Eva Sundari: Pancasila Itu Kompas Bangsa

Berbagai persoalan yang mendera bangsa sekarang ini, baik di level masyarakat maupun penyelenggara negara, tidak terlepas dari semakin terabaikannya penerapan Pancasila dan UUD 1945.

“Saat ini penghayatan tentang pancasila masih di level kognitif, belum sampai penjiwaan pada militansi,” kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Selain itu, lanjut Eva, Pancasila dan UUD 1945 juga tidak menjadi framework dalam melaksanakan tupoksi legislatif, yudikatis maupun eksekutif.

Akibatnya, kata Eva, muncul berbagai persoalan. Di bidang legislasi, misalnya, ada 200-an Undang-Undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dipandang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara di kalangan eksekutif, proses pembuatan APBN tidak menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman. Akibatnya, muncul istilah ‘APBN yang mensubversi kedaulatan konstitusi’.

Selain itu, menurut Eva, pengabaian terhadap Pancasila dan UUD 1945 juga nampak di bidang ekonomi. “Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kita masih seperti di jaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Sebagian besar sumber daya alam kita dikuasai asing,” ungkapnya.

Padahal, seperti diungkapkan Eva, Pancasila mestinya menjadi kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila mulai ditinggalkan sejak reformasi bergulir. Ini tidak lepas dari dosa orde baru memperalat Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan otoriternya. Akhirnya, gara-gara phobia P4 dan pengalaman orde baru, banyak orang yang mulai meninggalkan Pancasila.

Eva berharap agar Pancasila kembali menjadi kompas bangsa. Ia mengharapkan adanya komitmen moral dan politik dari penyelenggara negara untuk kembali kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut