terjadinya perubahan keadaan.

Bukan berarti politik revolusioner ala Sukarno itu tidak memijak realitas. Sebaliknya, politik ala Sukarno ini mengakui realitas sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Hanya saja, bagi Sukarno, kaum revolusioner tidak boleh berpangku tangan, sembari menunggu peluang datang, tetapi harus aktif mengubah imbangan kekuatan yang ada agar terbuka peluang untuk mengubah keadaan.

Dalam konteks itu, Sukarno kemudian memperkenalkan konsep ‘machtsvorming’, yakni seni membangun kekuatan sosial untuk melancarkan tekanan/paksaan terhadap musuh atau kaum penindas.

Menurut Sukarno, sebelum menjalankan machtsvorming ini, perlu didefenisikan dulu siapa kawan dan lawan; atau dalam bahasa Sukarno, penciptaan garis pemisah yang tegas antara kaum sana dan kaum sini.

Setelah defenisi kawan dan musuh sudah jelas, maka kita bicara soal ‘imbangan kekuatan’ antara kita dan musuh. Dalam konteks ini, kita dan musuh berada dalam posisi diametral: berhadap-hadapan. Artinya, jika kekuatan musuh menguat, berarti kita melemah. Sebaliknya, jika kita menguat, maka kekuatan musuh tergerogoti.

Pertanyaanya kemudian, bagaimana proses pembangunan kekuatan atau machtsvorming ini dijalankan? Di sini, merujuk pada Sukarno, kaum revolusioner diharuskan: pertama, memanfaatkan setiap ruang atau keadaan yang ada untuk membangun pergerakan; dan kedua, menciptakan ruang atau panggung politik untuk membangun pergerakan rakyat.

Untuk kategori yang pertama, Sukarno menganjurkan kaum revolusioner untuk terlibat dan memimpin perjuangan rakyat sehari-hari, seperti perjuangan untuk upah, penurunan pajak, penghapusan kerja rodi, dan lain-lain. Selain itu, kaum revolusioner juga bisa mengintervensi momentum-momentum politik, seperti pemilihan dan lain-lain. Output dari intervensi ini adalah pembangunan organisasi rakyat, seperti serikat buruh dan organisasi kaum marhaen.

Untuk kategori yang kedua, Sukarno mendorong kaum revolusioner menciptakan panggung politik sendiri, seperti Rapat Akbar (vergadering), kursus politik, dan pertemuan-pertemuan massa lainnya, yang memungkinkan kaum pergerakan melancarkan agitasi dan propaganda kepada massa luas. Sukarno juga menganjurkan kaum revolusioner melakukan propaganda seluas-luasnya melalui famplet, majalah, koran, risalah-risalah (buku-buku), dan lain-lain.

Seorang revolusioner, di mata Sukarno, tidak boleh berpangku tangan melihat keadaan yang tidak menguntunkan, tetapi harus bergerak aktif untuk mengubahnya agar menguntungkan. Tentunya melalui penciptaan panggung-panggung politik untuk meluaskan agitasi dan propaganda kepada massa luas.

Sukarno mencontohkan hal itu saat menjalani pembuangan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Waktu itu pihak kolonialis berkeyakinan, kalau Sukarno dibuang ke Pulau Ende, sebuah tempat yang terisolir dan jauh dari hiruk-pikuk politik, maka pergerakan politik Sukarno akan berhenti. Maklum, Ende yang saat itu berpenduduk tidak lebih dari 5000-an jiwa, dengan sebagian besar penduduknya buta-huruf dan belum mengerti bahasa melayu/Indonesia, dengan akses informasi, buku-buku, dan surat-menyurat yang terbatas, memang sulit untuk menjadi lahan basah bagi tumbuhnya pergerakan nasional.

Tetapi, rupanya, Sukarno tidak patah arang. Sebagai seorang manusia politik, ia mulai menciptakan panggung. Panggung pertamanya yang dibuatnya adalah pengajian rutin di rumahnya. Dengan begitu, penduduk sekitar bisa berkumpul di rumahnya. Tak hanya itu, cara ini efektif untuk mendekatkan Sukarno dengan massa luas.

Setelah itu, Sukarno mulai mendekati para pastor SVD di Ende, yakni P. Johanes Bouma (Regional atau pemimpin SVD Region Sunda Kecil) dan P. Gerardus Huijtink (Pastor Paroki Ende). Di sinilah Sukarno mulai mengakses bacaan dan sekaligus informasi.

Kemudian, Sukarno membentuk kelompok Sandiwara bernama “Kelimoetoe Toneel Club”. Jumlah anggotanya 47 orang. Melalui kelompok sandiwara ini, Sukarno menyelipkan agitasi-propaganda berbau anti-kolonial melalui naskah dan lakon yang dimainkan. Tak hanya itu, pementasan sandiwara ini bisa menjadi alat bagi Sukarno untuk mengorganisir massa.

Itulah politik revolusioner ala Sukarno. Kendati ‘benih revolusioner’ itu jatuh di tanah yang tandus, ia sanggup tumbuh dan berkembang. Ia tidak pasrah terhadap keadaan sembari mengutuki kegelapan. Tetapi, ia berusaha mencari atau menciptakan cahaya–sekecil apapun cahaya itu.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • antho

    Yang benar Sukarno (bukan Soekarno) sebagaimana yang dikehendaki sendiri oleh Bung Karno dalam buku “Sukarno, Penyambung Lidah Rakyat”