Di Bolivia, Pejabat Publik Harus Bersih Dari Kekerasan Gender

Bolivia terus berjuang melawan patriarki dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya dengan Undang-Undang yang mempersempit ruang untuk terjadinya kekerasan dan menghukum keras para pelaku kekerasan.

Baru-baru ini pemerintah Bolivia mengeluarkan aturan yang mengharuskan setiap pelamar atau siapapun yang ingin bekerja di urusan publik untuk memperlihatkan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka tidak punya rekam jejak terkait kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan. Aturan ini diteken bersama oleh Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung Bolivia.

“Ini termasuk berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri,” kata Menteri Kehakiman Bolivia Virginia Velasco, Rabu (4/5/22016).

Virginia melanjutkan, aturan ini juga berlaku pada setiap pejabat politik, baik yang ditunjuk melalui pemilihan umum (Pemilu) maupun pengangkatan langsung.

Kekerasan terhadap perempuan memang menjadi masih masalah besar bagi masyarakat Bolivia yang masih sangat patriarkal. Data resmi menunjukkan, lebih dari separuh atau 53,3 persen perempuan Bolivia mengalami kekerasan. Sebagian besar pelaku kekerasan itu adalah orang dekat, terutama suami atau pasangan hidup.

Tidak hanya itu, kasus femicide—pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan—juga terbilang tinggi. Menurut Kementerian Kehakiman Bolivia, dalam setiap bulannya ada 10 perempuan Bolivia meninggal dunia karena kasus femicide.

Pada tahun 2013 lalu, pemerintahan Evo Morales mengesahkan UU anti kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. UU ini menyediakan ganjaran penjara 20 hingga 30 tahun bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

UU ini juga menyebut upaya pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya sebagai bentuk pemerkosaan dan dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Tidak hanya itu, pemerintah Bolivia juga menyediakan program sosial, seperti Bono Madre Niño dan Bono Juana Azurduy de Padilla, dengan bantuan medis gratis dan pemberdayaan ekonomi kepada kaum perempuan.

Sekarang ini, Bolivia sedang berjuang menggunakan berbagai instrumen untuk membuat UU itu berdiri tegak. Maklum, kultur masyarakat patriarkal terus-menerus menghambat upaya negara melindungi hak-hak kaum perempuan.

Yang menarik lagi, selain menyasar kekerasan berbentuk fisik dan verbal, UU ini juga menyebut penyingkiran ekonomi dan politik sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut