Harga Kebutuhan Pokok Meroket, PRD: Menteri Pertanian dan Perdagangan Harus Diganti

Kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras, dalam beberapa pekan terakhir, seakan-akan diluar kendali pemerintah. Di beberapa daerah, seperti di Karawang, Jawa Barat, harga beras medium sudah menyentuh Rp 13.000.

Harga tersebut sangat jauh di atas batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 9.450 per kilogram. Ironisnya, pemerintah seakan tidak punya kemampuan untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut.

Mencermati kondisi tersebut, Partai Rakyat Demokratik (PRD) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengganti dua Menterinya yang terkait langsung dengan produksi dan tata-niaga beras, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

“Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito terbukti gagal mengantisipasi kenaikan harga beras, jadi layak diganti,” kata Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal, kepada berdikarionline.com, Jumat (12/1/2018).

Menurut Alif, kedua Menteri tersebut tidak mempunyai langkah konkret untuk mengantisipasi lonjakan harga beras yang sering berulang dari tahun ke tahun.

Dia melanjutkan, untuk memastikan ketersedian beras dengan harga terjangkau oleh rakyat, pemerintah mestinya punya kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Selain memastikan produksi dan pasokan, pemerintah mestinya mengatur rantai pasokan hingga tata-niaga beras,” papar Alif yang juga Wakil Koordinator Posko Menangkan Pancasila.

Disamping itu, kata dia, pemerintah seharusnya mengantongi data produksi beras dan kebutuhan beras nasionalyang terus diperbarui. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah khusus jika pasokan beras berkurang.

“Ini kan Bulog mengklaim stok beras aman, bisa sampai April 2018. Tetapi faktanya harga beras justru melambung tinggi,” paparnya.

Berdasarkan data Bulog pada Desember 2017, stok beras nasional masih mencapai 1,1 juta ton. Stok tersebut diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan beras nasional hingga April 2018.

Sementara Menteri Pertanian dalam Rapat Pangan di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (3/1/2017), mengklaim Indonesia mengalami swasembada beras.

Menurut Alif, jika semua klaim itu benar, seharusnya tidak terjadi lonjakan kenaikan harga yang signifikan. Namun, faktanya harga beras melonjak tinggi sejak Desember lalu.

Dia juga menyesalkan langkah pemerintah yang langsung mengajukan solusi impor beras, tanpa membenani data, rantai pasokan dan tata-niaga yang diserahkan pada mekanisme pasar.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut