Dukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti

Sudah beberapa bulan ini, puluhan ribu warga di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mempersoalkan hadirnya sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang akan segera beroperasi. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah memberi konsesi kepada PT. Riau Andalan Pulp Paper (PT. RAPP) atas lebih dari dua puluh ribu hektar lahan di pulau kecil tersebut, untuk mengganti hutan alam dengan hutan akasia, tanaman yang menjadi bahan baku kertas. Selain persoalan lingkungan, ancaman beroperasinya perusahaan ini adalah hilangnya sumber penghidupan Rakyat yang banyak bergantung dari hutan alam. Rakyat Meranti tidak diam, dalam kerisauannya mereka terus berlawan.

Sejak bulan Januari 2011, Rakyat Kepulauan Meranti telah berulangkali melakukan mobilisasi ke kantor-kantor pemerintah, menyelenggarakan diskusi-diskusi, berjuang menghalangi alat-alat berat milik perusahaan yang akan beroperasi, membatalkan upaya ‘sosialisasi’ perusahaan kepada masyarakat, dan lain-lain. Kesulitan geografis kepulauan Meranti tidak menghalangi usaha ribuan warga menyeberangi lautan dengan menumpang kapal-kapal kayu untuk mencapai pusat kekuasaan. Selain mobilisasi dalam bentuk konvensional, masyarakat juga melakukan tekanan dalam bentuk aksi cap jempol darah ribuan orang, mogok makan, sampai zikir akbar.

Namun lawan yang dihadapi memang tidaklah ringan. PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan tanaman serat terbesar yang telah memperoleh konsesi ratusan ribu hektar lahan di Riau. Pemiliknya adalah Sukanto Tanoto, salah satu orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, yang memimpin kelompok usaha Raja Garuda Mas Group dan Asia Pasific Resources International Limited (APRIL). Meski pemiliknya orang Indonesia, namun kantor pusat APRIL berada di Singapura, dan terdaftar sebagai perusahaan Singapura.

Berturut-turut wakil masyarakat Kepulauan Meranti telah bertemu pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Riau. Dalam salah satu kesempatan pertemuan, wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Masrul Kasmy MSi, mengatakan bahwa pemerintahannya tidak dapat melarang beroperasinya PT. RAPP, karena perusahaan tersebut telah mengantongi ijin dari Menteri Kehutanan.

Lebih dari itu, Rakyat Meranti sesungguhnya sedang menghadapi bentuk penindasan neoliberalisme, suatu sistem yang memberi kebebasan atau kekuasaan bagi modal untuk menjarah kehidupan Rakyat. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah merupakan instrumen baginya yang bergerak sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diliberalkan. Pemerintah atau pejabat pemerintah seringkali dibuat tidak berdaya menghadapi kekuatan modal ini. Setelah bertemu pemerintah lokal dan tidak mendapatkan hasil, kini Rakyat Kepulauan Meranti tengah bersiap mengirimkan perwakilannya untuk datang ke Jakarta dan bertemu dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab, baik Menteri Kehutanan, pihak perusahaan, serta lembaga-lembaga lain yang terkait. Segala daya upaya akan kita kerahkan agar kedatangan Rakyat Kepulauan Meranti, serta perjuangan yang telah dilakukan, tidak sia-sia dan segera menapatkan kepastian.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • bersa daut

    kepulauan meranti sangat bgus menjadi kesejahteraan rakyat..tapi sungguh sayang,pemerintahan meranti kurang benar dalam menjalani tugas nya,dan para pns nya ada yg berasal dari seorang pelacur…awal nya sebelum masuk pns,seorang wanita ini menjadi simpanan bupati meranti,dan skrg wanita itu (fn) telah menjadi pns di kepulauan meranti…jadi prilaku bupati dan para pegawai nya aja tidak benar,bagaimana rakyat bisa sejahtera…kasian qta melihat seorang bupati masih mempunyai istri simpanan,dan sekarang telah menjadi karyawan tetap nya bupati…astagfirullah..seorang pegawai pns kantor bupati di ambil oleh bapak bupati sebagai istri simpanan nyaa…

  • atahbob

    Sangat disayangkan di BerdikariOnline yang pencinta Bung Karno yang terkenal egaliter memuat komentar fitnah murahan. Memvonis seseorang melakukan dosa besar tanpa ada bukti dan saksi, adalah fitnah yang sangat kejam. Jangan sampai hal-hal duniawi merusak akhlak budi perkerti kita. ingatlah dunia hanya sementara setiap hal sekecil apapun itu, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Tahu. Apalagi sebuah fitnah yang kejam. Mumpung umur masih ada mintakan maaf pada yang bersangkutan dan bertobatlah kepada Alloh ta’ala. Saudaraku senang atau susah didunia hanya sementara, tapi senang atau susah di akhirat, selama-lamanya. Sadarlah.