Kartini Dan Gerakan Perempuan

Bulan April identik dengan Hari Kartini. Asal mula peringatan hari Kartini adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 tertanggal 2 Mei 1964. Sejak saat itu, setiap tanggal 21April, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai hari Kartini.

Pramoedya Ananta Toer dalam pengantarnya di buku Panggil Aku Kartini Saja mengungkapkan bahwa: “Kartini adalah orang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang menutup zaman tengah, zaman feodalisme pribumi yang “sakitan” menurut istilah Bung Karno.”

Sementara Dr. Ny. Hurustiati Subandrio dalam kata sambutannya di buku karya Pram tersebut menuliskan bahwa, walaupun berasal dari kalangan bangsawan, Kartini memiliki jiwa demokratis yang mendasari segala pandangannya terhadap soal-soal sosial-ekonomi, maupun politis serta senantiasa mencari pemecahan atas nasib rakyat Indonesia. “Disitulah arti tulisan-tulisan Kartini, yang menjadikannya pahlawan nasional, disamping pramuka kemajuan wanita Indonesia,” jelasnya lebih lanjut.

Membaca dan memahami pikiran Kartini tidak bisa dilepaskan pada situasi dimana Kartini hidup, Tahun 1870 –sembilan tahun dari masa kelahiran Kartini—diberlakukan UU Agraria dimana orang-orang Eropa yang punya modal bisa menyewa tanah di Hindia Belanda. Bisa dibilang bahwa situasi saat itu adalah masa peralihan dari kapitalisme perkebunan ke kapitalisme uang. Untuk kepentingan pembukaan lahan perkebunan dan penumpukan pundi-pundi kaum pemodal di Belanda, maka di berlakukan cultuurstelsel atau politik tanam paksa. Di mana kaum pribumi banyak yang dipekerjakan di lahan-lahan perkebunan tanpa upah yang memadai dan beban kerja yang sangat tidak manusiawi. Bahkan diperlakukan layaknya budak. Sementara pribumi yang punya tanah garapan dipaksa menanam tanaman yang dibutuhkan oleh orang Eropa dan hasilnya diserahkan kepada Belanda tanpa imbalan yang setimpal atau sangat minim untuk kebutuhan kaum pribumi sendiri. Hal ini menimbulkan bencana kelaparan, kemiskinan dan kematian yang massif bagi kaum pribumi.

Hal ini menimbulkan kritik pedas di Netherland. Muncullah pelopor politik Ethik. Sementara di Hindia Belanda Multatuli atau Edward Dowwes Dekker juga mengobarkan kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda. Karya Multatuli, Max Havelar, yang merupakan pembelaannya terhadap nasib kaum pribumi dari perbudakaan tanam paksa, sangat mempengaruhi pandangan dan pemikiran Kartini. Nasionalisme dan keberpihakan Kartini atas nasib pribumi banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Multatuli.

Kartini jeli melihat bahwa ada unsur-unsur maju dalam kebudayaan kaum pribumi yang menonjol dan perlu dikenalkan kepada dunia luar, terutama Belanda dan Eropa. Sehingga, menurut Kartinidalam “Panggil Aku Kartini Saja”, penting ada pendidikan watak dan karakter melalui seni dan budaya.

Di sisi lain, Kartini melihat bahwa kaum pribumi begitu menderita ketika berhadapan dengan sistem tanam paksa, dan harga diri mereka tak lebih dari budak di lahan-lahan perkebunan Belanda. Sementara di Belanda sana sedang berkembang dengan pesat ilmu pengetahuan, ide-ide kesetaraan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Sehingga, menurut pandangan Kartini, penting bagi kaum pribumi mengenyam ilmu pengetahuan Eropa agar mereka dipandang sederajat sebagai manusia.

Selain kelompok yang ingin mempertahankan kapitalisme dan ingin memeras habis tanah jajahan, dan kelompok liberal yang menuntut usaha dan modal swasta, terdapat pula kelompok sosialis, yakni kelompok yang mengutuk sikap Belanda dan menuntut Belanda membayar rasa terimakasihnya kepada rakyat pribumi dengan cara menjadikan mereka pandai dan membangun bidang-bidang yang memberi kesejahteraan. Kelompok sosialis yang berkembang di Belanda dan beberapa yang memperjuangkan pemikiran-pemikirannya di bumi Hindia Belanda inilah yang banyak mempengaruhi cakrawala Kartini tentang emansipasi dan pendidikan bagi kaum pribumi.

Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan kemerdekaan Indonesia

Soekarno dalam bukunya Sarinah mengatakan; “bahwa soal wanita adalah soal masyarakat. Sayang sekali masalah wanita itu belum pernah dipelajari sungguh-sungguh oleh pergerakan kita. Kita tidak dapat menyusun negara dan menyusun masyarakat jika kita tidak mengerti soal wanita.”

Demikian penting soal wanita ini menjadi bahan bagi penyusunan masyarakat dan negara, sehingga pemahaman atas persoalan perempuan menjadi salah satu pijakan dalam membangun gerakan perempuan.

Akar persoalan perempuan dapat kita tilik dari pernyataan Ruth Indiah Rahayu sebagai berikut ;

“Saya melihat persoalan perempuan di zaman Kartini dengan masakini, selama berkaitan dengan seksnya, tidak berubah. Pemaksaan terhadap perempuan menjadi budak seks di tengah perkebunan dahulu, kini terulang di tengah industri pariwisata. Pandangan feodal semasa Kartini malah dibangkitkan –neo feodalisme.”

Selain menghendaki politik balas budi kepada masyarakat jajahan, kelompok sosialis juga peduli dengan persoalan perempuan. Karena itu, feminisme di Belanda bisa bertemu pandangan dengan mereka. Salah satu sahabat Kartini penganut feminis sosialis adalah Estella Zeehandelar. Terbukanya mata Kartini terhadap persoalan perempuan dan usaha membebaskan penindasan diperoleh dari diskusi-diskusinya dengan Estella. Selain itu beberapa buku seperti Hilda van Suylenburg karya Nyonya Goekoop, Moderne Maagden karya Marcel Prevost serta DeVrouw en Sosialisme karya Augusta Babel, yang memperkaya pandangan Kartini tentang pentingnya emansipasi perempuan.

Sejak era Marx dan Engels, sosialisme sudah berpihak pada pembebasan kaum perempuan. Hal inilah yang membuat sosialisme sejalan dengan perjuangan kaum perempuan yang lazim disebut dengan istilah feminisme. Walaupun pijakan feminisme dan sosialisme berbeda.

Seperti kita ketahui bahwa feminisme, terutama feminisme liberal, melihat akar persoalan penindasan terhadap kaum perempuan adalah  kodrat  laki-laki. Hal ini tercermin dalam sistem budaya yang patriarkal, di mana dominasi laki-laki terhadap perempuan memerosokkan peran perempuan hanya pada ranah domestik. Sementara ranah publik dikuasai sepenuhnya oleh dominasi kaum laki-laki.

Sementara bagi kaum Sosialis, pendekatan dan visi terhadap pembebasan perempuan berpijak pada garis klas. Dalam pandangan Sosialis, penindasan laki-laki terhadap kaum perempuan muncul dari kepemilikan pribadi dan masyarakat klas. Studi-studi mengenai sejarah peradaban manusia semenjak zaman batu memperlihatkan bahwa dalam masyarakat yang tidak mengenal kepemilikan pribadi dan perbedaan klas kaum perempuan dan laki-laki sama-sama terlibat dalam proses produksi dengan kedudukan yang sejajar. Dalam masyarakat-masyarakat seperti itu, perempuan memiliki kebebasan dan kesetaraan dengan laki-laki. Munculnya kepemilikan pribadi atas alat produksi dan masyarakat klas telah menyingkirkan kaum perempuan dari proses produksi dan melemparkannya kepada pekerjaan-pekerjaan domestik (kerumahtanggaan). Dengan jalan itu, kebebasan perempuan terenggut, dan kesetaraannya dengan laki-laki lenyap. Oleh karena itu, bagi kaum Sosialis, pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan untuk mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat produksi dan masyarakat klas. Ya, pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Sosialis.

Dalam segala keterbatasan Kartini menceritakan kepada sahabatnya bagaimana keinginannya merubah keadaan dan kondisi kaum pribumi di masanya sebagai berikut :

“Kami beriktiar supaya kami teguh sungguh, sehingga kami sanggup diri sendiri. Menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu kerap kali lebih sukar dari pada menolong orang lain. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula.” (Cuplikan surat Kartini kepada Nyonya Abendanon, 12 Desember 1902)

Adapun Sukarno, dalam bukunya Sarinah menjelaskan: “nasib kaum wanita Indonesia tergantung dari tangan mereka sendiri. Kaum laki-laki harus terus mengingatkan dan memberikan keyakinan kepada kaum wanita Indonesia tentang pentingnya mereka ikut dalam gerak perjuangan. Perempuan Indonesia harus bahu membahu dengan laki-laki mewujudnya cita-cita bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, zonder exploitation de lhomme par lhomme.

Kita sadar bahwa kaum perempuan Indonesia masih merupakan bagian dari masyarakat marginal. Kapitalisme berkepentingan melanggengkan struktur dan budaya yang patriarkhi untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Disatu sisi gerakan perempuan harus mengembalikan kepercayaan diri dan kemampuan pada diri kaum perempuan untuk bisa menolong dirinya sendiri. Sehingga pada gilirannya kelak mereka dapat berdiri tegak sebagai pribadi yang merdeka. Di pihak lain, gerakan perempuan sadar bahwa mereka punya peran penting dalam perjuangan yang lebih luas. Dalam proses demokrasi yang sedang berkembang terdapat ungkapan sebagai berikut: no democracy without women (tak ada demokrasi tanpa keterlibatan kaum perempuan).

Selamat hari Kartini…!!!

Jakarta, 7 April 2014

Siti Rubaidah, mantan Pengurus Pusat Serikat Tani Nasional (STN)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut