Kenapa Pemerintah Mengabaikan Protes Rakyat

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM menuai protes di mana-mana. Tidak ada hari tanpa protes. Bahkan, secara perlahan-lahan, protes itu sudah makin mengambil bentuk radikal: penyanderaan mobil tangki, pendudukan SPBU, pembakaran foto SBY, aksi blokade jalan, dan lain-lain.

Tetapi apakah pemerintah mendengar protes itu? Tentu saja, seperti biasa, pemerintah akan tutup mata dan telinga. Sebaliknya, pemerintah justru mengirim aparatus kekerasan untuk menindas protes itu. Sebab, jika protes itu dibiarkan, maka rakyat banyak bisa ‘ikut-ikutan’.

Apa sebab pemerintah tidak mau mendengar protes itu? Baiklah, kami akan mencoba menjawabnya berdasarkan penilaian kami. Pertama, pemerintah kita sudah dirasuki oleh sebuah faham menyesatkan: neoliberalisme. Faham neoliberal ini sudah mendarah-daging di dalam fikiran dan jiwa pemerintahan.

Ini dapat diibaratkan dengan kepercayaan mistik rakyat kita: orang-orang kerasukan makhluk halus. Jadi, pemerintah kita seperti orang kerasukan makhluk halus. Alam fikirannya dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Dengan demikian, sekalipun orang kerasukan itu melakukan pengrusakan, bahkan mengancam keselamatan orang di sekitarnya, tetapi hal itu tidak disadari dan menghentikan tindakannya.

Neoliberalisme sudah terbukti gagal. Tidak ada satupun negara penganut neoliberal yang berhasil mensejahterakan rakyatnya. Yang terjadi, seperti di Amerika Latin, negara hampir bangkrut dan ketimpangan merajalela. Beruntung, sejumlah Amerika Latin berani banting stir: mereka membuang neoliberalisme itu jauh-jauh. Sekarang, setelah neoliberalisme dibuang, kehidupan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di Amerika Latin mulai sehat kembali.

Kedua, neoliberalisme membuat pemerintah kita berfikiran ekonomis: untung dan rugi. Terhadap rakyat banyak pun, pemerintah selalu berhitung berapa untung dan ruginya. Subsidi, misalnya, dianggap sesuai yang memboroskan anggaran negara. Tidak pernah diteliti betapa subsidi itu mampu menggerakkan ekonomi dari bawah.

Logika politik pemerintah juga sangat ekonomis. Sebagai contoh: untuk meredam kemarahan rakyat akibat kenaikan harga BBM, maka diberilah sogokan berupa BLT atau apapun namanya. Kenapa pemerintah, umpamanya, tidak memikirkan sebuah program sosial yang berkelanjutan: kredit mikro bagi rakyat, toko-toko sembako murah, perumahan gratis, dan lain-lain.

Ketiga, sebagian besar kebijakan ekonomi dan politik pemerintah kita didikte dari luar. Padahal, sebagian besar kebijakan ekonomi dan politik itu merugikan kepentingan nasional. Nah, supaya rakyat bisa menerima kebijakan tersebut, pemerintah pun sering menggunakan argumentasi “bohong” alias “menipu” untuk membenarkan kebijakan ekonomi-politknya.

Ini sangat nampak dalam kasus kenaikan harga BBM. Kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN selalu dijadikan alasan menaikkan harga BBM. Pertanyaannya: kenapa negara seperti Venezuela, yang notabene juga anggota dunia, tetap bisa menjual BBM dengan harga murah kepada rakyatnya? (Cat: harga eceran BBM di Venezuela cuma Rp585 )

Naiknya harga minyak dunia dan defisit APBN hanyalah alasan tipuan. Misi utama di balik kebijakan kenaikan harga BBM itu adalah liberalisasi sektor hilir migas. Sebab, banyak perusahaan asing yang sudah lama mengantre untuk masuk dalam pasar BBM di Indonesia. Akan tetapi, mereka terkendala masuk karena harga BBM di dalam negeri masih disubsidi oleh pemerintah.

Kita hanya punya pemerintahan formal saja. Tetapi, sejatinya, mereka itu adalah pelayan atau perpanjangan tangan kekuatan dari luar: imperialisme. Mereka memang memerintah atas nama “bangsa kita”, tetapi pekerjaan dan kebijakannya ditujukan bukan untuk kepentingan bangsa kita.

Dalam konteks inilah kita mengingat pesan Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.” Ya, inilah situasi perjuangan kita saat ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut