Seperti Apa Demokrasi dalam Pancasila?

Seringkali, di tengah menebalnya kegalauan atas kondisi demokrasi saat ini, muncul sahut-menyahut seruan untuk kembali ke demokrasi Pancasila.

Di sini ada dua persoalan yang menggantung. Pertama, demokrasi Pancasila sudah terlanjur identik dengan Orde Baru. Kalau tidak salah, istilah demokrasi Pancasila muncul pertama kali di Tap MPRS nomor XXXVII tahun 1968.

Masalahnya, orde baru bukanlah rezim demokratis. Di zaman itu, prasyarat paling minimum dari demokrasi, seperti kebebasan berserikat, kemerdekaan berkumpul, kemerdekaan menyatakan pendapat, kemerdekaan pers, dan Pemilu yang bebas, benar-benar dipasung.

Kedua, demokrasi Pancasila masihlah sebuah konsep yang abstrak, baik teoritis maupun praksis. Konsepsinya saja masih terus diperdebatkan, apalagi bentuk praksisnya.

Yang masih segar dalam ingatan kita adalah silang pendapat tak bertitik temu antara Sabam Leo Batubara dengan Mayjen (Purn) TNI Saurip Kadi di harian Kompas pada Agustus 2017.

Saya sendiri berusaha menghindari dulu istilah demokrasi Pancasila. Sebab, selain identik dengan Orba, rumusan konsepsinya juga belum jelas. Karena itu, saya menggunakan istilah “demokrasi dalam Pancasila”.

“Demokrasi dalam Pancasila” berarti sebuah upaya mencari bentuk, esensi, dan kekhususan demokrasi dalam Pancasila kita. Apa yang membedakan demokrasi dalam Pancasila dengan konsep demokrasi lain, anggaplah demokrasi liberal ataupun komunis?

Saya kira, sumber paling sahih untuk dijadikan rujukan pengetahuan sekaligus titik tolak untuk mengelaborasi konsep-konsep demokrasi dalam Pancasila adalah pidato 1 Juni 1945. Dalam pidato yang tak lebih dari 1450-an kata itu, kita bisa menggali apa visi demokrasi dalam Pancasila, prinsip-prinsipnya, dan juga kekhususannya.

Juga, karena pidato 1 Juni 1945 tak bisa dipisahkan dengan sumbangsih pikiran Sukarno, maka perlu juga mengetahui dan memahami jalan pemikiran Sukarno tentang demokrasi, yaitu konsep sosio-demokrasi.

Nah, dari elaborasi-elaborasi itu, saya coba menarik sejumlah kesimpulan.

Negara “Semua Buat Semua”

Jika kita baca pidato 1 Juni 1945, tekanan Sukarno sebelum mengutarakan sila-sila atau nilai-nilai dalam Pancasila adalah cita-cita mendirikan negara di atas prinsip: semua buat semua.

“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu,” kata Sukarno.

Menurut saya, prinsip Negara semua buat semua ini punya dua aspek. Pertama, pengakuan terhadap kesetaraan hak semua Warga Negara, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun warna ideologi.

Yang kedua, masyarakat dalam negara semua buat semua ini haruslah berkeadilan dan berkesejahteraan sosial. Atau bahasa populernya: masyarakat adil dan makmur.

Nah, demokrasi dalam Pancasila harus bertitik-tuju pada cita-cita tersebut. Bagaimana caranya?

Asas demokrasi dalam Pancasila

Dalam pidato 1 Juni 1945 juga, kita bisa menemukan asas atau prinsip-prinsip demokrasi dalam Pancasila, yang menjadi pegangan nilai atau norma, untuk mewujudkan cita-cita negara semua untuk semua.

Pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Bahwa setiap pemimpin Negara harus dipilih oleh rakyat. Bukan diwariskan secara turun-temurun seperti dalam negara yang menganut sistim monarki.

Kemudian, pemimpin Negara bukanlah “penguasa istimewa” layaknya raja-raja di zaman feodal, melainkan sebagai pemegang mandat rakyat, yang kekuasaannya bisa dicabut kapan saja sesuai kehendak rakyat.

Kekuasaan pemimpin Negara juga tidak bersifat mutlak atau absolut seperti raja-raja feodal, tetapi dibatasi oleh Undang-undang dasar  (konstitusi) dan Undang-undang turunannya yang disusun oleh badan perwakilan rakyat.

Kedua, keberadaan badan perwakilan rakyat, yaitu sebuah badan politik yang terdiri dari wakil-wakil rakyat. Memang, dalam pidato 1 Juni 1945, tak disebutkan soal mekanisme pemilihan wakil-wakil rakyat itu.

Sukarno menggambarkan badan perwakilan ini sebagai tempat atau ruang bagi wakil-wakil rakyat dari berbagai golongan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjoangan faham di dalamnya,” kata Sukarno.

Jadi, tidak benar anggapan yang menyebut demokrasi dalam Pancasila tidak mengenal istilah oposisi. Hanya saja, oposisi yang dimaksud bukanlah politik asal beda, tetapi sebuah persilangan pendapat yang tunduk pada pengutamaan kepentingan bersama.

Ketiga, demokrasi dalam Pancasila memperjuangkan kesetaraan politik sekaligus ekonomi. Atau istilah Sukarno: politiek–ecomische democratie.

Dalam pidato 1 Juni 1945, ada kritik terhadap demokrasi barat, yang membiarkan kapitalisme merajalela, yang menyebabkan sebagian besar rakyat tetap terperintah di pabrik, tercekik oleh kemiskinan, dan hidup melarat.

Penyebabnya, demokrasi barat hanya memberikan kesetaraan politik, seperti hak memilih dan dipilih, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan menyatakan pendapat, dan lain-lain. Tak lebih dari itu.

Namun, di lapangan ekonomi, yang merupakan jantung penghidupan manusia, segala sumber daya dan faktor-faktor produksi dikangkangi oleh satu kelas: kapitalis.

Mereka, kaum kapitalis ini, yang bertindak bak raja di pabrik: menentukan siapa yang diterima bekerja, upahnya, jam kerjanya, apa yang diproduksi, target produksi, hingga PHK.

Sementara buruh, kelas yang tak bermilik ini, karena terdesak oleh pemenuhan kebutuhan hidupnya, terpaksa menghadapi satu-satunya pilihan: menjual tenaga kerjanya pada si kapitalis. Dari situ, ia mendapat upah.

Ditambah lagi, sebagai penguasa sumber daya ekonomi, si kapitalis bisa mengakses segalanya: media massa, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, aparatus kekerasan, hingga lembaga pemilihan. Sudah begitu, dengan kekuatan modalnya, si kapitalis bisa membeli suara buruh atau si miskin yang terjepit oleh kemiskinan. Kondisi inilah yang memungkinkan si kapitalis selalu mendominasi pemilihan.

Karena itu, demokrasi dalam Pancasila berprinsip tegas: tanpa demokrasi di lapangan ekonomi, tak mungkin ada demokrasi di lapangan politik.

Lantas, apa esensi demokrasi dalam ekonomi itu? Hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk mengakses sumber daya dan faktor-faktor produksi. Dan itu hanya mungkin, kalau faktor-faktor produksi dimiliki secara sosial, sebagai usaha bersama.

Keempat, demokrasi berkepribadian Nusantara: musyawarah-mufakat.

Jika ditanyakan, apa kekhususan demokrasi dalam Pancasila, yang khas bumi Indonesia? Jawabannya: musyawarah dan mufakat.

Menurut Sukarno, sudah menjadi tradisi hampir semua suku-bangsa di Indonesia, yang sudah turun-temurun sejak nenek-moyang, adalah duduk bersama untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Inilah yang disebut musyawarah, rembug (Jawa), tudang sipulung (Bugis), dan lain-lain.

Dalam bermusyawarah, semua orang diandaikan beritikad baik untuk kebaikan bersama. Karena itu, dalam proses bermusyawarah, semua orang dianggap mengemukakan pendapatnya untuk kebaikan bersama.

Namun demikian, setiap musyawarah mesti menghasilkan sebuah keputusan. Bagaimana keputusan diambil? Sukarno memberi jawaban: “Setelah mendengarkan pandangan umum dan pandangan yang menentang, pemimpin rapat menyimpulkan pokok-pokok yang dibahas menjadi satu keputusan yang disetujui setiap pihak. Tidak ada pihak yang menang secara mutlak dengan menyingkirkan pihak lain.” (Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia).

Itulah esensi dari mufakat. Sebuah proses pengambilan keputusan yang berusaha mengakomodir semua suara, semua pendapat, tanpa ada yang harus dimenangkan mutlak di sisi dan dikalahkan secara mutlak di sisi lain.

Tetapi ingat, musyawarah baru akan menghasilkan mufakat jika semua pihak yang terlibat, apa pun warna politiknya, punya itikad yang sama: kebaikan bersama.

Pertanyannya, jika politik sekedar dijadikan ruang untuk memenangkan hasrat politik pribadi dan golongan, seperti yang terjadi hari ini, bisa menghasilkan mufakat?

Jawabannya jelas: tidak. Sebab, esensi dari mufakat adalah kebaikan bersama. Jadi, jika sebuah musyawarah dan pengambilan kesepakatan tidak dilandasi dan bermuara pada kebaikan bersama, itu tidak dapat dikatakan musyawarah-mufakat. Sebaliknya, kesepakatan dalam memuluskan kepentingan pribadi dan golongan, atau hal-hal yang melukai kepentingan bersama, lebih pantas disebut “persekongkolan jahat”.

Esensi lain dari musyawarah-mufakat adalah bahwa semua orang harus didengar suaranya. Tidak boleh ada yang diabaikan, apalagi dibungkam. Jadi, adalah sebuah ironi, bahkan sebuah pelecehan terhadap Pancasila dan tradisi berdemokrasi leluhur, jika musyawarah-mufakat dipakai untuk membungkam suara dan aspirasi rakyat banyak.

Dan karena itu juga, sungguh tidak dibenarkan menggunakan musyarah-mufakat untuk melarang oposisi, apalagi melarang perbedaan pendapat dalam politik. Itu otoritarianisme, bukan musyawarah-mufakat.

Kelima, demokrasi dalam Pancasila selalu mengisyaratkan pentingnya tujuan. Bahwa berdemokrasi harus punya tujuan, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial.

Di dalam pidato 1 Juni 1945, Sukarno berulangkali menegaskan ke anggota BPUPKI, soal visi terjauh atau cita-cita tertinggi dari Indonesia merdeka. Dan ia ingin meletakkan sila-sila Pancasila, termasuk demokrasi atau musyawarah-mufakat, sebagai jalan menuju cita-cita itu.

Nah, bicara tentang demokrasi yang punya tujuan, itu identik dengan gagasan demokrasi terpimpin. Terpimpin di sini bukan dalam makna otoritarian, kekuasaan atau terpimpin di tangan satu orang, tetapi terpimpin oleh program dan visi/tujuan. Jadi, esensi dari demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dikendalikan oleh program dan tujuan.

Hanya saja, dalam pidato 1 Juni 1945 itu, Sukarno tidak eksplisit bicara tentang demokrasi terpimpin. Barulah di penghujung 1950-an, setelah kunjungan ke sejumlah negara komunis, ditambah ketidakstabilan politik dalam Negeri akibat penerapan demokrasi parlementer, gagasan Sukarno tentang demokrasi terpimpin mulai mengumandang.

Namun, sebagian kita mungkin tak setuju dengan penamaan “demokrasi terpimpin” itu, karena menyiratkan kesan otoritarianisme. Tidak masalah, kita bisa mencari istilah yang lain, yang lebih tepat. Yang jelas, jika merujuk ke pidato 1 Juni 1945, demokrasi kita harus punya arah dan tujuan.

Saya kira, itulah prinsip-prinsip demokrasi dalam Pancasila, seperti tersebutkan maupun tersirat dalam pidato 1 Juni 1945. Mungkin ada yang luput, silahkan ditambahkan.

Kedepan, pendiskusian kita untuk mencari bentuk dan isi, maupun operasionalisasi, dari konsep demokrasi Pancasila harusnya dimulai dari prinsip-prinsip ini. Tanpa menjejakkan diskusi pada prinsip-prinsip ini, itu tak lebih dari “racauan intelektual”.

Rudi Hartono, pemimpin redaksi berdikarionline.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut