Nilai Egalitarian Dan Demokratis Masyarakat Minangkabau

DALAM perbicancangan soal kebudayaan nasional, falsafah Minangkabau belum banyak diketahui oleh generasi muda Indonesia kecuali dalam bentuk pepatah-petitih yang di pelajari secara sambil lalu. Padahal, menggali dan memahami akar kebudayaan tersebut sangat penting bagi generasi muda kita sebagai pelindung terhadap arus neoliberalisme yang semakin menggerus identitas dan kebudayaan nasional, terutama ajaran-ajaran egalitarianisme, konsep politik demokrasi, dan lain sebagainya.

Berpijak pada Hukum Alam

Sebuah legenda kuno, yang selalu dicatat oleh para penulis tentang Minangkabau, menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau lahir didaerah Pegunungan Minangkabau. Usai banjir besar yang melanda bumi, Tiga putra Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) berlayar menuju benua Asia. Dalam kisah tersebut disebutkan; anak pertama mendirikan kerajaan di Cina, anak kedua di Anatolia, sedangkan yang ketiga, mendarat di puncak Marapi, sebuah gunung tertinggi di Sumatra bagian barat. Seorang putra raja pertama, Datuk Perpatih nan Sabatang, menyusun bentuk pemerintahan adat di Alam Mingkabau yang berdasarkan pada hukum alam seperti yang tercermin dalam falsafah “alam terkembang jadi guru”.

Sebagai sebuah kerajaan yang dahulu wilayahnya meliputi seluruh Sumatra, sifat-sifat dan adat-istiadat Minangkabau ikut mempengaruhi suku-suku yang ada di Sumatra. Dalam susunan tersebut, beberapa ciri komunitarian dapat ditemukan dalam falsafah adat Minangkabau seperti egaliterianisme dan matrilinealisme.

Egalitarianisme

Dalam sistem politik Minangkabau, ada yang disebut sebagai nagari yang merupakan kesatuan tertinggi dari rakyat. Sebuah nagari dipimpin oleh sekelompok Penghulu yang merupakan representasi dari suku masing-masing. Balai yang didirikan berlantai datar, semua penghulu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Nagari menjalankan keberlangsungan pemerintahan dengan berlandasakan pada demokrasi musyawarah sebagaimana di kenal dalam falsafah “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat”.

Saat penjajahan Inggris berlangsung di Bengkulu dua abad yang lampau, Sir Thomas Stamford Raffles pernah dihalau oleh rakyat Mingkabau. Dia merasa frustasi terhadap sistem pemerintahan Minangkabau yang lebih mengutamakan musayawarah-mufakat ketimbang menerima sejumlah uang yang di tawarkan Raffles untuk mengizinkannya melewati wilayah mereka (Audrey Kahin, 2008).

Adat Minangkabau mengenal kepemilikan kolektif terhadap sumber-sumber kekayaan alam. Hal ini dilandasi atas keyakinan bahwa harta pusaka, hutan, tanah atau segala sesuatu yang disebut oleh adat sebagai harto penghulu salakuak, merupakan warisan leluhur yang digarap secara gotong-royong. Tali adat ini mempunyai kesatuan hukum yang diikat oleh serasa, semalu, seadat, selabuh-setepian. Dan setiap pekerjaan dilaksanakan bersama-sama, yang terungkap dalam pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.

Seorang pemimpin Minangkau harus memiliki atribut kepemimpinan yang egaliter dan bersemangat kekeluargaan. Pertama, seorang pemimpin diyakini iktikad baiknya terhadap rakyat sebagaimana yang terukir dalam falsafah “lahir batin seukuran, isi kulit umpama lahir, sekata lahir dengan batin, sesuai mulut dengan hati” (Siddiq). Kedua, memiliki ilmu pengetahuan, baik yang didapatkan melalui pembelajaran langsung dari masyarakat dan alam (dikenal dengan istilah Cadiak) maupun pengetahuan yang bersumber dari pembelajaran formal (dikenal dengan istilah Pandai). Ketiga, memiliki sifat sabar, yakin, dan lunak-lembut, karena lunak-lembut dalam perkataan menjadi kunci bagi setiap hati manusia. Sebab, keberhasilan seorang pemimpin dalam adat Minangkabau bukan hanya bergantung pada perumusan program-program pemerintahan, akan tetapi harus berakar kuat pada realitas dan sesuai dengan kemampuan rakyat untuk menjalaninya.

Dengan demikian, pemimpin dan rakyat selalu berada dalam posisi keseimbangan yang tepat. Pemimpin di wajibkan patuh pada keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah, musyawarah harus bersumber pada kebenaran dan kebenaran berdiri sendiri sesuai alur dan kepatutan hukum alam. Pemimpin dituntut untuk menanamkan rasa kekeluargaan persatuan dilingkungan rakyat serta rasa cinta terhadap kebudayaan dan alam Minangkabau yang egaliter.

Matrilinealisme

Di Minangkabau, keturunan di tarik dari garis ibu. Bila seseorang lahir dari rahim seorang ibu bersuku Caniago, maka apapun jenis kelamin anaknya harus bersuku Caniago pula. Garis matriarkal ini menegaskan bahwa setiap orang harus menghormati dan tidak bersikap sewenang-wenang kepada kaum ibu. Perbuatan asusila terhadap perempuan di dalam adat Minangkabau merupakan suatu kesalahan yang sangat besar dan tercela.

Sesuai dengan falsafah Minangkabau yang diserap melalui hukum alam, keturunan manusia diumpamakan seperti tumbuh-tumbuhan. Sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, kaum ibu mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan watak manusia-manusia yang dilahirkannya, yang akan membentuk masyarakat dan mewariskan kebudayaan.

Dalam ajaran Minangkabau, adat telah menetapkan kewajiban untuk memberikan rasa hormat dan memuliakan kaum perempuan sebagai keagungan di dalam hidup berkaum dan berkeluarga. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sumber utama bagi suburnya kehidupan budi pekerti dalam masyarakat. Merendahkan martabat perempuan akan berimbas pada rusaknya panggilan terhadap denyut jantung kemanusiaan dan keadilan. Perempuan menjadi tiang Negara, menjadi penentu baik atau rusaknya sebuah Negara.

Dengan demikian, kaum perempuan dalam adat Minangkabau mendapatkan hak istimewa untuk menginventarisasi hasil-hasil ekonomi, mempunyai hak suara dalam musyawarah, mendapatkan hak warisan secara penuh dan mendapatkan prioritas perlindungan tempat tinggal.

***
Adat istiadat dan falsafah Minangkabau tentu telah banyak berasimilasi dengan perkembangan zaman yang terus bergerak. Pergeseran tersebut mengalami perubahan signifikan dengan masuknya Islam, Kolonialisme Belanda, pada masa Soeharto berkuasa hingga Era Neoliberalisme sekarang. Pun demikian, inti ajaran tersebut terus hidup bahkan telah melahirkan konfilk besar terhadap kolonialisme Belanda, yang ikut menginspirasi lahirnya perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia seperti peristiwa pemberontakan 1908, Perang Padri dan Pemberontakan 1926/27.

Dengan menggali dan mengangkat kembali kemurnian ajaran tersebut, kita berharap untuk dapat membuka ruang bagi lahirnya perlawanan terhadap neoliberalisme yang mengkerdilkan dan menghancurkan kebudayaan nasional.

Penulis adalag Staff Deputi Politik KPP-PRD

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • komindo

    anak-anak muda minangkabau yang mengaji sejarah “alam takambang manjadi guru, mancaliak contoh ka nan sudah”, berpendapat, datuak parapatiah nan sabatang itu adalah pencetus komunisme ilmiah, jauh sebelum karl marx. pendapat itu kini sedang menjadi perbincangan hangat di ranah minang.

  • Bung Rud.

    Menarik, saya kutip penulisan diatas yang saya anggap penting untuk disaji bersama.Dibawah ini..

    Di Minangkabau, keturunan di tarik dari garis ibu. Bila seseorang lahir dari rahim seorang ibu bersuku Caniago, maka apapun jenis kelamin anaknya harus bersuku Caniago pula. Garis matriarkal ini menegaskan bahwa setiap orang harus menghormati dan tidak bersikap sewenang-wenang kepada kaum ibu. Perbuatan asusila terhadap perempuan di dalam adat Minangkabau merupakan suatu kesalahan yang sangat besar dan tercela.

    Menurut saya, apakah dinamika di minangkabau atau kelompok perempuan primitif di seputar sungai mamberamo Papua, sudahkah dalam farian feminisme mereka sudah dikatakan berhasil dengan dinamika budaya itu?. artinya, Perempuan patut dihargai. Kalau sekarang, kita memaksakan sistem gak bener ini tuk tidak menindas perempuan. Hukum alamiah yang telah lahir di kalangan suku minangkabau dan kelompok perempuan di hutan rimba Papua, mereka tetap seperti itu atau harus di rubah. matrialisme maupaun patrineal sama-sama punya makna sendiri dalam pemajuan hak-hak perempuan.