Imperialisme di Indonesia (5)

Nasib Rakyat

Dan bangsa Indonesia? Bagaimanakah nasib bangsa Indonesia?

Menjawab Mr. Brooshooft, seorang yang bukan sosialis, di dalam bukunya “De Ethisce Koers in de koloniale Politiek”:

“Jawabnya singkat aja, kita jerumuskan dia ke dalam jurang!” “Kita jerumuskan dia ke dalam lumpur kesengsaraan, yang di dalam pergaulan hidup Barat meneggelamkan jutaan manusia sampai ke batang lehernya: pemerasan orang yang tidak punya apa-apa selain tenaga kerjanya, oleh orang yang memegang kapital, yakni menggenggam kekuasaan.” [1]

Ah, Tuan-tuan hakim, begitu banyak orang bangsa Belanda yang tidak mengetahui kesengsaraan rakyat Indonesia. Begitu banyak bangsa Belanda yang mengira, bahwa rakyat Indonesia itu senang kehidupannya.

Meskipun demikian….tidak kurang pula orang-orang pandai bangsa Belanda yang menunjukkan kesengsaraan ini dalam buku-buku, karangan-karangan atau pidato-pidato, –tidak kurang kaum terpelajar bangsa kulit putih yang mengakuinya! Kesengsaraan rakyat Indonesia harus diakui oleh siapa saja yang mau menyelidikinya dengan hati yang bersih; kesengsaraan rakyat itu bukan “omong-kosong” atau “hasutan kaum penghasut”. Kesengsaraan itu adalah suatu kenyataan atau realiteit yang gampang dibuktikan dengan angka-angka. Lagi pula, tuan-tuan hakim, adanya kelebihan-kelebihan ekspor itu saja,– yang juga bukan “omong-kosong”, melainkan suatu barang yang nyata oleh adanya angka-angka statistik—adanya hal bahwa negeri Indonesia itu lebih banyak diangkuti kekayaan keluar daripada dimasukkan. Adanya hal itu saja,  sudah cukup bagi siapa yang mempunyai sedikit pengetahuan tentang ekonomi, bahwa di sini keadaan adalah “miring”,–bahwa di sni tidak ada “keseimbangan”. Dan bukan saja keadaan itu “miring”, bukan saja ada “tidak seimbang”—tetapi (oleh sebab kelebihan-kelebihan ekspor itu makin lama makin besar), keadaan “miring” itu makin lama juga makin “miring”, “tidak seimbang” itu makin lama juga makin tidak seimbang!

Tatkala membicarakan kelebihan-kelebihan ekspor ini, berkata D.M.G.Koch:

“Tentu saja pengambilan yang teratur dan saban tahun bertambah  besar dari jumlah-jumlah uang dari negeri Hindia, berarti hilangnya kekayaan-kekayaan yang mungkin bisa dipergunakan untuk perkembangan ekonominya.”[2]

Lagi pula tuan-tuan Hakim, tidakkah pemerintah sendiri mengakui adanya “kekurangan kesejahteraan” itu, tidakkah pemerintah sendiri mengakui adanya “mindere welvaart” itu, tatkala pemerintah beberapa tahun yang lalu mengadakan “mindere welvaartscommissie” (komisi untuk menyelidiki kekurangan kesejahteraan). Tidakkah Menteri Idenburg[3] sendiri dua puluh lima tahun yang lalu telah menyebutkan chronischen nood, suatu “kesengsaraan yang terus-menerus”, “yang sekarang berjangkit di sebagian besar tanah Jawa”,

tidakkah menteri itu mengakui pula adanya suatu “kemelaratan yang sudah mendalam”, suatu “ingevreten armoede”, [4] sehingga “keadaan ekonomi dari sebagian besar penduduk, sangat jeleknya”?

Tidakkah menteri jajahan itu juga mengakui pula adanya “penyerotan rezeki keluar”, yakni adanya “drainage”, walaupun ia berpendapat bahwa:

“menunjukkan penyakit ini lebih gampang dari mendapatkan obat untuk menyembuhkannya”?[5]

Dan tidak kurang pula orang-orang Belanda lain yang mengakui keadaan ini pada zaman itu; Tuan Pruys v.d. Hoeven, bekas Anggota Dewan Hindia, di dalam bukunya “Veertig Jaren Indische Dienst”, [6] menulis:

“Nasib orang Jawa dalam empat-puluh tahun yang akhir ini, tidak banyak diperbaiki. Di luar golongan kaum ningrat dan beberapa hamba negeri, masih tetap hanya ada satu kelas saja yang hidupnya sekarang makan besok tidak. Suatu kaum yang agak berada, belum lagi bisa terbentuk, sebaliknya dalam tahun-tahun belakangan ini kita lihat terakhir suatu kelas proletar, yang terdahulu hanya terdapat di ibukota-ibukota.”

H.E.B. Schmalhausen, bekas asisten residen, di dalam bukunya, Over Java en de Javanen, bercerita:

“Saya sudah melihat dengan mata sendiri, bagaimana orang-orang perempuan,–sesudah berjalan beberapa jam lamanya, sampai di tempat yang dituju dan mengalami peristiwa, bahwa mereka tidak bisa ikut mengetam padi, karena kebanyakan pekerja. Maka ada yang menangis tersedu-sedu lalu duduku di tepi jalan, putus asa. Keadaan-keadaan yang demikian itu baru bisa kita mengerti, sesudah hidup lama di pedalaman, itupun kalau kita cukup punya perhatian kepada negeri dan penduduk dan senantiasa membuka mata!” “Kami membikin ……perhitungan…..menurut keterangan-keterangan yang benar dan hasilnya ialah, bahwa harga padi yang mereka terima (sebagai upah) sebanyak-banyaknya f 0.09 sehari.”

Untuk mencari upah 9 sen yang menyedihkan ini dengan kerja berat di panas matahari yang terik, seperti kita katakan tadi, perempuan-perempuan kadang-kadang harus berjam-jam lamanya berjalan kaki  dan kadang-kadang ditolak pula. Kenyataan-kenyataan seperti itu lebih membukakan mata bagi keadaan-keadaan yang sebenarnya dari banyak perslah-perslah dan pidato-pidato yang mengenai luarnya saja.” (hal. 14).

Dan Mr. Brooshooft menulis kalimatnya yang termashur: “Kita jerumuskan dia ke dalam jurang”, Wij duwen hem ini den afgrand”, sedang di dalam Staten-Generraall perkara inzinking (kejatuhan) ini ramai dibicarakan. Terutama van Kol tidak berhenti-hentinya membongkar keadaan-keadaan ini, tidak berhenti-hentinya membicarakan :negeri yang tiada sumsum lagi” atau “uitgemergelde gewesten” itu, tidak berhenti-hentinya menggambarkan nasib “jajahan sengsara” atau noodlijdende kolonie” ini, tidak berhenti-hentinya menangiskan “kemunduran manusia dan ternak” itu. Yakni “physieke achteruitgang van menschen en vee”.[7]

Begitulah keadaan beberapa tahun yang lalu, Adakah keadaan sekarang berbeda? Adakah keadaan hari ini lebih baik?

Tuan-tuan hakim yang terhormat, tadi sudah kami buktikan dengan angka-angka, bahwa drainage Indonesia tidak makin surut, tidak makin kecil, melainkan makin besar, makin membanjir, mendahsatkan, bahwa kelebihan-kelebihan ekspor makin tak berhingga, –bahwa ketidakseimbangan makin menjadi tidak seimbang!Bagi siapa yang mau mengerti, maka tidak boleh tidak, drainage yang makin membanjir itu pasti berarti rakyat makin sengsara, pasti berarti rakyat itu, dengan perkataan Mr. Brooshooft, makin terjerumus ke dalam “jurang”! Jikalau di zaman Pruys v.d. Hoeven kita sudah melihat “suatu kelas proletar, yang dahulu hanya terdapat di ibukota-ibukota”, kalau di zaman Mr. Brooshooft kita sudah melihat “pemerasan orang yang tidak punya apa-apa selain tenaga kerjanya, oleh orang yang memegang kapital”.

Jikalau kita di zaman itu sudah melihat daya yang “memproletarkan”, yakni proletariseeringstendens dengan senyata-nyatanya,– bagaimanakah kerasnya proletariseeringstendens itu di zaman kita sekarang ini, di mana pengedukan kekayaan secara imperialistis itu makin lama makin mengaut, kapital asing makin lama makin bertambah banyak dan bertambah besar “shaktinya”!

Di dalam  buku Dr. Huender “Overzicht van den Econ. Toestand der Inheemsche Bevolking van Java en Madoera”, kita membaca:

“Sedang di tahun 1905 jumlah penduduk dewasa yang bekerja tani, ada 71%, menurut maklumat-maklumat yang akhir di Dewan Rakyat……sekarang ini hanya 52% saja yang semata-mata mempunyai penghasilan dari pertanian”….[8]

dan Prof, van Gelderen dari Centraal Kantoor Voor de Siatistiek menulis:

“Perkembangan perusahaan asing dengan sendirinya cenderung kepada usaha untuk senantiasa dan berangsuur-angsur secara lebihh besar-besaran melaksanakan perbandingan pokok ini: majikan dan kapital, jadi juga keuntungan, bagi bangsa asing; dan kaum buruh, jadi juga upah, bagi bangsa bumiputra. Memang dengan demikian bertambah besar permintaan kepada tenaga buruh dan bertambah besar jumlah penduduk yang mendapat penghasilan berupa upah. Tapi hal ini terjadi secara sangat berat sebelah seperti berikut. Penduduk bumiputra menjadi suatu bangsa yang terdiiri dari kaum buruh belaka dan Hindia menjadi buruh antara bangsa-bangsa.”[9]


[1] Mr. Brooshoft, dalam bukunya “De Etische Koers in de Koloniale Politiek” hal. 65 (Arah etika dalam politik Kolonial).

[2] D.M.G. Koch dalam “Vakbeweging 1927” hal. 570.

[3] Alexander W.F. Idenburg (1861-1935), seorang tokoh dari partai And revolusioner, menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909-1916, kemudian menjadi menteri jajahan tahun 1918.

[4] Van kol dallam bukunya “Nederlandsch Indie in de Staten General” hal. 112.

[5] Ibid hal. 1007.

[6] “Veertig Jaren Indische Dienst”= Empat puluh tahun berdinas di Hindia.

[7] Apa yang diuraikan oleh Mr. Brooshooft ini, terdapat juga dalam buku Van Kol “Nederlandsch-indie in de Staten General”

[8] Dr. Huender dalam bukunya “Overzicht van den Economischen Toestand der Inheemsche Bevolking van java en Madoera” (Risalah keadaan ekonomi penduduk pribumi di jawa dan Madura) menulis bahwa tahun 1905 ada 71 petani di antara penduduk. Sekitar tahun 1930 berkurang menjadi 52%. Hal ini akibat banyaknya tanah yang diambil perkebunan asing, selain banyak yang pindah ke kota karena sempitnya tanah garapan.

[9] Prof. Van Gelderen, kepala kantor Pusat Statistik di Jakarta, dalam bukunya “voorlezingen” hal. 116.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut