Jangan Melupakan (Kerja) Kebudayaan

JokoWidodo

Gonjang-ganjing reshuffle Kabinet Kerja tampak mengerucut pada persoalan ekonomi sebagai alasan pokok. Persoalan ekonomi yang dianggap mengecewakan publik, yaitu tingginya harga beras, naiknya harga bahan bakar dan merosotnya nilai tukar rupiah. Atas dasar itu, desakan reshuffle pun menyasar pada pembantu presiden di bidang perekonomian.

Kalau saja perombakan kabinet ini menjadi keharusan sebagaimana juga disampaikan Syafii Maarif, dengan alasan:  sekitar delapan bulan berjalannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, belum tampak perubahan signifikan, khususnya di bidang ekonomi, (Kompas, 29/6/2015)  ini sebenarnya hanya menyederhanakan masalah yang dihadapi Republik. Memang benar, soal ekonomi penting dan gampang dilihat dan dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari tetapi syarat-syarat untuk melahirkan perekonomian yang menyejahterakan rakyat juga menjadi penting bila tak menginginkan kegagalan dalam kerja ekonomi tersebut. Syarat yang tak boleh diremehkan itu adalah kerja kebudayaan karena tentu saja kebudayaan bukanlah hanya benda mati tapi juga sebagai strategi suatu bangsa agar selamat dalam mengarungi jaman sebagaimana disampaikan Prof. Dr. C.A.van Peursen.

Katakanlah, pembantu Presiden di bidang perekonomian diganti dengan orang-orang teguh dan berkompeten dalam mewujudkan ekonomi bervisi Trisakti tetapi tanpa dibarengi dengan kerja kebudayaan yang menyiapkan mental untuk cinta tanah air, setia kawan dan terutama jiwa bergotong-royong, hasil dari kerja para ekonom tangguh pun akan menjadi sia-sia karena tersabotase mental negatif seperti korupsi yaitu praktik dari mental mementingkan diri sendiri. Kebudayaan haruslah dilihat sebagai kekuatan yang bergerak dan terus menjadi landasan yang terus menguatkan kerja ekonomi berdikari dan juga politik yang berdaulat. Dengan begitu partisipasi rakyat adalah kunci keberhasilan pelaksanaan Trisakti. Mengganti menteri ekonomi saja tentu bukan solusi.

Karena itu perlulah dilihat secara menyeluruh dan obyektif dalam isu perombakan kabinet ini. Obyektifnya sebagaimana disampaikan beberapa ahli seperti Siti Zuhroh adalah perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi sebaiknya tak didasarkan atas motif transaksional tetapi mewujudkan Nawacita dan Trisakti (Kompas, 6 Juli 2015). Karena itu kalau memang ada menteri yang berseberangan dengan aksi Nawacita dan Trisakti, Presiden seharusnya tidak ragu untuk mengganti. Dukungan politik pasti akan didapatkan karena atas dasar visi-misi Nawacita dan Trisakti inilah rakyat mendukung Jokowi menjadi Presiden.

Soalnya akan menjadi lain bila, Nawacita dan Trisakti hanyalah tinggal visi dan misi tanpa tindakan. Soal-soal seperti ini ahlinya adalah Orde Baru. Memasang program muluk-muluk  tapi tanpa pelaksanaan atau pelaksanannya  justru kebalikannya. Mengaku demokrasi tetapi memaksa warganegara  tunduk pada kekuatan senjata, mendukung persatuan nasional tetapi melakukan diskriminasi terhadap sebagian warganegara terutama yang (dituduh) komunis sampai pada keturunannya, mengkampanyekan koperasi sebagai sistem ekonomi Republik tetapi semakin hari ekonomi individu yang justru merajai. Omong kosong Orde Baru itulah yang menjadi dasar bagi keruntuhannya di tahun 1998.

Karena itu Kabinet Kerja harus bisa menunjukkan peta jalan rencana pembangunan, niat-niat baiknya dan kerja kongkrit agar rakyat bisa turut bersabar, tawakal dan berpartisipasi menyukseskan Nawacita dan Trisakti di tengah gencarnya informasi yang hampir tak terkendali hingga bisa menyulitkan sistem pembangunan terencana. Bila itu tidak terjadi, bukan reshuffle kabinet yang diperlukan; barangkali lebih dari itu!

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut