Kelaparan Di Tanah Papua

Kabar memilukan kembali datang dari saudara-saudara kita di Papua. Sekitar 95 orang warga—sebagian besar anak-anak—di Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, meninggal dunia akibat busung lapar dan wabah penyakit.

Wabah mengamuk di tiga kampung, yakni Baddei, Jokjoker dan Kasyefo. LSM Belantara Provinsi Papua Barat, yang sudah mengecek langsung kejadian itu di lapangan, menyatakan bahwa kematian akibat busung lapar dan wabah penyakit itu sudah terjadi sejak Oktober 2012 lalu.

Kejadian semacam itu bukan pertama kalinya di bumi Papua. Tahun 2009 lalu, kelaparan juga menyebabkan 113 orang rakyat Papua di Yahukimo meninggal dunia. Sebelumnya, pada tahun 2007, kelaparan juga merenggut nyawa 16 orang rakyat Papua di Kabupaten Paniai. Baru-baru ini, karena bencana banjir dan gagal panen, rakyat di Kabupaten Nduga juga terancam kelaparan.

Ironisnya, ketika rakyat di Papua sudah meregang nyawa, pejabat dari daerah hingga pusat sibuk mengeluarkan bantahan. Kementerian Kesehatan sendiri mengeluarkan bantahan resmi atas kejadian itu. “Tidak ada KLB (Kejadian Luar Biasa) dan kematian massal di sana, seperti yang telah dikabarkan sebelumnya,”  kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes, Murti Utami, kepada Metro TV, Selasa (2/4).

Sementara Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, masih meragukan kebenaran kabar tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak menentu di Papua sering menjadi biang munculnya berbagai penyakit. “Jadi bukan kronis tapi memang keadaan cuaca,” tegasnya.

Pernyataan kedua Kementerian terkait ini patut disesalkan. Kedua Kementerian itu tidak responsif dan tidak punya empati terhadap penderitaan rakyat. Seharusnya mereka segera terjun ke lapangan, bukan bersandar pada laporan anak buahnya di daerah. Maklum, sudah menjadi penyakit birokrasi di Indonesia: sebagian besar pelaporan disusun sesuai juklak “Asal Bapak Senang (ABS)”.

Kelaparan di Papua bukanlah faktor alam. Bagi kami, kejadian itu sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan ekonomi-politik. Kekayaan sumber daya alam Papua melimpah ruah. Tidak ada yang menyangkal fakta tersebut. Sayang, karena praktek neokolonialisme, limpahan kekayaan alam itu tidak dinikmati oleh rakyat Papua.

Sejak 1967 hingga sekarang, PT Freeport telah mengeruk  7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas dari bumi Papua. Kekayaan emas Papua merupakan penyumbang terbesar bagi keuntungan Freeport. Menurut catatan Indonesia Resources Studies, cadangan emas Papua mencapai 32,2 juta ons atau sekitar 961,046 kilogram. Sementara produksi tembaga di Papua  mencapai 31,6 juta pon atau sekitar 54,3 miliar kilogram—ketiga terbesar setelah Amerika Selatan dan Amerika Utara.

Menurut catatan Human Right For Social Justice, keuntungan PT. Freeport di Papua per hari adalah sebesar 114 miliar rupiah. Artinya, dalam sebulan Freeport bisa mendapatkan keuntungan sebesar 589 juta dollar AS atau 3,534 triliun rupiah. Tak heran, berkat merampok Papua, Freeport menempati rangking 140 perusahaan terkaya di dunia.

Ladang gas tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, hanya dibagi-bagi oleh tiga perusahaan asing, yakni British Petroleum (BP/Inggris), CNOOC (China), dan Mitsubishi Corporation. Jutaan hektar tanah Papua juga sudah dibagi-bagi oleh perusahaan HTI, HPH, dan sawit.

Pada kenyataannya, sekalipun kekayaan alam Papua melimpah, sebagian besar rakyat Papua hidup miskin. Data Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2007 menyebutkan, Papua memiliki indeks kedalaman kemiskinan mencapai 10,56 dan indeks keparahan kemiskinan  5,01. Termasuk yang terburuk di Indonesia. Tak hanya itu, mayoritas rakyat Papua juga tidak bisa mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan dan lain-lain. Angka Partisipasi Sekolah di Papua termasuk terendah di Indonesia. Infrastruktur kesehatan di Papua juga masih sangat terbatas.

Inilah yang ironis: hampir seluruh kekayaan Papua mengalir keluar melalui kantong-kantong korporasi asing. Sementara cecerannya, berupa pajak dan royalti, sepenuhnya masuk ke kantong pemerintah pusat. Lebih ironis lagi, ketika rakyat Papua mempertanyakan ketidakadilan itu, mereka segera dituding “separatis” dan ditumpas dengan sangat kejam.

Kejadian di Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, seharusnya membuka mata kita akan ketidakadilan yang terus berlangsung di tanah Papua. Sudah saatnya kita mempertanyakan eksploitasi kekayaan alam Papua yang hanya dinikmati oleh segelintir korporasi dan segelintir elit berkuasa di Jakarta.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Markus

    Ironi, negri sarang penyamun pejabatnya.