Kemana Utang Mengalir?

Kamis, 3 Juni 2010 | 01.49 WIB | Editorial

Negeri yang besar adalah negeri yang paling banyak hutangnya, demikian ungkapan yang tepat untuk menjelaskan hobby “mengutang” pemerintahan SBY. Tidak tanggung-tanggung, dalam periode lima tahun plus lima bulan, SBY menambahkan utang baru sebesar Rp283 triliun.

Baru-baru ini, secara diam-diam, SBY kembali menambah utang baru dari tiga donatur, yaitu Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency dan Agence Francaise de Developpment, dengan cover “dana perubahan iklim. Ketiga lembaga multilateral itu mengucurkan 800 juta USD.

Sejarah utang luar negeri di Indonesia memang cukup panjang, hampir sama panjangnya dengan umur republik Indonesia. Semuanya bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB), dimana delegasi Indonesia yang dipimpin Bung Hatta menyetujui mengambil over utang-utang Hindia-Belanda sebesar 4 miliar USD, yang sebetulnya merupakan pinjaman Belanda guna membiayai perang melawan perjuangan rakyat Indonesia.

Pada masa Soekarno, tepatnya pada tahun 1956, seluruh warisan utang Belanda telah dibatalkan secara sepihak. Setelah itu, Soekarno memang sempat meminta pinjaman baru sebesar 2,5 milyar USD, tapi itu dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pengadaan pangan, dan pendidikan. Lagipula, Soekarno secara tegas menolak “segala bentuk pinjaman berbau imperialis”, termasuk utang luar negeri.

Pada jaman Soeharto, Indonesia memulai kembali babak baru penjajahan kolonialisme atau sering disebut neo-kolonialisme, termasuk dalam soal utang luar negeri. Dari tahun 1967-1968, Soeharto telah mengemis-ngemis utang baru hingga ke Jenewa, bertemu David Rockeffeler dan para pemimpin bisnis lainnya, dan sebagai ganjarannya: Indonesia harus menyerahkan seluruh sumber daya alamnya, antara lain, tambang, hutan, pertanian, kelautan, dsb, kepada pihak asing.

Tidak mengherankan, dalam 32 tahun pemerintahan Soeharto, rakyat Indonesia diwarisi utang sebesar Rp1.500 triliun. Sebagian besar utang di masa Soeharto dipergunakan untuk membangun infrastruktur bisnis keluarga dan kroninya, sisanya dimasukkan ke kantong pribadi.

Ya, suatu negara memang sulit mendanai sendiri pembangunannya, tanpa bantuan atau pinjaman dari negara lain. Namun, utang luar negeri tidak semuda pandangan awam, bahwa ini adalah soal meminjam dan mengembalikan pinjaman. Terkait hal itu, kita harus melihat utang luar negeri dalam dua aspek penting; utang sebagai jeratan/perangkap dan proses pengalokasian pinjaman.

Utang sebagai instrumen jeratan, mengutip penjelasan Susan George, penulis buku “Debt Boomerang: How Third World Debt Harms Us All”, adalah suatu mekanisme yang dibuat oleh negara maju (pendonor) untuk memaksa negara penerima (peminjam) mengikuti aturan negara-negara imperialis.

Di bawah pemerintahan SBY, studi Susan George teruji kebenarannya. Alih-alih untuk menyelamatkan APBN dari defisit anggaran, pinjaman luar negeri justru dipergunakan untuk membiayai infrastruktur dan berbagai fasilitas demi kelancaran investasi asing. Artinya, utang telah dipergunakan untuk mempertajam pisau penindasan itu sendiri. Lebih dari itu, dari berbagai kasus, pinjaman asing itu telah dibarterkan dengan berbagai Undang-undang atau peraturan pemerintah yang berbau neoliberalisme, misalnya UU Migas, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, dan UU Privatisasi BUMN.

Menurut pemerintah, seperti disampaikan Menkeu Agus Martowardojo, rasio utang luar negeri terhadap PDB terus menurun. Pemerintah mencatat, rasio utang terhadap PDB per bulan April 2010 hanya sekitar 26%, turun secara drastis dari 89% pada tahun 2000.

Penurunan rasio ini, seperti diakui pemerintah, didorong oleh peningkatan dalam nilai PDB kita. Masalahnya, peningkatan PDB bukan karena naiknya produktifitas nasional, melainkan karena aktivitas perusahaan atau bisnis pihak asing. Fakta lainnya, meskipun rasio utang terhadap PDB menurun, namun stock utang justru terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Ada peningkatan stock utang sekitar 30% dalam lima tahun ini.

Jadi, penurunan rasio ini bukan lampu “hijau” bahwa posisi utang Indonesia membaik, melainkan sebuah alarm pertanda bahaya, bahwa Indonesia bisa mengalami “kebangkrutan” karena utang.

Rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam. Politik utang berbau kolonial ini harus segera diakhiri, tanpa sedikitpun kompromi. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, dari manapun sukunya, kalau dia adalah Rakyat Indonesia, maka dia berhak memikul tanggung jawab ini.

Bagaimana caranya? Pertama, pemerintah bisa mencari pinjaman utang melalui kerjasama bilateral yang setara, tidak mempunyai persyaratan yang eksploitatif. Kedua, pemerintah harus mengajukan penghapusan komponen utang najis (odious debt) dan meminta moratorium pembayaran utang. Ketiga, Indonesia harus mendukung kehadiran lembaga kerjasama pinjaman alternatif, yang berdasarkan kerjasama dan solidaritas, misalnya ide Bank Selatan.

Tapi, bagaimanapun, suatu haluan tidak akan berubah kalau tidak ada banting stir. Jadi, kalau tidak ada pemerintahan yang berkarakter Anti-imperialis dan anti-neolib, maka tidak pernah ada peluang menciptakan “Indonesia masa depan tanpa utang”.

Anda dapat menanggapi editorial kami di email: [email protected]

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut