FNPBI: Harusnya Jaminan Sosial, bukan Asuransi Sosial

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) mengeritik sistem penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang berbentuk asurasi sosial.

Menurut Sekretaris Jenderal FNPBI Supriadi Prasetyo, jika merujuk ke pasal 34 UUD 1945, khususnya ayat 3 dan 4, tidak ada ketentuan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial itu harus berbentuk asuransi sosial.

“Asuransi sosial itu sangat berbeda dengan jaminan sosial, baik prinsip maupun pengelolaanya,” kata Supriadi melalui siaran pers, Senin (16/9/2019).

Dia mengungkapkan, asuransi sosial mengisyaratkan penyelenggaraan kesehatan model asuransi yang diselenggarakan Negara dan bersifat wajib.

Sedangkan jaminan sosial mengisyaratkan tanggung-jawab negara menyelenggarakan kesehatan rakyat melalui anggaran yang dialokasikan oleh APBN.

“Jadi, kalau prinsip jaminan sosial, negara mengelola dana dari APBN, misalnya membentuk BUMN jaminan sosial, yang diperuntukkan untuk kesehatan rakyat,” jelasnya.

Supriadi melanjutkan, pengelolaan jaminan sosial bisa dilakukan dengan cara-cara profesional dan menguntungkan, sehingga bisa diinvestasikan untuk mendatangkan nilai-tambah.

Supriadi pun mengeritik sistim jaminan sosial berbentuk asuransi sosial yang saat ini dijalankan oleh BPJS. Menurutnya, dengan sistem asuransi, negara dan rakyat diwajibkan membayar iuran atau premi.

“Jadi, makna gotong-royong direduksi sekedar semua orang, baik peserta mandiri maupun Negara, sama-sama membayar iuran. Lalu dikatakan si kaya membantu si miskin,” terangnya.

Masalahnya, kata Supriadi, dengan model asuransi seperti ini, ketika terjadi defisit, negara dan rakyat juga yang dipaksa harus menalangi.

“Karena modelnya asuransi, maka kenaikan iuran itu setiap saat bisa terjadi,” tegasnya.

Karena itu, Supriadi menegaskan sikap awal organisasinya yang menolak sistem asuransi sosial dan kehadiran BPJS.

Karena itu, sehubungan dengan carut-marutnya penyelenggaraan jaminan sosial hari ini, FNPBI mendesak pemerintah segera membubarkan BPJS.

Selanjutnya, FNPBI mendesak agar negara menyelenggarakan sistim jaminan sosial baru yang sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut