Jangan Salah Mengantisipasi Tingginya Inflasi (1)

KETIKA sebagian besar rakyat kita sedang merasa terteror oleh ledakan kompor gas, sebuah ledakan lain terjadi di mana-mana, di hampir seluruh Indonesia, yaitu ledakan harga kebutuhan pokok. Ini pun memicu kenaikan Inflasi yang sangat tinggi. Begitu kuatnya ancaman itu, sampai-sampai lembaga seperti Bank Dunia turut pernah memperingatkan, bahwa perekonomian Indonesia akan berhadapan dengan bahaya inflasi dalam beberapa periode mendatang.

Lebih jauh, berdasarkan penjelasan Bank Dunia, hal tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan dan harga barang-barang komoditas dunia, disamping faktor kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL) awal Juli lalu.

Peringatan Bank Dunia tidak ada salahnya, apabila dipararelkan dengan situasi ekonomi sekarang ini, tingginya harga kebutuhan pokok menjadikan inflasi untuk bulan Juli lalu, yang mencapai sebesar 1,57 persen, tertinggi sepanjang tahun 2010. Inflasi, dalam banyak hal, selalu berkaitan dengan penderitaan rakyat pekerja; upah real merosot, daya beli merosot, dan harga-harga kebutuhan sangat tinggi.

Inflasi memang tidak selamanya menjadi masalah, apabila itu dikaitkan dengan “kesempatan kerja penuh”, perbaikan daya beli masyarakat (konsumsi), dan kapasitas industri berjalan maksimal.

Namun, meskipun begitu, angka inflasi yang cukup tinggi itu telah disambut positif oleh Biro Pusat Statistik (BPS), yang telah mengatakan, “Ini juga sangat dirasakan oleh negara-negara lain di dunia. Kenapa inflasi bisa tinggi dialami berlaku hampir semua dunia? Kita sedang mengalami hal yang sama yaitu recovery ekonomi, yang kemudian menimbulkan gairah untuk mengkonsumsi lebih banyak lagi, untuk mendorong perekonomian negaranya masing-masing. Tentu apapun dilakukan untuk belanja.”

Bahaya Kesimpulan BPS

Pernyataan BPS ini mengundang kekhawatiran saya. Sikap keras kepala BPS ini bisa mengundang “ledakan” bom waktu secara tiba-tiba, jika analisis dan kesimpulan mereka tidak disertai fakta yang kuat. Meski begitu, tidak selamanya berarti bahwa tingginya inflasi menunjukkan buruknya perekonomian.

Ketika BPS berbicara bahwa ekonomi dunia sedang mengalami perbaikan, Presiden Federal Reserve (FED) Ben Bernanke mengatakan, Pengangguran yang tinggi dan kesulitan di pasar perumahan masih menjadi persoalan penting dalam ekonomi AS[1], negara yang posisi ekonominya sangat mempengaruhi ekonomi global.

Pendapat Bernanke dikuatkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang juga memprediksikan, bahwa butuh waktu beberapa tahun untuk memulihkan lebih dari delapan juta lapangan kerja di AS, yang hilang akibat krisis global[2].

Malah, menurut para peneliti dari US Federal Reserve, seperti dikutip kantor berita Prensa Latina, ekonomi AS berpotensi untuk masuk kembali dalam resesi yang diprediksikan 18 hingga 24 tahun mendatang. Menurut para peneliti itu, situasi ini sangat didorong oleh dua hal, yaitu utang dan pengangguran[3].

Di eropa, krisis yang ganas baru saja dimulai, dan Yunani, negeri tertua di bumi ini, hampir saja terhapus dari peta dunia karena kebangkrutan. Hal serupa juga hampir-hampir saja merobohkan Portugal, Spanyol, Bulgaria, dan Rumania.

Pertama, BPS seharusnya menguji kebenaran penyimpulan bahwa dunia sedang bergerak pada recovery (perbaikan). Kedua, BPS harus mengakui perbedaan/ketidaksamaan problem perekonomian dan konjongtur di masing-masing negara. Ketiga, BPS seharusnya mencari tahu seberapa besar dampak pengaruh “geliat” ekonomi global saat ini kaitannya dengan ekonomi di dalam negeri.

Inflasi dan Pengangguran

BPS tidak terbuka dalam menjelaskan antara perkembangan inflasi dan situasi pengangguran dalam negeri, dan demikian diketahui tidak diketahui persis karakteristik inflasi itu.

Dulu, seorang ekonom Inggris bernama Alban William Phillips mengatakan, bahwa ada keterkaitan erat antara inflasi dan pengangguran. Melalui kurva yang dibuatnya sendiri, sebagian besar ekonom sayap kanan mengambil kesimpulan, bahwa pada penempatan kerja tertentu akan disertai tingkat inflasi. Artinya, Dalam tahun dengan pengangguran yang sangat tinggi, tingkat inflasi akan rendah. Sebaliknya, kenaikan harga akan semakin tinggi jika sudah menempati perekonomian yang full-employment.

Milton Friedman, orang yang telah membela habis-habisan kurva Philips ini, telah mengatakan, bahwa dalam setiap perekonomian memang selalu ada “tingkat alamiah pengangguran”; dan karenanya, negara tidak perlu campur tangan untuk menciptakan kesempatan kerja penuh, tetapi sebaiknya berfokus untuk melawan inflasi.

“5% inflasi masih dapat diterima daripada 5% pengangguran,” demikian dikatakan Helmut Schmidt, bekas Kanselir Jerman Barat; dan dengan demikian, inflasi dalam ukuran tertentu masih dapat ditoleransi untuk menghindarkan pengangguran.

Bagaimana situasi kesempatan kerja di Indonesia? Menurut data resmi, angka pengangguran di Indonesia masih berada di kisaran 10% atau 23 juta orang. Namun, setelah mengurai struktur mereka yang bekerja, sekitar 70% diantara mereka adalah pekerja sektor informal—sektor yang dianggap “pengangguran” di negeri maju.

Pertumbuhan tak terkendali pada sektor infomal dipicu oleh, pertam-tama karena proses deindustrialisasi atau kehancuran industri dalam negeri, dan kedua, kehancuran sektor pertanian pula. Sebagian besar penduduk berpindah ke kota, namun di kota pun mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak akibat sebagian besar industri sudah gulung tikar, sementara yang masih berjalan kesulitan dalam mendapatkan untung (profit) karena tekanan biaya produksi dan karena pasar yang sudah dicaplok produk asing.

Jika diperhatikan komposisi tenaga kerja sektor informal ini, maka sebagian besar di antara mereka adalah korban PHK, petani yang tergusur dari desa (urban), dan mereka-mereka yang tersingkir dari alat produksi. Lalu, dengan modal kecil-kecilan dan sangat terbatas, mereka mendirikan usaha seperti pedagang kaki lima, perdagangan kecil, perajin kecil, dan pertanian dalam skala kecil, yang mana sifat dan bentuknya adalah untuk subsisten.

BPS gagal untuk menjelaskan fenomena ini, malahan berusaha menutupinya dengan memaksa untuk memasukkan pekerja informal sebagai kategori orang bekerja. Ini selamanya akan bermasalah, sebab pekerja informal bukan orang yang bekerja untuk mendapatkan upah yang lebih baik, melainkan orang yang bekerja untuk subsisten. Tentu saja, defenisi orang yang bekerja untuk upah yang lebih baik akan berbeda dengan orang yang bekerja untuk sekedar subsisten.

Dan, karena kecerobohan itu, BPS tidak punya dasar untuk menunjukkan, bahwa tingginya inflasi di Indonesia terjadi karena mengikuti trend global, yaitu perbaikan ekonomi, dalam hal ini peningkatan konsumsi. Sebab, perbaikan ‘permintaan’ sangat terkait dengan “kesempatan kerja penuh”.

Di Indonesia, tingginya angka inflasi saling “balapan” dengan tingginya angka pengangguran, sekaligus fakta ini telah menggugurkan kurva Philips di atas. Jadi, tingginya angka inflasi di Indonesia tidak berkait dengan perbaikan dalam “kesempatan kerja penuh”.


[1] Bisa dilihat di http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=210517&Itemid=1

[2] Bisa dilihat di http://berdikarionline.com/dunia-bergerak/20100803/kesulitan-ekonomi-masih-melilit-as.html

[3] http://berdikarionline.com/dunia-bergerak/20100810/ekonomi-as-kembali-berpotensi-jatuh-dalam-resesi.html

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut