Gross Split dan Kedaulatan Energi Indonesia

Di tengah tensi politik Indonesia yang sedang tinggi, tanpa disadari publik, pemerintah berencana merubah skema pembagian hasil minyak dan gas (migas). Production sharing contract (PSC) cost recovery (pengembalian biaya operasi ) yang telah diterapkan bertahun-tahun rencananya diganti dengan pola PSC gross split (bagi hasil produksi bruto). Ibarat petir di siang bolong, usulan ini serta-merta mengejutkan berbagai kalangan.

Bagi banyak pemangku kepentingan di Indonesia, PSC cost recovery ini sudah seperti barang suci yang harus dijaga dan tidak boleh diganggu-gugat. Memang banyak kritik terhadap PSC cost recovery karena dianggap memiliki berbagai kelemahan.  Birokrasi yang berbelit-belit sehingga industri migas Indonesia tertinggal, pembengkakan biaya yang mengakibatkan Indonesia tidak optimal mendapatkan hasil dari migas, dan yang terutama adalah tidak ramah kepada investor karena proses perijinan yang panjang dan banyak lembaga yang terlibat seperti DPR, BPK, SKK Migas, maupun Kementrian ESDM sendiri. Karena itu pula secara tegas Ignatius Jonan menyampaikan bahwa PSC gross split ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas bagi para pelaku industri dan kemudian agar negara mendapatkan hasil yang optimal dari migas.

Bila demikian halnya, mengapa kita tidak menyetujui saja usul menteri ESDM untuk menerapkan PSC gross split? Mengapa kita harus mempertahankan PSC cost recovery di tengah berbagai kelemahannya? Untuk sampai pada satu jawaban yang sahih dan ilmiah, kita harus menelisik lebih dalam apa PSC gross split dan apa pula PSC cost recovery.

Menteri ESDM menyatakan bahwa PSC gross split adalah skema bagi hasil yang telah diterapkan di berbagai negara dan memberikan keuntungan kepada negara bersangkutan. Dalam skema ini diharapkan negara akan memiliki kepastian menerima bagian dari setiap minyak yang disedot dari bumi pertiwi. Disamping itu pemerintah bisa mengoptimalkan besaran bagian yang akan diterima berdasarkan berdasarkan penawaran tertinggi yang diajukan oleh investor ketika sebuah blok migas dilelang pemerintah.

Kelemahan Skema Gross Split

Sekilas tawaran ini sangat menarik, impian untuk mendapatkan pembagian yang paling menguntungkan sepertinya sudah di depan mata. Tapi harus diakui betapa kuasa perusahaan-perusahaan migas. Perusahaan migas raksasa yang umumnya berpusat di negara maju dibekali pengalaman panjang dan didukung penuh oleh negaranya masing-masing baik secara ekonomi maupun politik. Kita tidak boleh abai akan pengalaman sebelumnya di mana negara sudah berkali-kali kalah dengan perusahaan migas. Di blok Cepu, blok Mahakam, blok Tangguh dan berbagai blok lain kita harus menempuh jalan terjal sekedar memenuhi target waktu berproduksi sebagaimana yang disepakati pada awal kontrak.

Sebelum kita menerima skema PSC Gross Split, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu yaitu, pertama: apakah ada jaminan bahwa saat sebuah blok dilelang, perusahaan-perusahaan migas tidak melakukan persengkongkolan (kartel-red) sehingga menawarkan bagian lebih kecil dari 10% dari keseluruhan produksi kotor kepada negara? Beragam alasan dapat dikemukakan oleh perusahaan migas menawarkan bagian lebih kecil dari 10% seperti margin laba kotor (gross profit margin) perusahaan migas pada kisaran 10-14% sebelum dikurangi beban-beban tidak langsung (beban administrasi, bunga pinjaman, pajak, dan beban lainnya). Kemudian, riset yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor’s terhadap 500 perusahaan migas sepanjang tahun 2000-2013. Tingkat pengembalian investasi yang diberikan oleh berbagai perusahaan minyak tersebut kepada investor akhirnya (pemegang saham-red) pada kisaran 5% dan yang tertinggi adalah 10% saja. Realistis kita ragu apabila skema PSC gross split diterapkan maka investor akan menawarkan bagian lebih besar dari 10% kepada negara.

Pertanyaan kedua adalah bagaimana pemerintah akan memenuhi permodalan 51 % pada setiap blok yang dilelang agar tetap sebagai pengendali sebagaimana diungkapkan oleh Djoko Siswanto, yang sebelumnya adalah Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM (http://bit.ly/2h0FAUI). Kalau harus menyetorkan uang, kendati skemanya bisa bertahap, tetap saja ini akan membebani keuangan negara dibanding dengan skema PSC cost recovery yang tidak perlu mengeluarkan uang di awal proyek. Bila menjadi pemegang saham seperti skema perusahaan biasa akan timbul hal-hal yang harus ditata seperti harus mengeluarkan beragam aturan baru terkait bentuk hukum, manajerial, pengawasan , dan lain sebagainya. Apakah pemerintah sekarang bisa menjamin bahwa orang yang ditempatkan di perusahaan baru tersebut pasti membela kepentingan negara?

Hal ketiga dan justru yang paling mendasar adalah bagaimana keberpihakan pemerintah atas pelaksanaan UUD Pasal 33 dengan kaitannya untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam paragraf keempat pembukaan UUD? Ketika pemerintah sekarang mengagungkan kepentingan investor, apa arti Nawacita khususnya butir ketujuh yaitu  mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik itu? Bukankah rencana ini adalah pengingkaran senyata-nyatanya atas cita-cita mulia kemerdekaan dan janji kampanye pemerintahan sekarang?

Tiga pertanyaan di atas masih sebagian kecil dari beragam pertanyaan yang mungkin muncul atas rencana PSC gross split karena minimnya informasi yang disampaikan oleh Kementrian ESDM. Kadin sebagai organisasi pengusaha nasional juga telah mengeluhkan betapa minimnya sosialisasi atas rencana ini (http://bit.ly/2h0KQrt). Sekalipun informasi yang disampaikan kepada rakyat saat ini minim, kita tidak bisa serta merta menolaknya tanpa mendalami apa gerangan kelemahan dan kelebihan PSC Cost Recovery yang selama ini  dilaksanakan. PSC Cost Recovery bukan hal sakral yang tidak dapat diubah bila secara substansial lebih banyak mudarat dari manfaatnya.

Memahami Subtansi PSC Cost Recovery

PSC Cost recovery lahir didorong oleh semangat Pasal 33 UUD 1945 (asli) yang menggariskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Timbul semangat untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang telah mengeksploitasi ekonomi Indonesia, tak terkecuali di bidang industri migas.

Setelah melewati proses panjang, pada tahun 1960 dilahirkan PSC Cost Recovery melalui UU No. 40 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi . Prinsip utamanya adalah (i) kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara; (ii) kontrak didasarkan pada pembagian produksi (production sharing) setelah dikurangi biaya-biaya (cost recovery);  (iii) resiko ditanggung oleh kontraktor; (iv) aset atau peralatan yang dibeli kontraktor dimiliki oleh negara; (v) kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia serta mendidik atau melatih mereka; dan (vi) kontraktor wajib memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.

Enam prinsip utama di atas gamblang sekali menempatkan negara sebagai pemegang kedaulatan migas yang terkadung di bumi pertiwi. Dalam pelaksanaan kontrak migaspun, di setiap Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS-PSC Agreement) pemerintah langsung mendapat bagian dengan persentase tertentu dari produksi (15% – 20% tergantung wilayah) atau yang dikenal dengan First Tranche Petroleum (FTP). Untuk menjamin ketersediaan migas di Indonesia, kontraktor diwajibkan menjual bagian hasil migas yang didapatkannya setelah perhitungan penggantian biaya, minimal 5% ke pasar dalam negeri atau dikenal dengan kewajiban Direct Market Obligation (DMO). Keunggulan lain dari kebijakan PSC cost recovery adalah saat penandatangan kontrak migas, kontraktor wajib membayar signature bonus kepada pemerintah.

Praktek Buruk Industri Migas Indonesia

Apabila kita konsisten menerapkan prinsip PSC cost recovery, seharusnya beberapa tahun setelah diterapkan pertama sekali tahun 1966, Indonesia sudah mandiri dan menjadi salah satu pemain migas terbesar di dunia. Yang terjadi kemudian adalah dianggap tidak feasible lagi dengan kondisi industri migas terkini dan kepentingan nasional. Kelemahan yang sering dilontarkan seperti disebutkan di awal yakni tidak ramah pada investor, tidak memberikan keuntungan optimal kepada negara, dan birokrasi yang berbelit-belit.

Bila ditilik mendalam mengapa investor keberatan pada PSC Cost Recovery, sebenarnya tidak terlepas dari watak korporasi migas yang kapitalistik mengutamakan penumpukan modal dan keuntungan. Kita memang menyadari bahwa mau tidak mau harus berhubungan dengan korporasi tersebut. Ketiadaan modal bukan berarti membuat kita harus tunduk dan ditawan oleh korporasi global tersebut. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa menggunakan PSC cost recovery korporasi tidak mendapat untung. Kalau memang tidak untung mengapa selama bertahun-tahun mereka tetap beroperasi di Indonesia?

Sumber: SKK Migas, kontraktor migas di Indonesia per Januari 2016
Sumber: SKK Migas, kontraktor migas di Indonesia per Januari 2016

Sedangkan mengenai negara tidak mendapat hasil optimal dari pengelolaan migas pada hakikatnya disebabkan oleh tata kelola birokrasi dan praktek yang bersifat koruptif, kolutif, dan nepotisme (KKN) yang masih merajalela. Praktek yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok lazim ditemui hingga kini, akibatnya pengambil kebijakan menutup mata atas eksploitasi yang dilakukan korporasi global tersebut. Praktek-praktek ini sudah coba diberantas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 tentang Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menjadi dasar beragam peraturan tentang biaya-biaya yang tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah Indonesia. Namun pelaksanaannya masih kurang optimal.

Dari pemaparan baik buruk PSC cost recovery, kita melihat bahwa keuntungan yang diberikan kepada negara masih lebih banyak dibanding kerugiannya. Kerugian dan kelemahan yang ada terletak pada manusia dan penegakan hukum. Bila hukum ditegakkan dengan tegas, beragam kelemahan yang dijadikan sebagai alasan mengganti kebijakan PSC cost recovery menjadi terbantahkan. Pemerintah sekarang justru dituntut untuk menguatkan peran BPK, KPK, dan lembaga penegakan hukum lainnya mengawal kebijakan di sektor migas yang secara prinsip menjadikan negara sebagai pemegang kedaulatan di bidang energi. Nyata, yang kita butuhkan adalah penegakan hukum dan debirokratisasi, bukan deregulasi. Harusnya perbedaan penting ini disadari oleh Ignatius Jonan, apalagi oleh Arcandra Tahar yang merupakan figur kedua dari Kementrian ESDM, yang sering bicara tentang PSC gross split. 

Benny Sitorus, kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sehari-hari bekerja di sektor keuangan

 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut