SRMI Madiun Tolak Pengunduran Pilkada

Rencana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Madiun mengundur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendapat reaksi dari sejumlah organisasi sosial.

Salah satunya adalah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Madiun. Tanggal 1 April lalu, sedikitnya 50-an anggota SRMI Madiun menggelar aksi massa di kantor KPUD Madiun. Mereka menuntut agar pelaksanaan Pilkada tetap sesuai dengan jadwal.

“Kami menuntut agar Pilkada Madiun tetap sesuai jadwal. Ini untuk mencegah kepentingan kelompok elit tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari pengunduran itu,” kata aktivis SRMI Madiun, Firman Telussa.

Menurutnya, pengunduran Pilkada juga bisa memicu polemik dan berpotensi menciptakan gejolak politik. “Kalau terjadi gejolak lagi, ya, tentunya rakyat yang akan terkena dampaknya,” tegasnya.

Dalam aksinya, SRMI Madiun juga menuntut agar KPUD tetap netral sebagai penyelenggara Pilkada. Mereka mendesak agar KPUD berpegang pada Keputusan MK Nomor 072-073/PUU II/2004.

Untuk diketahui, KPUD Madiun memberikan sinyalaman akan mengundurkan pelaksanaan Pilkada. Alasannya, seperti diulas sejumlah media, karena ada bakol calon Bupati yang belum memenuhi syarat administratif.

Johan

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut