FNPBI Bulungan Tolak BPJS/SJSN

FNPBI bulungan.jpg

Sedikitnya 500-an buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menggelar aksi di kantor DPRD kota Bulungan, Senin (16/12/2013). Mereka menolak pemberlakuan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menurut Erwin, pengurus FNPBI Bulungan, sistem jaminan sosial ala SJSN dan BPJS jelas-jelas bertolak-belakang dengan konstitusi, yakni UUD 1945. Sebab, kata Erwin, SJSN dan BPJS mengharuskan rakyat membayar iuran atau premi untuk mendapat layanan kesehatan, sedangkan UUD 1945 mengharuskan negara bertanggung-jawab penuh terhadap kesehatan rakyat.

Kendati ada yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk rakyat miskin, kata Erwin, nilai yang ditanggung per-kepala hanya Rp Rp 22.200 per orang per bulan dan hanya mengcakup 96 juta orang. “Di sini kesehatan rakyat ditawar-tawar dan tidak universal,” kata Erwin.

Apalagi, kata Erwin, PBI tersebut hanya berlaku temporer dan suatu waktu nanti rakyat miskin pun akan diwajibkan membayar premi bila ingin mendapat layanan kesehatan.

Dalam aksinya, FNPBI Bulungan mendesak pemerintah menjalankan pasal 33 UUD 1945 sebagai basis bagi negara untuk menciptakan kemakmuran dan menjalankan layanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.

Menanggapi tuntutan buruh ini, Wakil DPRD Bulungan Syarwani mengajak perwakilan buruh untuk mengagendakan pertemuan guna membahas sistem jaminan sosial ala BPJS dan SJSN ini. Menurutnya, perlu pengkajian mendalam sebelum mengambil sikap terhadap kedua UU tersebut.

Yudho Joyo

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut