Keinginan Kembali Ke UUD 1945 Yang Asli

UUD 1945 termasuk salah satu konstitusi progressif di dunia. Di dalamnya terdapat semangat anti-kolonialisme dan pro-kesejahteraan sosial. Pasca reformasi, seiring dengan menguatnya angin liberalisme, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Banyak yang berubah: UUD 1945 tidak asli lagi…

Satu hal yang patut dicatat dari amandemen itu: yang terjadi bukan proses melengkapi UUD 1945 itu agar senafas dengan kemajuan jaman, tetapi justru upaya mengotak-atik isinya dan membuang segala fondasinya yang berbau anti-kolonialisme dan pro kesejahteraan rakyat.

Hasilnya pun gampang ditebak. Sejak amandemen, kita menemui kembali bentuk-bentuk kolonialisme lama, yang dulu diperangi founding father kita, dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, dan budaya.

Pengaturan ekonomi oleh negara dihilangkan: liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi. Model pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya nasional pun berorientasi keluar (asing). Tujuan kegiatan ekonomi adalah keuntungan bagi usaha perseorangan, bukan lagi kemakmuran rakyat. Kita bukan lagi warga negara, tetapi sudah menjadi warga pasar.

Dalam politik juga terjadi demikian. Sistim pemerintahan kita menjadi penyokong kuat otonomisme yang hanya membesarkan raja-raja kecil di daerah dan mempermudah penetrasi modal asing di seluruh pelosok negeri. Parlemen kita hanya menampung pemburu kekuasaan dan pencari popularitas. Politik kita sekarang ini mirip dengan politik kolonial: politik yang mengabdi kepada kepentingan segelintir elit dan mengabaikan mayoritas rakyat.

Kehancuran budaya jauh lebih parah lagi. Semangat kolektivisme, yang menjadi ciri bangsa kita sejak dulu, telah hancur digerus oleh konsumerisme dan semangat mementingan diri sendiri. Kecintaan kepada negeri dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap komoditas.

Amandemen UUD 1945 salah kaprah. Alih-alih mengikut semangat reformasi, amandemen justru menjadi “kuda tunggangan” agenda neo-kolonialisme. Yang dituntut reformasi adalah adendum, yaitu penambahan klausul tanpa mengubah naskah aslinya, tetapi yang dijalankan oleh kaum reformis—yang dibelakangnya adalah lembaga-lembaga asing—mengubah substansi UUD 1945. Yang bermasalah kan cuma soal masa jabatan Presiden, tetapi kenapa Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan diobrak-abrik juga.

Sebagai respon atas berbagai problematika bangsa itu, muncullah keinginan untuk kembali kepada semangat UUD 1945 yang asli. Akan tetapi, sebagian orang picik—khususnya klas menengah dan intelektual salon—berteriak “hati-hati dengan orde baru dan tentara!” Seolah-olah, di mata mereka itu, kembali ke UUD 1945 adalah proyek restorasi orde baru.

Ah, orang-orang ini tidak tahu sejarah. Orde baru tidak pernah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Apa yang terjadi selama 32 tahun orde baru adalah pengebirian terhadap UUD 1945: kolonialisme direstorasi sejak 1967, demokrasi dan hak-hak berpendapat diinjak-injak, dan mayoritas rakyat telah dikeluarkan dari agenda pembangunan orba itu.

UUD 1945 dilahirkan oleh Revolusi Agustus 1945. Karena itu, jiwa dan semangat UUD 1945 adalah jiwa dan semangatnya Revolusi Agustus. “UUD 1945 adalah jiwa daripada revolusi 1945. UUD 1945 adalah anak kandung atau saudara kembar dari Proklamasi 17 Agustus 1945,” kata Soekarno, bapak pendiri bangsa kita.

Dengan demikian, upaya kembali ke UUD 1945 adalah bermakna kembali kepada semangat dan jiwa Revolusi Agustus. Ibarat orang yang sudah kesasar di tengah belantara, dengan bahaya sudah mengancam di hadapannya, maka tak ada pilihan selain bergegas mencari jalan pulang. Setelah itu, barulah kita berjalan kembali dengan penuh kehati-kehatian.

Hampir semua pergulatan gagasan dan cita-cita perjuangan bangsa kita terangkum dalam semangat Revolusi Agustus. Dan UUD 1945, yang dilahirkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, merupakan peta yang seharusnya menjaga kita dalam perjalanan panjang mengarungi cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Kini, peta itu  sudah dimanipulasi kolonialis dan kaum liberal. Petunjuk jalan yang mesti kita lalui sudah dikaburkan. Di tengah kebingungan dan keputus-asaan melihat jalan mana menuju ke depan, para perampok datang silih-berganti merampasi barang-barang dan bekal kita. Itulah yang terjadi saat ini.

Kita harus kembali ke semangat UUD 1945 yang asli: anti-kolonialisme. Sebagai langkah demokratis untuk ke sana, saya mengusulkan dilaksanakannya sebuah referendum. Referendum ini hanya membawa satu tugas pokok: menanyakan kepada rakyat apakah mereka setuju atau tidak untuk kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

SUNARIO, warga negara Republik Indonesia (RI) dan tinggal di lereng Gunung Wilis, Madiun, Jawa Timur.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Dino

    Proses Amandemen UUD 1945scr prodedural berlandaskan pada ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang ngasih kewenangan utk bikin amandemen pd MPR. Nah, ketentuan amandemen UUD itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan dapat diambil putusan bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

    Trus berlanjut ke pembahasan atas amandemen UUD itu dilaksanakan dgn bersandar pd Pasal 91 dan 92 Peraturan Tata Tertib MPR yang menentukan setiap pembuatan putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan: Pembicaraan I, pembahansan oleh BP MPR yg bertugas meyerap asiprasi masyarakat (RDPU, FGD, Seminar, kunjungan lokal maupun LN), dan PEMBAHASAN (Usul fraksi2 MPR, lembaga2 pemerintah, unsur2 masy. dll). Kemudian lanjut PEMBICARAAN TINGKAT II (Rapat Patipurna Majelis), PEMBICARAAN TINGKAT III: dibahas oleh Komisi Majelis ttg proses pembahsan Tingkat I & II, terakhir PEMBICARAAN TINGKAT IV: Rapat Paripurna utk ngambil keputusan seusai denger laporan dari Pimpinan Komisi Majelis, & fraksi2 MPR.

    Kita patut bertanya apakah paparan di atas semisal Komisi Majelis ini mempunyai mandat kuat dari rakyat/partisipasi rakyat scr langsung?

    Dulu Alm. Gusdur menggugat keabsahan amandemen UUD 1945 oleh krn belum dimasukkan ke dalam Lembaran Negara dan baginya hal tsb mrp krisis konstitusional.

    Sedang saat itu sdg euforia2nya reformasi dan sebagian kalangan pergerakan msh perang dgn pro status quo, kecolongan kita wkt itu‚mrk mindik2 dan yg paling getol Golkar wkt itu, maklum buru2 paranoid, krn gerakan bubarkan Golkar sangat gencar saat itu.

    Nah, waktu proses amandemenpun perdebatan didominasi oleh kaum liberal, dan ada suatu insiden yaitu keluarnya Prof. Mubyarto dari Tim Ahli Panitia Ad Hoc I BP-MPR sebagaikarena gak sepakat dgn kecenderungan liberalisme yang berkembang di kalangan perumus amandemen UUD 1945.

    Ada lagi yg seru dan menggelikan yakni pernyataan Ketua MPR yang ngebacot bila amandemen UUD 1945 tidak selesai pada tahun 2002, maka akan terjadi krisis konstitusi. Disamber sama
    Jimly Asshiddiqie yg ngebacot, “Kalau tahun 2002 (amandemen UUD 1945) tidak tuntas, saya sungguh-sungguh khawatir, karena makin dekat ke Pemilu 2004.” Bagi gw, pernyataan di atas scr implisit utk kepentingan pemilu 2004 juga ttg Impeachment yg berbelit. Pun ttg sistem pemerintahan yg dirombak abis pengen ke sistem presidensiil murni tp setengah hati bahkan mengarah pd ferderalism, pdhl jika simak dan baca lg sejarah membuktikan sejak Indonesia merdeka sistem parlementer telah berhasil dalam mempertahankan integrasi nasional selama masa revolusi kemerdekaan dan menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat selama berlakunya UUDS 1950.
    Trus bedampak pd ga beresnya sistem ketatanegaraan, nongol MK, KY, lembaga2 apaan tau turunannnya, dll. Mahkamah konstitusi jd spt lembaga super, missal suara rakyat di bilik2 suara saat pemilu mentah di tangan MK, atau tafsiran UU yg berbau neoliberal mentah, seakan2 hakim tsb tuhan dan mengklaim ‘lidah rakyat’
    Tentang Referendum dulu kita punya K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANOMOR : IV/MPR/1983 TENTANG R E F E R E N D U M, sebetulnya 5 pasal, tp yg penting pasal 2 dan 3:
    Pasal 2
    Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah
    Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat
    melalui Referendum.

    Pasal 3
    Referendum dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan
    Rakyat yang diatur dengan Undang-Undang.

    Oleh krn itu, memang masalahnya ke depan, hanya masa jabatan presiden saja. Tp hrs dilakukan amandemen atas amandemen lg utk kembali ke semangat UUD 1945 yg dl anti imperialis dan kolonialism, juga untuk bs melaksanakan referendum scr demokratis sesuai dgn ketentuan hukum. Itu formalnya. Kl ga jebol, ya menggunakan perjuangan pergerakan, dgn segala rupa strategi dan taktik perjuangan, tentunya hrs dgn massa aksi yg sadar atau dengan kemauan/inisiatif rakyat menuju referendum senyatanya!!!

  • sanikem

    Ha..ha..bullshit dulu PRD melalui koran pembebasan menyatakan “BUANG UUD ke Tempat SAMPAH”. UUD 45 inilah yg digunakan Soeharto untuk menindas rakyat. Trus kalau mau balik lagi ke yang lama, implikasinya terhadap berbagai aturan atau lembaga yang dibentuk pasca amandemen? MK bagaimana? Apa mau posisikan lagi MPR sebagai lembaga tertinggi? Hi..hi…maaf ini ide yang agak tolol dan sangat ORBA_MINDED

  • Dino

    Saya ingin tahu siapa yg bilang dulu PRD “buang UUD 45 ke tempat sampah”, sepanjang yg saya tahu gak ada itu, andaipun ada itu tafsiran atau sarkatism bhw UUD 45 dengan stempel Anjing Soeharto!!! Bukan UUD 45 yg asli yg dirumuskan oleh Founding Father kita cuy. Tp UUD 45 yg dislewengkan

    Sya ingin bertanya balik MPR saat ini apa gaweannya, cuma tukang setempel, dan utk mengimpeacht presiden dlm prosedur ketatanegaraan berbelit (itu pun klo presiden ketauan misalnya mencabuli sanikem/itu kan perbuatan tercela), Nah lwt MPR. Melalui MPR yg dikebiri oleh kaum liberal kita bs mengembalikan Kewenangan MPR RI yg miskin fungsi, buatlah TAP MPR urk mengatur Ketentuan ttg referendum (referendum yg tidak mengarah ke separatisme (materi/muatan pasalnya) tp cenderung ke pengembalian aset2 nasional spt SDA, misal opsi SETUJU atau TIDAK freeport dan perusahaan raksasa asing paling mengeruk SDA kita dinasionalisasi: Biar RAKYAT YG MEMENTUKAN LWT REFERENDUM), disitulah letak demokrasi yg subtantaif, meminta pendapat rakyat scr langsung mengenai nasib mrk, negara dll.

    Orba yg bgmn, hari gini masih parno sama orba, hadeeeehhhhh…., kmn aja Bung!!! Orba dah MAMPUS!!! ya MK biarin aja, memang tugasnya menguji UU dengan batu ujinya UUD 1945. Berfikir dl Bung kl Bicara

  • agustara

    klo mengikuti judul diatas : Keiginan kembali ke UUD 1945 yang asli.
    Pertanyaannya:
    bagaimana dg jabatan presiden yg sblm diamandemen bs menjabat seumur hidup ? Sementara kehadiran MK dianggap super, lantas klo UU tidak sesuai dg UUD siapa yg berhak membatalkannya?
    Saya melihat masalah amandemen adalah soal kesepakatan dari lembaga yg diberi wewenang untuk melakukannya. artinya pilihan rakyat saat ini(pasca reformasi) menghendaki adanya UUD 1945 diamandemen, masalah benar atau tidak tentu bersifat relatif begitu pula dg UUD 1945 sblm diamandemen, tetapi intinya itulah pilihan rakyat indonesia skng masalah tinggal bagaimana kita dpt memaknai.
    Selanjutnya masalah Konsistusi tdk dimasukan ke dlm LN, pertanyaannya apakah ada peraturan yg mengharuskan UUD 1945 harus dimuat dlm LN. Bukankah LN itu adalah tradisi eropa kontinen yg berpaham legism–dimana suatu peraturan perundang2an yg bersifat normatif yg memuat perintah/larangan berikut sanksi hrs ditempatkan dlm LN. nah…sementara UUD merupakan hukum dasar pelanggaran thdp UUD—sanksi politik.

  • Tong Gani Anak Rel Perumpung

    Dalam UU no 10 tahun 2004 itu pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa UUD 1945 ditempatkan di dalam Lembaran Negara. Ayat berikutnya menyebutkan penempatan UUD 1945 dalam Lembaran Negara RI tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

    Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas amandemen pertama dimasukkan dalam Lembaran Negara no 11 tahun 2006, amandemen kedua Lembaran Negara no 12 tahun 2006, amandemen ketiga Lembaran Negara no 13 tahun 2006, dan untuk amandemen dimasukkan pada Lembaran Negara no 14 tahun 2006.

    Undang-Undang Dasar (UUD) yang pernah berlaku diundangkan dalam tempat resmi, yaitu:

    1) UUD 1945 periode pertama (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949) bersama dengan penjelasan resmi dimuat dalam Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) No.7.

    2) UUD RIS 1949 dengan Keppres No.48 Tahun 1950 Tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indoneia Serikat dimuat dalam LN Tahun 1950 No.3.

    3) UUDS 1950 dengan UU Federal No.7 Tahun 1950 dimuat dalam LN RIS Tahun 1950 No.56 dan Penjelasan Tambahan LN RIS No.37.

    4) UUD 1945 periode kedua (5 Juli 1959 s/d amandemen) dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan Keppres No.150 Tahun 1959 dimuat dalam LN Tahun 1959 No.75 dan Berita Negara 1959, No.69.meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya bersama-sama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

    Jadi, tentang keabsahan untuk masuk LN adalah prosedr administratif.

    Mengenai MK, ya betul memang bila tdk ada MK tdk ada yg menguji UU dan sengketa pemilu atau pemilukada. Tp kadang MK melampaui kewenangannya, contoh: Pemilukada Kotawaringin Barat, MK dgn scr sepihak mendiskualifikasi pemenang dan menetapkan pemenang, pdhl gak sampe situ kewenangannya (menetapkan pemenang)dll, masih banyak.

    Saya ingin bertanya, Rakyat Indonesia yg mana yg memaknai??? Bukankah mrk2 yg dipinggir jalan, pedagang, petani, dan kaum miskin kota, bahkan kls menengah yg acuh tau hal spt ini. Ya, sepertinya ngga yg mrk tau bgmn bs bertahan hidup dari hari ke hari dst. Juga selama reformasi, apa kemajuan kita di segala bidang, khususnya yg menyangkut keadilan sosial, ketika UUD 1945 yg liberal ini menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, krn dari sinilah semua turunan, spt UU, dll terbentuk. Yg ada, eksploitasi abis2an, anak rakyat banyak yg mati di wilayah yg dikenal lumbung padi, kriminalitas meningkat, tergerusnya norma dan nilai2 keIndonesiaan dsb. Menurut saya utk memaknainya, merubah konstitusi hrs melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, tdk hanya segelintir elit yg sangat liberal, krn Indonesia kita tahu beragam baik dari suku, ras, agama, sp ideologi, kita hrs akui dan hargai hal tsb.

  • array

    weleh weleh memang di UUD 45 yg asli kekuatan modal asing tidak pernah menyerbu Indonesia ya?? UUD 45 yg asli juga bsa menimbulkan situasi ekstrim, klo parlemen terlalu kuat presiden bisa diganti setiap tahun krn naik dan turunnya presiden ditentukan oleh sidang istimewa MPR, tetapi klo presiden nya terlalu kuat parlemen hanya jadi cap tempel bagi penguasa. pelajari sejarah dulu lah. UUD 45 amandemen memang ada kekurangan nya tp secara garis besar ini sudah lebih baik dibanding UUD 45 yg asli, dan perlu diingat bahwa Bung Karno sendiri lah yg bilang UUD 45 yg asli perlu diperbaiki.