Membangun Kembali Gerakan Mahasiswa Progressif

Ditengah upaya memajukan tenaga-tenaga produktif nasional sebagai syarat untuk berkembang maju, pemerintah justru menyerahkan pendidikan nasional pada mekanisme pasar. Akibatnya, pendidikan semakin mahal dan rakyat kebanyakan sulit mengaksesnnya. Pendidikan pun makin selaras dengan kepentingan akumulasi modal.

Lebih jauh lagi, penetrasi neoliberalisme juga mengubah orientasi pendidikan: pendidikan tak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, namun menyiapkan “pasukan cadangan” untuk pasar tenaga kerja. Seiring dengan itu terjadi penghancuran terhadap kesadaran kritis mahasiswa. Alhasil, mayoritas mahasiswa kita saat ini kehilangan ‘kepekaan’ terhadap persoalan rakyat.

Mahasiswa menganggap lingkungannya terpisah dengan rakyat. Dalam lingkungan akademis yang terkungkung itu, mahasiswa dipaksa fokus pada urusan studi dan mempersiapkan ‘bekal’ untuk merespon pasar tenaga kerja. Jadinya, tujuan tertinggi mahasiswa tak lain adalah ijazah. Sementara aspek pengabdian rakyat dianggap tidak penting.

Ironisnya, perubahan dinamika di kampus cukup mempengaruhi sebagian aktivis mahasiswa. Diantara mereka banyak yang berfikiran pragmatis. Bagi mereka ini, keterlibatan mereka dalam ‘gerakan’ tak lebih sebagai batu loncatan guna mencapai karir yang bagus. Tidak sedikit aktivis mahasiswa yang terjerumus dalam relasi ‘abangisme’.

Tantangan Pembangunan Gerakan Mahasiswa Progresif

Cengkeraman neoliberal di dunia perguruan tinggi makin menguat. Sayangnya, proses itu tidak menghasilkan perlawanan yang massif. Hampir sebagian besar mahasiswa merasa ‘cuek’ dengan persoalan ini. Lihat saja ketika gerakan ramai-ramai menolak UU BHP dan RUU Perguruan tinggi.

Padahal, di belahan dunia lain, agenda memperdagangkan pendidikan memicu kelahiran gerakan protes meluas, seperti di Chili, Kolombia, Quebec (Kanada), Inggris,  dan Meksiko.

Gerakan mahasiswa di Indonesia gagal membangun aksi protes meluas. Kalau bukan karena proses legal, yakni uji materi di MK, mungkin UU BHP tidak tertolak. Beberapa penyebab kelemahan gerakan mahasiswa ini bermuasal dari relasi sosial yang ada di dalam kampus. Kita bisa melihatnya sebagai berikut:

Pertama, Telah terjadi pergeseran  struktur klas dalam kehidupan kampus; neoliberalisme menggusur mahasiswa menengah dan miskin dari dalam kampus. Lalu, yang dominan sekarang adalah kalangan kelas menengah dan menengah keatas. Mereka sangat sulit diajak berempati dengan berbagai persoalan kampus. Apalagi persoalan massa rakyat. Mereka menciptakan kebudayaan elit dan hedonis di dalam kampus.

Kedua, masih munculnya sisa-sisa budaya feodal dan reaksioner dalam lingkungan universitas. Terjadi relasi bersifat vertikal, seperti ‘abangisme’ alias senior-yunior, yang sangat menghambat kemajuan dan kreativitas.

Ketiga, hilangnya budaya ilmiah di dalam kampus seperti tradisi membaca, berdiskusi, bedah buku, menganalisa keadaan sosial, dll. Hal ini menyebabkan mahasiswa sangat miskin gagasan dan begitu tumpul dalam membaca keadaan di sekitarnya. Dampak lebih jauhnya mengarah pada krisis teori dan pengetahuan di kalangan massa mahasiswa.

Ini berbuntut pula pada kemampuan gerakan mahasiswa menganalisa keadaan, merumuskan program, dan menetapkan strategi-taktik. Pada demonstrasi anti-kenaikan BBM lalu, kita melihat gerakan mahasiswa lebih menonjolkan “amarah” ketimbang bentuk aksi kreatif dan isian propaganda yang mengena pada rakyat.

Keempat, melemahnya atau berkurangnya panggung-panggung perlawanan di dalam kampus, seperti mimbar bebas, diskusi, rapat akbar, dan lain-lain. Akibatnya, gerakan mahasiswa progressif seolah terisolasi. Sedangkan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah gerakan mahasiswa fundamentalis.

Menerobos hambatan

Harus ada jalan keluar terhadap situasi ini. Sebab, persoalan bangsa sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi, sejarah mengajarkan, gerakan mahasiswa di Indonesia punya andil besar dalam menciptakan momentum perubahan.

Bagi saya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membuat mahasiswa menyadari keadaan dan bangkit melawan. Ada beberapa langkah penting yang saya ajukan:

Pertama, gerakan mahasiswa progressif harus kreatif menciptakan panggung-panggung gerakan di kampus: mimbar bebas, orasi keliling, panggung seni kerakyatan, diskusi dan debat-debat mahasiswa, dan lain-lain.

Penciptaan panggung ini dalam kerangka “mempolitisasi” kampus agar bisa bergerak. Sebab, seperti dikatakan Karl Marx, “bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tapi keberadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka”.

Kedua, gerakan mahasiswa progressif harus pandai merebut berbagai alat-alat organisasi (BEM, UKM, klub-klub diskusi, dll) dan alat-alat ideologis (pers, mading-mading, radio kampus, dll) di kampus.

Perebutan alat-alat itu penting dalam kerangka memastikan organisasi mahasiswa progressif bisa menjangkau massa luas. Ini juga bisa menjadi sarana legal untuk menciptakan panggung-panggung sebagaimana dimaksud point pertama di atas.

Ketiga, mendorong pembangunan klub-klub diskusi sebagai saranan membangkitkan budaya kritis di dalam kampus. Di era 1920-an, klub diskusi sangat berperan dalam merangkai lahirnya gerakan politik. Partainya Bung Karno, Partai Nasional Indonesia (PNI), bermuasal dari klub diskusi.

Klub diskusi ini juga bisa diselenggarakan di asrama dan rumah-rumah kost mahasiswa. Tema yang dibahas bisa disesuaikan dengan kebutuhan anggota klub diskusi. Intinya: asalkan mereka mau berdiskusi dulu.

Keempat, terlibat dalam berbagai ajang-ajang yang diselenggarakan kampus, seperti pementasan seni, penyambutan mahasiswa baru, pekan olahraga, kuliah umum, dan lain-lain, dalam kerangka mendorong ajang ini bergerak lebih maju.

Itulah beberapa jalan yang sangat mungkin dilakukan untuk memajukan kembali gerakan mahasiswa progressif. Selamat berjuang!

Rusdianto Alit Amoersetya, koordinator Kajian dan Bacaan Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut