Kecenderungan Otoritarianisme

Empat belas tahun yang lalu, kita bersuka cita dengan kejatuhan rezim Orde Baru. Kita berharap, dengan lengsernya Soeharto, kediktatoran yang berlangsung selama 32 tahun pun berakhir.

Lalu, bertiuplah angin kebebasan dan demokrasi. Rakyat mulai mendapatkan sedikit ruang bebas untuk mendirikan serikat/organisasi dan menyatakan pendapat. Dengan ruang demokrasi itulah, rakyat dari berbagai sektor—buruh, petani, kaum miskin perkotaan, perempuan, mahasiswa, masyarakat adat, dll–memperjuangkan hak-haknya.

Rupanya, setelah empat belas tahun reformasi menggelinding, kediktatoran kembali muncul dengan bentuk yang lain: kediktatoran pemilik modal. Mereka menggunakan jubah bernama “neoliberalisme”.

Akhir-akhir ini, wajah kediktatoran itu nampak sekali. Pertama, munculnya berbagai produk UU yang berusaha mengekang kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dalam waktu dekat, tepatnya 12 April 2013, DPR akan mengesahkan RUU Ormas menjadi UU.

Kandungan RUU Ormas ini sangat berbahaya. Seperti banyak diulas oleh banyak media, RUU ini berpotensi digunakan penguasa untuk mengekang hak rakyat untuk berorganisasi. Selain itu, RUU ini dapat digunakan penguasa untuk melibas ormas-ormas yang kritis terhadap penguasa.

Sebelumnya, pada akhir Januar lalu, Presiden SBY mengeluarkan Inpres No 2/2013 tentang keamanan nasional (Kamnas). Dengan Inpres Kamnas ini, rezim neoliberal bisa memanggil militer untuk terlibat mengamankan ekspansi kapital di dalam negeri. Artinya, gangguan terhadap kebebasan kapital, seperti konflik agraria dan pemogokan buruh, bisa dihadapi langsung oleh tentara.

Kedua, rezim neoliberal kembali menghidupkan Haatzai Artikelen” dan “Lese Majeste”, yaitu sebutan terhadap sekumpulan delik pidana bagi mereka yang dituduh menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau menghina penguasa atau kepala negara.

Dulu, Haatzai Artikelen ini diadopsi oleh penguasa kolonial untuk menindas pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ketika rezim orba berkuasa, haatzai artikelen ini juga dipakai untuk menumpas oposisi dan gerakan pro-demokrasi. Akhirnya, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mencabut pasal penghinaan itu (154 dan 155 KUHP) karena berlawanan dengan konstitusi.

Namun, tiba-tiba rezim neoliberal hendak menghidupkan kembali pasal penghinaan itu. Maklum, di berbagai pelosok daerah, SBY sering menjadi sasaran hujatan dari aksi-aksi protes rakyat. Di jejaring sosial pun, SBY menjadi sasaran kritik.

Ketiga, masih kuatnya keinginan rezim orde baru mengontrol kebebasan berfikir di Indonesia. Ini nampak sekali dalam RUU KUHP pasal 212, yang akan memidanakan orang yang dianggap menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Soal ini, Bung Karno pernah berpendapat, ideologi dan ajaran tidak boleh dilarang, melainkan kegiatan politik—dari ajaran bersangkutan—yang merugikan negara.

Menurut kami, ada kecenderungan rezim neoliberal makin memperlihatkan watak otoriternya. Hal ini menandakan bahwa rezim neoliberal sedang mengalami krisis legitimasi. Akibatnya, mereka menghalalkan sensor, represi, dan berbagai tindakan anti-demokrasi lainnya untuk menindas suara-suara kritis dan aksi-aksi protes.

Akan tetapi, bila kita menengok sejarah neoliberalisme di tempat lain di dunia, memang neoliberalisme tidak bisa berdiri tegak di atas demokrasi dan kebebasan penuh. Naomi Klein, penulis buku “Shock Dotrine”, mengungkapkan bahwa kebijakan neoliberal paling pertama di dunia, yakni di Chile, dijalankan di bawah kediktatoran.

Di Inggris, sebelum Margaret Thatcher memulai implementasi neoliberal, ia terlebih dahulu menindas serikat buruh dan mencabut hak kaum buruh untuk menggelar pemogokan. Di Rusia, proyek privatisasi diawali dengan kudeta kecil terhadap parlemen (tempat oposisi anti-privatisasi bercokol).

Di eropa, khususnya Yunani dan Italia, Perdana Menteri bisa ditunjuk langsung tanpa melalui pemilu. Mereka berkuasa tanpa mandat rakyat, melainkan penunjukan langsung oleh oligarki keuangan. Begitu berkuasa, mereka langsung menerapkan kebijakan penghematan yang sangat brutal.

Dengan demikian, kecenderungan otoritarianisme di bawah rezim neoliberal bukanlah gejala baru. Ia juga bukan, seperti diungkapkan oleh banyak orang, sebagai gejala kembalinya otoritarianisme orde baru. Akan tetapi, pada hakekatnya, neoliberalisme tidak bisa tegak tanpa represi dan penghancuran terhadap aksi-aksi protes rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Kecendruangan otoriterisme tampak dengan RUU Ormas, ini mengingatkan
    kita ORBA. Pemerintahan Neoliberal ini pada hakekatnya adalah kepanjangan
    rezim ORBA, ini bisa dilihat semakin masuknya modal asing, utang semakin
    bertumpuk, militer merupakan penjaga modal asing.

  • Rezim neoliberalisme adalah kepanjangan ORBA, ini ukabisa disimak dengan akan disyahkan
    RUU ORMAS. Membuka lebar2 modal asing, utng semakin bertumpuk, militer
    menjadi penjaga modal asing.