Ketika Jakarta Terendam Banjir

Banjir Jakarta

Hujan deras terus mengguyur Jakarta nyaris tanpa jenda.  Akibatnya, sebagian wilayah Jakarta terendam banjir. Jalan-jalan protokol pun tak luput dari genangan air. Bahkan, Istana Merdeka turut terendam banjir.

Banjir memang persoalan besar bagi Jakarta. Hampir setiap tahun Ibukota Republik ini diterjang banjir. Banjir juga membawa kerugian materil yang tidak sedikit. Pada tahun 2002, kerugian materil akibat banjir mencapai Rp 9 triliun. Kemudian, pada tahun 2007, kerugian mencapai Rp 8,8 triliun.

Banjir juga kadang meminta korban jiwa. Tak heran, warga DKI Jakarta menempatkan banjir sebagai salah satu problem pokok. Sayang, meskipun Gubernur DKI Jakarta sudah silih-berganti, tetapi penyelesaian soal banjir tidak kunjung menemui titik-terang.

Tetapi bukan berarti semua Gubernur DKI itu tidak bekerja. Berbagai proyek penanganan banjir sudah pernah dilakukan, seperti proyek kanal banjir barat dan timur, tanggul banjir, normalisasi sungai, interkoneksi, sistem drainase perkotaan, sistem polder (waduk dengan pompa), pintu air pasang, dan pintu air pengatur.

Banjir di Jakarta juga bukan cerita baru. Di jaman kolonial, Batavia sudah sering jadi langganan banjir. Jakarta termasuk kota yang terletak di daerah dataran rendah: hanya 7 meter di atas permukaan laut. Bahkan, 40 persen wilayah Jakarta masuk kategori dataran rendah (lowland). Selain itu, Jakarta juga dilalui 13 sungai besar, termasuk sungai Ciliwung.

Tetapi banjir di Jakarta juga tak terlepas dari model pembangunan yang sangat kapitalistik. Di pandu oleh logika kapital, yakni mencari keuntungan (profit) sebesar-besarnya, model pembangunan di Jakarta hanya memprioritas gerak kapital.

Model pembangunan yang kapitalistik ini menciptakan konfigurasi pusat dan pinggiran. Bagian pusat kota dijadikan pusat bisnis, perkantoran, residence, apartemen, dan lain-lain. Bagian pusat kota ini menjadi “kota impian” bagi klas menengah dan atas. Bagian pusat kota ini juga seringkali memiliki layanan publik paling lengkap.

Sebaliknya, kaum miskin—umumnya pekerja dan kaum miskin perkotaan—menempati daerah pinggiran atau daerah-daerah beresiko, seperti pinggiran sungai, pinggiran rel kereta api, dan lain-lain sebagainya. Biasanya daerah penggiran atau daerah-daerah beresiko itu jarang disentuh oleh fasilitas dan layanan publik kota.

Model pembangunan kota seperti diatas menciptakan ketidakadilan. Mereka yang punya uang, yang punya kesanggupan membeli, bisa tinggal di daerah aman dan dilengkapi fasilitas publik. Sementara orang-orang miskin harus hidup di tengah berbagai ancaman. Akibatnya, ketika terjadi hujan deras, maka orang miskin-lah yang paling rentan terkena banjir dan longsor.

Ditambah lagi, Jakarta sebagai pusat konsentrasi kapital, dimana 70-80 persen uang beredar di kota ini, telah menarik jutaan orang miskin dari luar Jakarta untuk mengadu nasib di kota ini. Sebagian besar diantara mereka menjadi pengangguran atau terserap dalam sektor informal.

Logika pembangunan yang kapitalistik ini, yang mendewa-dewakan keuntungan semata, menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan kawasan hijau. Banyak kawasan hijau, taman kota, dan rawa-rawa diubah menjadi pusat perbelanjaan, pemukiman elit, apartemen, dan lain-lain.

Dalam 10 tahun terakhir saja, daerah resapan air di Jakarta berkurang hingga 50 persen. Akibatnya, dari curah hujan di Jakarta yang mencapai dua miliar m3 setiap tahunnya, hanya 36 persen yang terserap. Sebagian besar sisanya terbuang ke jalan beraspal, selokan, dan sungai.

Diperparah lagi, jumlah drainase atau saluran air semakin berkurang atau menyempit. Banyak drainase dan gorong-gorong yang tertimbun oleh proyek-proyek pembangunan ruko, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Sudah begitu, sebagian besar sungai-sungai di Jakarta mengalami sedimentasi dan tertimbun sampah.

Karena itu, penanganan banjir di Jakarta perlu terobosan radikal, yakni mengubah model pembangunan ekonominya. Pembangunan kota Jakarta harus lebih memperhatikan kepentingan warga kota—seluruh rakyat di kota Jakarta. Pengelolaan kota harus dibawah kendali warga kota, bukan lagi di tangan segelintir elit dan pemilik modal.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut