Hentikan Pelibatan TNI dalam Penggusuran Paksa

Sepanjang tahun 2015 lalu, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan 113 kali penggusuran, yang menyasar 8.145 Kepala Keluarga (KK) dan 6.283 Unit Usaha.

Ironisnya, sebanyak 84 persen penggusuran itu menggunakan dana APBD. Lebih pahitnya lagi, dari 113 kasus penggusuran itu, 65 diantaranya melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ini belum termasuk penggusuran paksa baru-baru ini di di Kampung Aquarium atau pasar Ikan.

Menanggapi hal tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, pelibatan TNI dalam penggusuran paksa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Di dalam pasal 7 UU tersebut ditegaskan soal tugas pokok TNI, yaitu menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disebutkan juga, operasi militer selain perang, seperti membantu tugas pemerintah di daerah atau membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU, harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Aturan yang memberi wewenang kepada Kepala Daerah untuk melibatkan TNI adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU Penanganan Konflik Sosial) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PP Penanganan Konflik Sosial).

Pada Pasal 33 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wajib mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu untuk mengerahkan aparat TNI kepada Presiden Republik Indonesia.

Kemudian, jika merujuk Pasal 40 ayat (1) PP Penanganan Konflik Sosial, pengajuan bantuan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah atau Presiden Republik Indonesia.

“Masalahnya, penggusuran paksa tidak masuk dalam definisi konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-1 UU Penangan Konflik Sosial,” kata pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, dalam siaran pers, Rabu (4/5/2016).

Alldo menambahkan, penggusuran paksa juga tidak termasuk dalam kriteria situasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan untuk menggunakan kekuatan TNI sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) PP Penanganan Konflik Sosial.

Selain itu, Alldo menegaskan, pelibatan TNI dalam proses penggusuran paksa merupakan kemunduran dari proses demokrasi dan reformasi militer. Sebab, hal tersebut membuktikan bahwa TNI tidak benar-benar kembali ke barak.

“Dengan melibatkan TNI dalam rangka membantu proses penggusuran paksa secara aktif di DKI Jakarta mengisyaratkan Gubernur Ahok yang lahir dari rahim Reformasi telah membangkitkan lagi semangat-semangat orde baru,” tegasnya.

Karena itu, LBH Jakarta mendesak TNI untuk tidak lagi terlibat dalam proses penggusuran paksa terhadap rakyat. Apalagi, jika TNI hanya menjadi alat untuk mengintimidasi rakyat dalam proses penggusuran tersebut.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid