Kenapa Perempuan Bicara Ganti Haluan Ekonomi?

Indonesia merdeka, dalam cita-cita para pendiri bangsa, akan menjadi salah satu tempat di muka bumi ini yang memberi tempat pada kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Dengan segala hormat kepada para pendiri bangsa, sudah 73 tahun Indonesia merdeka, dan sudah tujuh kali ganti pemerintahan, alam kemerdekaan belum berhasil menghadirkan kesetaraan bagi seluruh warga Negara. Termasuk kesetaraan gender.

Ketidaksetaraan ini tampak juga di lapangan ekonomi. Dari 150 orang terkaya Indonesia versi majalah Globe Asia, hanya ada 7 orang perempuan. Itupun ada beberapa nama yang tidak lepas dari bayang-bayang suami dan bapaknya.

Begitu juga dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Data BPS pada Februari 2017 menyebutkan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 55,04 persen, sedangkan laki-laki mencapai 83,05 persen.

Ketidaksetaraan itu terkonfirmasi oleh potret kemiskinan. Seperti ditemukan Susenas 2017, tingkat kemiskinan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki di hampir semua tingkatan umur.

Ini bisa juga kita lihat pada rumah tangga. Merujuk ke buku RPJMN 2015-2019, Bappenas menyebut Rumah Tangga Miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) mengalami peningkatan 1,09 persen, sedangkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L) menurun 1,09 persen selama tahun 2006-2012. Disebutkan juga, tingkat keparahan kemiskinan RTM-P lebih tinggi dibanding RTM-L.

Untuk diketahui, sebanyak 14,84 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan (BPS, 2014). Sedangkan survei SMERU menyebut, proporsi perempuan yang menjadi kepala keluarga mencapai 25,1 persen. Ironisnya, 68 persen dari perempuan kepala keluarga itu berpendidikan SD ke bawah.

Potret ketidaksetaraan itu makin nampak jika di seret ke isu buruh migran. Jika anda sepakat, bahwa buruh migran mewakili realitas orang-orang yang tersingkir secara ekonomi di negeri sendiri. Maka, berdasarkan data BNP2TKI, lebih dari 60 persen buruh migran Indonesia adalah perempuan. Artinya, perempuanlah yang paling terhempas akibat ketersingkiran ekonomi.

Yang perlu digarisbawahi, kerentanan perempuan terjerembab dalam kemiskinan banyak didorong oleh simbiosis mutualisme antara sistim ekonomi yang liberal-kapitalistik dan sistim sosial yang masih patriarkis.

Seperti diketahui, sejak setengah abad terakhir, tepatnya sejak rezim Orde Baru, haluan ekonomi Indonesia cenderung liberal dan kapitalistik. Ini ditandai oleh tata-kelola ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar dan pengarusutamaan swasta.

Terlebih dalam dua dekade terakhir, yang mana ekonomi Indonesia condong berhaluan neoliberal. Lewat skema ini, warna kebijakan ekonomi paling dominan adalah liberalisasi investasi, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan penghapusan subsidi.

Dalam banyak hal, di hadapan amukan raksasa destruktif bernama neoliberalisme ini, kaum perempunlah yang paling rentan terhempas.

Pertama, neoliberalisme menghancurkan ekonomi perempuan. Merujuk ke data Bank Indonesia, dari 57,83 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada 2018, 60 persen (37 juta pelaku usaha) diantaranya dimiliki atau digerakkan oleh perempuan.

UMKM juga menyerap 116,7 juta angkatan kerja. Sebagian besar diantaranya adalah perempuan. Artinya, UMKM sudah menjadi salah satu basis ekonomi perempuan. Melalui UMKM, perempuan turut berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Masalahnya, neoliberalisme dengan kredo liberalisasi investasi dan perdagangan bebasnya berpotensi menggilas UMKM tersebut. Apalagi, faktanya, sebagian besar UMKM itu digerakkan oleh modal terbatas dan minim dukungan teknologi.

Begitu juga pertanian. Data Sistim Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) 2017 menyebutkan, sektor pertanian menyerap 38 juta jiwa atau 38 persen tenaga kerja nasional. Sebanyak 7,4 juta jiwa diantaranya adalah perempuan. Data ini juga menyebutkan, dari 558 ribu kelompok tani di Indonesia, sebanyak 23,601 diantaranya adalah kelompok tani perempuan.

Artinya, peran perempuan cukup penting di sektor pertanian. Pertanian juga menjadi basis ekonomi yang menghidupi pertanian. Karena itu, perbaikan ekonomi pertanian sangat berkontribusi pada kehidupan ekonomi perempuan yang bergelut di dalamnya.

Masalahnya, kebijakan neoliberal di sektor pertanian, mulai dari liberalisasi yang memicu konflik agraria, penghapusan subsidi pertanian, hingga liberalisasi impor pangan, menghancurkan masa depan sektor pertanian dalam negeri.

Kedua, perempuan rentang menjadi korban politik upah murah dan pasar tenaga kerja yang fleksibel.

Data terakhir dalam buku Statistik Gender Tematik yang dikeluarkan oleh Kemenpppa, rata-rata upah perempuan adalah sebesar Rp 1,6 juta, atau 13 persen lebih rendah dari upah laki-laki yang sebesar Rp 1,9 juta pada tahun 2015.

Data BPS juga menyingkap ketidaksetaraan upah berdasarkan gender itu: upah buruh laki-laki rata-rata sebesar Rp 2.950.000 per bulan, sementara perempuan Rp 2.270.000 per bulan.

Di mana-mana, neoliberalisme menekan upah pekerja. Dalam banyak kasus, perempuanlah yang paling rentan menjadi korban politik upah murah. Penyebabnya, ada konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga.

Akibatnya, ketika perempuan keluar rumah untuk mencari pekerjaan, predikat yang melekat hanya pengurus rumah tangga dan pencari nafkah tambahan. Ini yang membuat perempuan rentan dieksploitasi oleh politik upah murah dan pasar tenaga kerja fleksibel (sistim kerja kontrak dan outsourcing).

Ketiga, privatisasi dan pencabutan subsidi yang menimpakan beban ke pundak perempuan.

Privatisasi tidak bisa dimaknai hanya pengalihan pemilikan perusahaan atau layanan publik kepada swasta, tetapi juga pelimpahan tugas-tugas Negara dalam urusan publik ke pundak perempuan. Lagi-lagi, ini terjadi karena konstruksi masyarakat yang patriarkal.

Seperti dijelaskan sebelumnya, masyarakat patriarkal menempatkan perempuan sebagai petugas domestik. Semua urusan rumah tangga, dari menyediakan makan, sandang, hingga pendidikan dan kesehatan anak, menjadi tanggung jawab perempuan.

Akibatnya, ketika terjadi privatisasi, yang menyebabkan menghilangnya tugas negara menyediakan layanan publik dengan biaya murah/terjangkau, perempuanlah yang langsung terkena beban.

Sebagai contoh, privatisasi layanan pendidikan. Ketika pendidikan diprivatisasi, yang membuat Negara tak lagi berkewajiban membiayai pendidikan sepenuhnya, maka perempuan yang paling pertama diterpa pusing tujuh keliling. Sebab, pendidikan anak menjadi salah satu tanggung jawabnya sebagai pengurus rumah tangga.

Begitu juga dengan penghapusan subsidi. Sebagai misal, pencabutan subsidi listrik, yang memicu kenaikan tarif listrik setiap rumah tangga, tentu langsung dirasai perempuan. Sebab, urusan listrik rumah tangga juga bagian dari urusan domestik.

Keempat, komodifikasi yang eksploitatif terhadap keahlian perempuan dalam pekerjaan domestik, seperti memasak, mencuci, menyetrika, merawat anak, dan lain sebagainya.

Kapitalisme mengkomodifikasi keahlian-keahlian perempuan dari pekerjaan domestik. Muncullah bisnis penjualan jasa seperti pekerja rumah tangga (PRT) dan jasa pengasuhan/perawatan keluarga (babysitter, pramurukti, dan lain-lain).

Masalahnya, pekerjaan-pekerjaan itu sering dianggap tidak formal, sehingga tidak dipayungi oleh Undang-Undang. Mereka rentan dengan upah murah, status kerja yang tidak jelas, jam kerja tidak pasti, dan hak-hak normative lainnya. Mereka juga rentan menjadi objek kekerasan oleh majikan.

Hingga sekarang, PRT di Indonesia belum dilindungi UU. RUU PRT masih mangkrak di DPR. Memang ada Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT. Selain tidak punya kekuatan hukum, Permenaker ini masih abstrak dalam menjelaskan status dan hak-hak PRT.

Dengan jumlah PRT terbesar di dunia, yakni sekitar 10-16 juta orang, dengan kerentanan atas kekerasan dan perlakuan eksploitatif, Indonesia belum punya UU PRT.

Itulah sebagian bentuk dampak buruk neoliberalisme terhadap perempuan. Melihat neoliberalisme dari sudut pandang perempuan, akan tersingkap sisi gelap neoliberalisme yang cenderung eksploitatif. Juga menunjukkan saling kelindan antara globalisasi neoliberal dengan ketidaksetaraan gender (Mohanty, 2003:144).

Itu juga sebagian alasan mengapa gerakan perempuan perlu mendengungkan keras-keras seruan mengganti haluan ekonomi Indonesia, dari liberal-kapitalistik menjadi demokratis dan berkeadilan sosial sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Ekonomi yang berkeadilan gender hanya mungkin kalau dasar-dasar ekonominya demokratis dan berkeadilan sosial.

Karena itu pula, organisasi kami, Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan organisasi rakyat lainnya menyuarakan perlunya memperjuangkan penggantian haluan ekonomi ini. Terutama di momentum pemilu 2019 ini.

Rini Hartono, Sekretaris Jenderal Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut