FAM Unair Menolak Kenaikan Biaya Pendidikan

Dengan kostum pejuang kemerdekaan dan peralatan aksi yang cukup kreatif, seratusan mahasiswa dari Front Aksi Mahasiswa (FAM) Unair menggelar aksi untuk memprotes kenaikan Sumbangan Pengembangan Pembangunan Pendidikan (SP3) bagi mahasiswa baru.

Aksi dimulai dengan berkeliling di kampus B Unair di Jl. Dharmawangsa Surabaya, lalu bergerak ke kampus A di Jl. Prof. Dr. Moestopo Surabaya, dan terakhir menuju gedung Rektorat Unair di kampus C. Selain mengenakan pakaian pejuang dan sepeda onthel, para mahasiswa juga membawa banyak sekali bendera merah-putih.

“Kami ingin menunjukkan kepada pejabat Universitas, bahwa kampus Unair adalah hasil perjuangan para pejuang saat revolusi kemerdekaan tahun 1945,” kata seorang demonstran saat berorasi.

Setibanya di kampus A, para mahasiswa menggelar aksi teatrikal bertema “Nasionalisasi lembaga pendidikan Belanda, Netherland Indische Artshen School (NIAS), oleh Pejuang Republik pada Revolusi Kemerdekaan 1945.”

Dalam teatrikal itu dipertunjukkan bagaimana pejabat kolonial menolak anak-anak pribumi Indonesia untuk bersekolah di NIAS. “NIAS hanya diperuntukkan untuk keluarga anak bangsawan dan pejabat Belanda,” ujar Bambang Puji, mahasiswa yang memerankan lakon pejabat NIAS.

Namun, seiring dengan revolusi kemerdekaan, perjuangan rakyat Indonesia di Surabaya juga berhasil mengambil-alih kampus NIAS. Pada tanggal 10 November 1954, bertepatan dengan peringatan hari pahlawan, kampus NIAS diubah namanya menjadi Universitas Airlangga dengan dihadiri oleh Bung Karno.

“Prosesi ini dimaksudkan agar pihak pejabat Unair mengingat kembali sejarah Unair. bagaimana pada dasarnya Unair merupakan sebuah universitas yang di peruntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya diperuntukkan kepada kaum yang berpunya saja,” ujar mahasiswa usai menggelar aksi teatrikalnya.

Setelah itu, mahasiswa kembali melanjutkan aksinya ke gedung rektorat Unair di kampus C, yang jaraknya berkisar lima kilometer. Di gedung rektorat itu, mahasiswa menyerahkan bendera merah-putih kepada perwakilan pejabat rektorat Unair, Iman Mustofa.

Menolak kenaikan SP3

Sebagaimana pernah diberitakan BO sebelumnya, pihak rektorat Unair berencana menaikkan biaya Sumbangan Pengembangan Pembangunan Pendidikan (SP3) untuk angkatan 2011.

Kenaikan itu sangat memberatkan mahasiswa baru, terutama dari keluarga miskin. Jika tahun sebelumnya mahasiswa yang lulus seleksi Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tidak dikenakan biaya SP3, maka tahun ini mahasiswa baru harus membayar Rp 2,5 juta hingga Rp 15 juta. Begitupun dengan mahasiswa baru dari jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), mereka dikenakan kenaikan biaya sebesar 30% hingga 100%.

“Jika tidak ada perubahan, sumbangan untuk menjadi dokter melalui jalur mandiri minimal sebesar Rp 200 juta. Biaya SP3 itu pun juga masih belum di tambah dengan Biaya Sumbangan Operasional Kegiatan (SOP) atau SPP serta Uang Praktek bagi beberapa jurusan tertentu,” tulis FAM Unair dalam pernyataan sikapnya.

Pihak pejabat Unair beralasan bahwa pihak kampus sedang kekurangan dana. Namun alasan tersebut segera ditampik oleh mahasiswa. “Alasan demi alasan yang di lontarkan Pejabat Unair itu sarat dengan kebohongan dan manipulasi,” kata mahasiswa.

FAM Unair beranggapan bahwa kebijakan menaikan SP3 ini tidak lepas dari campur-tangan tiga setan dunia: Bank Dunia, IMF, dan WTO. Berbagai bantuan dan pinjaman Bank Dunia diserta banyak persyaratan, diantaranya: menyerahkan penyelenggaraan pendidikan nasional kepada mekanisme pasar.

Dengan kenaikan biaya pendidikan itu, FAM Unair mengkhawatirkan mahasiswa dari keluarga miskin tidak dapat lagi mengakses pendidikan di kampus Unair. “Anak-anak dari kaum buruh, petani, nelayan, PNS berpangkat rendah (Guru, Polisi, Tentara, dll) akan kesulitan mendapatkan pendidikan di Unair,” kata mahasiswa.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • semino

    Kepada pengelola Unair,
    Sudalah berikan hak hak mahasiswa yang diterima melalui seleksi nasional. Kalau mau cari uang harus dengan cara cara yang masuk akal dan bertanggung jawab.

    Menarik uang dari mereka yang lulus seleksi memang logis dan mudah, tapi kurang bertanggung jawab. Pihak pengelola seharusnya berfikir keras untuk cara dana untuk mencari cara lain agar hak hak rakyat miskin tak tercuri karena kemalasan berfikir pengambil kebijakan pendanaan. Kampus dan gaji dosen sudah didanai oleh rakyat lewat pajak, masa masih tega menekan kaum miskin?