Kebijakan BPJS Dan Semangat Trisakti

Buruh BPJS

Bulan lalu, kaum buruh indonesia dibuat kaget oleh keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 terkait program Jaminan Hari Tua (JHT). Kebijakan turunan dari UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) itu menuai protes dari kaum buruh.

Pesimisme Terhadap BPJS

Kebijakan BPJS ini memang sejak lahirnya hingga saat ini terus menuai kritikan. Penerapannya di lapangan juga menuai banyak masalah.

Ada dua aturan penting yang saling mendukung terkait sistim jaminan sosial ini, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang–Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

Lahirnya SJSN dan BPJS tidak dapat dilepaskan dari periode krisis yang sempat membelit indonesia ditahun 1997-1998, yang kemudian menjadi dalih bagi campur tangan Dana Moneter Internasional (IMF). Setelah menjerat pemerintah Indonesia dengan utang, IMF mendesakkan skema progam neoliberal yang termaktub dalam Structural Adjusment Programme (SAP).

Kisah SJSN dimulai dari ide untuk mereformasi sektor keuangan. Tahun 1998,  Asian Development Bank (ADB) mengeluarkan dokumen berjudul “Technical Assistance to the Republic of Indonesia for the Reform of Pension and Provident Funds”, yang menganjurkan adanya reformasi alias liberalisasi dalam pengelolaan dana pensiun atau jaminan hari tua.

Pada tahun 2002, ADB  berdasarkan  pada  Report and Recommendation of  the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform Program (Laporan dan Rekomendasi Presiden kepada Dewan Direksi pada Usulan Pinjaman untuk Republik Indonesia untuk Kelola Keuangan dan Program Keamanan Reformasi Sosial), mengeluarkan dokumen Technical Assistance to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform. Dokumen itu mendorong adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan jaminan sosial. Secara rinci ADB memberikan rekomendasi dan arahan-arahan bagi pemerintah maupun parlemen. Berbagai upaya dilakukan oleh ADB, bahkan menggerlontorkan dana mencapai US$ 250 juta untuk mendukung lahirnya sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 2004, lahirlah UU Nomor 40 tentang SJSN.

Dari fakta diatas, kita dapat mengendus kenapa SJSN dan BPJS ini menjadi kurang berpihak terhadap kaum buruh. Ya, karena kebijakan ini memang agendanya adalah liberalisasi sistim jaminan sosial dan pengelolaan dana pensiun. Dalam hal ini, peran negara dikurangi, sedangkan penggalian dananya dari publik.

Revisi PP JHT

Bulan lalu, pemerintah menerbitkan PP No 46 Tahun 2015 tentang JHT. Ketentuan baru ini mensyaratkan buruh peserta JHT baru bisa mencairkan dana JHT-nya setelah masa kepesertaannya minimal 10 tahun, dan itupun dana yang dapat dicairkan hanya 10 persen. Pengambilan dana JHT 30 persen untuk membiayai program perumahan. Dan dana JHT bisa dicairkan penuh jika peserta sudah berusia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat total.

Ironis sekali, dana JHT yang notabene hak buruh justru dipersulit pencairannya oleh pemerintah. Dengan ketentuan itu, para buruh yang terkena PHK atau mengundurkan diri harus menunggu berpuluh-puluh tahun untuk menunggu pencarian seluruh JHT-nya. Inilah yang memicu protes dari kaum buruh. Akhirnya, karena didemo oleh kaum buruh, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk merevisi kembali aturan itu. Revisi atas PP nomor 46 tahun 2015 itu memberikan pengecualian terhadap buruh yang terkena PHK atau berhenti bekerja. Namun demikian, revisi itu sendiri tidak menghilangkan persoalan mendasar dalam sistim jaminan sosial ala JKN/BPJS ini, yakni wataknya yang neoliberal dan berorientasi profit.

Visi Trisakti

Menarik untuk menghubungkan sistim BPJS ini dengan janji kampanye Jokowi-JK untuk mewujudkan Trisakti. Sebagai sebuah cita-cita besar, Trisakti menghendaki Indonesia, termasuk manusianya, yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Manusia Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian itu hanya mungkin jika ia punya badan yang sehat, jiwa dan pikiran yang merdeka, dan kebutuhan dasarnya sebagai manusia terpenuhi.

Di sisi lain, BPJS menjadi beban baru bagi rakyat. BPJS memindahkan tanggung jawab negara dalam urusan kesehatan kepada setiap warga negara. Akibatnya, rakyat Indonesia, termasuk buruh, harus merogoh kantongnya lebih dalam untuk membiayai kesehatan diri dan keluarganya.

Padahal kita tahu, kondisi ekonomi kaum buruh di Indonesia saat ini sedang menurun. Upah real mereka terus menurun seiring dengan politik upah murah yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggaet investor. Sedangkan pasar tenaga kerja yang liberal menghilangkan kepastian kerja.

Selain itu sudah jelas bahwa JKN/BPS ini bagian dari agenda lembaga asing, terutama ADB, untuk meliberalkan sistim jaminan sosial dan pengelolaan uang pensiun di Indonesia. Ini jelas-jelas bertolak belakang dengan semangat Trisakti yang mengedepankan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi.

Muhamad Ikbal A Ibrahim, Wakil Sekretaris Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Sulawesi Tengah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut