Jangan Sembunyikan Arsip Sejarah

Akhir Januari lalu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Ia terkagum dengan dokumen sejarah, termasuk diorama, yang masih terawat baik di gedung ANRI.

Taufik Kiemas pun berpesan agar pihak ANRI mensosialisasikan sejarah kepada masyarakat luas, khususnya pelajar dan mahasiswa, agar mereka tahu sejarah bangsanya. Ia meminta agar semua arsip sejarah yang tercecer untuk diserahkan kepada ANRI.

Sejurus dengan itu, pihak ANRI sendiri berencana membuka sejumlah dokumen rahasia kepada publik, termasuk dokumen peristiwa 1965. “Upaya ini (membuka dokumen rahasia G30S) juga tuntutan masyarakat sendiri,” kata Kepala ANRI, M Asichin, seperti dikutip Indonesian Today (30/1/2013).

ANRI sendiri tidak sedang bermaksud menciptakan kehebohan. Lembaga pengarsipan negara ini hanya bermaksud melaksanakan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut menegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Namun, itikad baik pihak ANRI terhalang di DPR. Pada tanggal 29 Januari 2013 lalu, pihak ANRI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR. RDP itu juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,  Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Di pertemuan itu ANRI mengungkapkan keinginanannya. Namun, pihak DPR tidak berkenan dengan inisiatif tersebut. DPR beralasan, jika dokomen rahasia soal G.30.S itu dibuka, bisa menimbulkan “kegaduhan baru”.

Kita patut mengapresiasi inisiatif ANRI tersebut. Memang, pembukaan dokumen rahasia soal G.30.S sangat penting. Maklum, penguasaan opini dan penafsiran soal peristiwa G.30.S dimonopoli satu pihak: versi Orde Baru. Akibatnya, sejarah mengenai peristiwa 1965 yang kita pelajari, termasuk diajarkan di sekolah, hanyalah versi Orde Baru.

Namun, pasca bergulirnya reformasi, rakyat makin sadar bahwa rezim orde baru telah melakukan penggelapan sejarah. Lagipula, dengan kemajuan teknologi informasi, rakyat mulai mengunyah informasi terkait peristiwa 1965 dari beragam sumber dan sudut pandang. Dokumen dan artikel terkait peristiwa 1965 juga sudah melimpah di internet. Tak ada gunanya lagi pemerintah dan DPR menutup-nutupi sejarah bangsa.

Memang, ketika dokumen sejarah itu dibongkar, maka segala bentuk pembohongan dan manipulasi sejarah akan terungkap. Dan rezim orde baru, yang dibangun dari fondasi kebohongan dan manipulasi, dengan sendirinya akan dikutuk oleh generasi sekarang dan mendatang. Mungkin inilah “kegaduhan” yang dimaksud oleh DPR itu.

Tapi, DPR juga harus ingat, gara-gara manipulasi sejarah itu, bangsa ini telah berkorban sangat besar. Politik kebangsaan kita, yakni anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, telah dikubur hidup-hidup oleh orde baru. Rezim orde baru sebaliknya menjadi pembebek imperialisme AS dan bertekuk lutut di haribaan kapital Internasional. Akhirnya, selama 32 tahun lamanya, bangsa ini terseret kembali ke belakang: ke jaman neokolonialisme.

Sejarawan John Roosa, yang beberapa saat lalu menulis buku berjudul “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, menyimpulkan bahwa identitas banga Indonesia berubah total sesudah 1965. “Semangat antikolonialisme hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Ini berarti kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warganegara yang jahat dan baik.  Sistem ekonomi dan sistem politik juga berubah total,” kata John Roosa.

Atas nama “perang melawan komunisme”, orde baru melakukan genosida terbesar dalam sejarah umat manusia: pembantaian jutaan buruh, petani, pemuda progressif, perempuran, dan intelektual progressif. Inilah luka bangsa yang terus menganga hingga hari ini dan tak kunjung terobati karena manipulasi sejarah.

Kita sudah membayar mahal atas penghianatan rezim orde baru dan segala manipulasi sejarah yang dilakukan. Bangsa ini sudah sangat terperosok di dalam krisis di segala bidang. Rezim sekarang gagal mengelola kekayaan alam kita agar menjadi bangsa berdikari. Kebijakan politik kita juga makin tak berdaulat akibat campur tangan asing. Sementara kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional kita makin terkubur.

Penulis dan novelis terkenal Uruguay, Eduardo Galeano, pernah bilang, “jika masa lalu tidak disampaikan sekarang, maka sejarah akan terus tertidur lelap di dalam lemari sebuah sistem yang terus melakukan pembohongan.” Kata-kata Eduardo Galeano itu sangat benar adanya.

Sejarah bangsa jangan disembunyikan. Dokumen sejarah harus dibuka dan diajarkan dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya kepada setiap generasi. Dengan begitu, bangsa ini selalu punya petunjuk ketika menapaki masa depan. Setiap generasi yang melihat sejarah bangsanya dengan lapang, dengan segala pahit-getirnya, juga jatuh-bangunnya, justru akan menjadi bangsa yang berdiri kokoh dan bijak.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut