Perpanjangan Kontrak Freeport Adalah Kekalahan Trisakti

Freeport-

SEANDAINYA pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 konsisten menjalankan janji kampanyenya, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdasarkan Trisakti, maka hari-hari kedepan adalah jalan menuju kemenangan.

Betapa tidak, Trisakti adalah cita-cita kemerdekaan yang sudah hampir 70 tahun hanya menggantung dalam asa. Hanya di era Bung Karno, yang membentang antara 1945-1965, negara ini hendak berdiri di kaki Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

Namun, sejak era Orde Baru hingga sekarang, cita-cita Trisakti tercekik oleh kuatnya dominasi asing, baik dalam mempengaruhi kebijakan politik kita, menguasai segala ruang dan aset perekonomian kita, hingga menggilas nilai dan kekayaan kebudayaan kita. Negeri yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 ini kembali mengalami proses penjajahan baru alias neokolonialisme.

Sebetulnya, ketika Jokowi-JK yang mengusung visi Trisakti memenangi Pilpres 2014, ada harapan bahwa cita-cita kemerdekaan itu bisa terebut kembali. Sayang, setelah 9 bulan bekerja, pemerintahan Jokowi-JK belum menelurkan sebuah kebijakan, apalagi road-map, yang akan menjadi titik pijak pemerintahannya untuk mewujudkan Trisakti.

Yang terjadi malah sebaliknya. Tanggal 10 Juni lalu, Freeport merayakan kemenangan yang kesekian kalinya. Perusahaan yang mengurasi sumber daya emas dan tembaga Indonesia selama hampir setengah abad itu kembali mendapat izin perpanjangan kontrak selama 20 tahun (Baca: TEMPO.CO, 11 Juni 2015).

Perpanjangan kontrak itu jelas menyakitkan. Kita tahu, mayoritas rakyat Indonesia, termasuk di Papua, mendesak agar keberadaan Freeport di Indonesia segera diakhiri. Desakan tersebut bukan tanpa alasan yang objektif.

Pertama, selama hampir setengah abad beroperasi di Indonesia, Freeport mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia melalui model bisnis yang merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas 1 persen dan royalti tembaga sebesar 1,5-3,5 persen. Tidak mengherankan, Papua—daerah tempat beroperasinya Freeport—masih masuk daftar pronvisi termiskin di Indonesia. Tidak hanya itu, kelaparan juga sering mencekik rakyat Papua.

Kedua, Freeport adalah tonggak awal neokolonialisme di Indonesia. Kehadiran Freeport bersamaan dengan keberhasilan militer sayap kanan di bawah pimpinan Soeharto menggulingkan pemerintahan Soekarno. Dan perlu diketahui, Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menantangani kontrak dengan rezim militer yang baru berkuasa. Selain itu, kontrak karya itu ditandatangani bukan oleh Presiden legitimate, melainkan oleh pejabat sementara Presiden, yakni Soeharto [Catat: Soeharto diangkat sebagai Presiden resmi tanggal 27 Maret 1968].

Jadi, urusan Freeport bukan hanya soal bisnis semata, tetapi juga soal politik. Kehadiran Freeport di Indonesia adalah harga yang harus dibayar oleh penguasa Orde Baru atas sokongan Amerika Serikat dan barat dalam membantu penggulingan pemerintahan Soekarno. Selain itu, kontrak karya pertama Freeport, yang diteken April tahun 1967, merupakan ujian pertama terkait komitmen rezim Orde Baru terhadap investasi asing. Dengan demikian, Freeport adalah tonggal awal neokolonialisme di Indonesia. Sayang, pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan fakta itu.

Selain itu, cara pemerintahan Jokowi-JK memperpanjang kontrak Freeport itu terbilang lihai. Untuk diketahui, Freeport sudah menyiapkan rencana investasi besar senilai 17,3 miliar dollar AS untuk kelangsungan bisnisnya di Papua. Namun, rencana investasi besar itu butuh sokongan waktu yang panjang.

Di sisi lain, jika mengacu pada KK II Freeport yang diteken tahun 1991, operasi perusahaan ini hanya sampai tahun 2021. Sementara jika mengacu pada aturan yang ada, yaitu PP Nomor 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan KK dapat diajukan ke Menteri ESDM paling cepat dua tahun atau paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya KK. Itu berarti Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan KK pada tahun 2019. Itu sangat beresiko, karena tahun 2019 tahun transisi kekuasaan di Indonesia. Artinya, tidak ada kepastian politik.

Sementara, jika mengikuti skema IUPK, Freeport akan mendapat perpanjangan 20 tahun. Itu berarti Freeport bisa beroperasi hingga 2035. Lebih lama 14 tahun dibanding KK yang berakhir tahun 2021. Malahan, jika merujuk ke UU Minerba, IUPK dapat diperpanjang untuk dua kali 10 tahun. Itu berarti Freeport bisa mempertahankan cengkeramannya di Indonesia hingga 2055. Cerdik sekali!

Jadi, di tengah persiapan Umat Islam Indonesia menyambut Hari Kemenangan, yaitu Idul Fitri 1436 H, kita sebagai sebuah bangsa justru mengalami kekalahan. Awan gelap neokolonialisme masih menggantung di langit nusantara. Masih butuh waktu dan tenaga yang besar untuk menyibak awan gelap itu agar fajar Trisakti bisa segera terbit.

Abdul Wahab, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut