Hak Untuk Melakukan Protes

Ada kecenderungan rezim SBY sangat alergi dengan aksi protes. Setidaknya, jika kita melihat respon rezim ini terhadap setiap momen protes yang meluas. Akibatnya, rezim berkuasa tidak pernah melihat aksi protes sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, melainkan melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan.

Dalam menanggapi aksi protes kenaikan harga BBM, misalnya, ada upaya untuk menempatkan gerakan itu sebagai “perpanjangan tangan” dari pihak atau kekuatan politik yang hendak menggulingkan SBY. Metode semacam ini sering dipergunakan untuk mengisolir kaum pergerakan dari massa luas yang masih pasif.

Padahal, jika kita menengok sejenak ke belakang, tradisi aksi protes sudah dikenal di negara kita sejak lama. Persisnya, di jaman kerajaan dulu, atau sering disebut: Feodalisme. Mohamad Hatta, Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, menyebut tradisi protes sebagai ‘hak rakyat Indonesia yang asli’.

Menurut Bung Hatta, yang merujuk pada hukum adat Indonesia, sudah dikenal yang disebut “Hak Rakyat untuk membantah secara umum” (recht op massa-protest). Hak itu dianggap harta pusaka bangsa Indonesia yang dipunyai sejak lama. Bahkan, kata Bung Hatta, raja-raja nusantara yang paling lalim sekalipun tidak pernah melanggar hak protes rakyat itu.

Di jaman Majapahit, adanya tradisi pepe atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Di masa kerajaan Surakarta, aksi protes diberi tempat khusus di alun-alun keraton. Di dalam masyarakat Bugis malah sudah mengenal 5 jenis bentuk protes: petisi, negosiasi, aksi pendudukan, rapat akbar atau vergadering, dan suaka politik.

Pertanyaannya: jika tradisi protes sudah dikenal bangsa Indonesia sejak dulu, bahkan dianggap “harta pusaka” bangsa Indonesia, kenapa rejim yang mengaku demokratis saat ini justru kelihatan sangat alergi atau paranoid dengan aksi protes?

Selain itu, di mata rezim SBY, lahirnya aksi protes atau pergerakan rakyat adalah karena hasutan atau provokasi. Sehingga keluar seruan dari mulut SBY, misalnya, agar kenaikan harga BBM tidak ‘dipolitisasi’. Apa yang salah dengan politisasi? Bukankah politik justru mencerdaskan rakyat agar memahami relasi kebijakan ekonomi dan keberpihakan politik dari rezim berkuasa.

Kita harus menekankan bahwa lahirnya aksi protes bukan bikinan pemimpin pergerakan, bukan pula oleh kaum penghasut atau provokator. Bung Karno, bapak pendiri bangsa kita, pernah mengatakan sangat gamblang: “pergerakan rakyat adalah bikinan kesengsaraan rakyat. Pengaruh kami di atas rakyat adalah pula bikinan kesengsaraan rakyat! Kami hanyalah menunjukkan jalan: kami hanyalah mencarikan bagian-bagian yang rata dan datar untuk aliran-aliran yang makin lama makin membanjir itu;–kami hanya menunjukkan tempat-tempat yang harus dilalui banjir itu, agar supaya banjir itu bisa dengan sesempur-sempurnanya mencapai lautan keselamatan dan kebesaran adanya.”

Satu lagi, soal anjuran agar menyelenggarakan “demo secara tertib”. Ini sama saja dengan pertanyaan: bisakah kemerdekaan Indonesia itu bisa dicapai dengan jalan cooperation-kerjasama atau mengemis-ngemis kepada pemerintah kolonial? Mungkin, seandainya para pemimpin pergerakan kita menggunakan jalan cooperation, maka kita tidak akan menemukan Republik Indonesia (RI) dalam sejarah. Ya, paling-paling adanya “Indonesia dominion” atau “Uni Indonesia Belanda”.

Jalan non-koperasi atau jalan radikalisme telah membuat kita menuntut kemerdekaan tidak setengah-setengah. Jalan radikalisme telah menunjukkan kebulatan tekad rakyat kita yang sudah tidak mau lagi tinggal di alam kolonialisme. Jalan radikalisme telah menjadi pembawa pesan bahwa rakyat Indonesia menghendaki kemerdekaan tanpa tawar-menawar.

Begitupula dengan aksi-aksi protes rakyat sekarang ini. Aksi protes yang mulai mengambil bentuk radikal itu adalah pesan bahwa rakyat tidak tahan lagi dengan keadaan sekarang dan menghendaki situasi baru. Makin radikalnya aksi-aksi rakyat menunjukkan bahwa keinginan rakyat untuk keluar dari penderitaan juga sudah sangat membesar.

Seharusnya seorang pemimpin bisa membaca pesan-pesan aksi protes itu. Sebab, demokrasi tidak akan berlaku, seperti dikatakan Bung Hatta, jikalau tidak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Janganlah rezim sekarang gembar-gembor soal demokrasi jikalau tidak mengakui hak rakyat untuk menggelar protes.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut