El Salvador Berjuang Melawan Lupa

Sejarah panjang perjuangan rakyat El Salvador penuh dengan represi dan teror. Dalam catatan sejarah, sejak 1931 hingga 1992, El Salvador diperintah oleh kediktatoran militer. Dalam kurun waktu itu, gerakan rakyat mengalami represi sangat keji dan brutal.

Pada tahun 1931, Presiden yang terpilih secara demokratis, Arturo Araujo, digulingkan oleh Jenderal Maximiliano Hernández Martínez. Setahun kemudian, meletus pemberontakan petani yang dipimpin oleh seorang komunis bernama Farabundo Marti.

Namun, pemberontakan itu direpresi secara brutal oleh kekuatan militer. Tidak kurang dari 30.000 dibantai dalam peristiwa yang disebut “La Matanza”. Sejak itu, El Salvador hidup dalam kegelapan yang penuh teror dan represi.

Partai politik tidak diijinkan berdiri hingga 1960. Namun, di tahun 1960-an, kaum buruh, petani, mahasiswa terus melakukan mobilisasi untuk menuntut perubahan politik. Pada tahun 1972, kandidat kiri-tengah yang diusung oleh koalisi oposisi,  José Napoleón Duarte, memenangkan pemilu Presiden. Namun, ia dilarang menduduki jabatannya. Ia ditangkap, disiksa, dan kemudian diasingkan ke Venezuela.

Pada tahun 1977, oposisi kembali nyaris memenangi pemilu. Sayang, rezim militer segera melakukan kecurangan. Tak hanya itu, mereka langsung menunjuk Jenderal Carlos Humberto Romero sebagai Presiden tanpa melalui proses demokratis.

Ini memicu perlawanan rakyat. Akhirnya, pada tahun 1950, lima organisasi revolusioner sepakat membentuk Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti (FMLN). Dalam perjuangannya, FMLN menggunakan metode perjuangan bersenjata.

Kebangkitan FMLN mengkhawatirkan AS. Akhirnya, atas nama perang melawan komunisme, AS menyokong penuh rezim militer El Salvador menumpas habis gerilyawan FMLN. Inilah yang mendorong El Salvador ke dalam perang saudara selama 12 tahun.

Perang saudara baru berakhir tahun 1992. Perang itu menyebabkan 75.000 orang tewas dan 8000 orang lainnya hilang. Jutaan orang melarikan diri keluar negeri untuk menghindari represi. Tak hanya itu, rezim militer juga membunuh para imam atau pemuka agama yang progressif. Yang terkenal adalah pembunuhan Uskup Oscar Romero tahun 1980.

Pada tahun 1993, Komisi Kebenaran dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran HAM semasa perang sipil. Komisi ini mendapat sokongan penuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah bekerja, pada Maret 1993, Komisi Kebenaran mulai mempresentasikan hasil investigasi awalnya. Hasilnya cukup menakjubkan: mereka mendokumentasikan ribuan kasus pembunuhan, penghilangan paksa, penculikan, dan penyiksaaan selama era perang sipil.

Komisi Kebenaran juga merekomendasikan perlunya penyelidikan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kejahatan HAM tersebut. Sayang, seperti juga Komnas HAM di Indonesia, Komisi Kebenaran ini punya kewenangan yang sangat terbatas, yakni mengeluarkan rekomendasi.

Lebih parah lagi, satu minggu setelah laporan itu, rezim berkuasa di El Salvador mengeluarkan UU amnesti kepada semua yang dianggap pelaku kejahatan HAM di masa lalu. Sejak saat itu, perjuangan korban dan keluarga korban kejahatan HAM seakan menemui jalan buntu.

Memang, setelah berakhirnya perang sipil, kekuasaan politik El Salvador tetap di tangan kontrol segelintir elit politik sayap kanan dan petinggi militer. Mereka berkuasa melalui kendaraan politik mereka, Aliansi Republikan Nasional (ARENA). Mereka terus memblokir setiap upaya dan perjuangan korban untuk mengungkap kebenaran. File-file militer tak tersentuh. Bahkan, hingga tahun 2009, kasus pembunuhan Uskup Oscar Romero tak tersingkap dan pelakunya tak kunjung diadili.

Namun, para korban dan aktivis HAM tak menyerah. Mereka terus berjuang melawan impunitas. Tak hanya itu, mereka juga mendorong para keluarga korban untuk melakukan testimoni.

Pada tahun 2009, kandidat dari Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti (FMLN), Mauricio Funes, berhasil memenangkan pemilu. Kemenangan itu mengakhiri 20 tahun lebih kekuasaan ARENA.

Kemenangan FMLN membuat para korban seakan melihat cahaya. Sayang, Presiden Mauricio Funes terlalu moderat untuk didorong menghapus UU Amnesti itu dan menyeret para pelanggar HAM ke pengadilan. Ia terperangkap dalam pertimbangan politik, bahwa membongkar UU Amnesti itu akan membuka kembali luka lama dan perseteruan politik dengan sayap kanan yang masih sangat kuat.

Para korban kejahatan HAM, termasuk banyak pendukung FMLN sendiri, harus menelan pil pahit. Namun, langkah para korban tidak pernah terhenti. Mereka kemudian meminta bantuan pengadilan internasional untuk menegakkan keadilan bagi para keluarga korban.

Akhrinya, Pengadilan HAM Inter-Amerika yang berbasis di Kosta Rika berhasil menemukan pelanggaran HAM di El Salvador dalam kasus pembantaian di El Mozote. Kemudian, pada tahun 2011, Pengadilan Spanyol juga mendakwa 20 pejabat militer yang diduga terlibat pembunuhan terhadap 6 Imam Yesuit, pembantu rumah, dan anak-anaknya.

Belakangan ini, seruan untuk menghapus UU Amnesti makin menguat. Roberto Cañas, salah seorang penandatangan perjanjian damai antara pemerintah dan FMLN tahun 1992, menyatakan bahwa negara tidak boleh “melempar handuk” dalam memenangkan hak-hak korban kejahatan HAM di masa lalu.

Sánchez Cerén, Wakil Presiden saat ini dan sekaligus kandidat Capres FMLN  pada pemilu 2014 mendatang, meminta Mahkamah Konstitusi segera membatalkan UU Amnesti itu. “UU Amnesti harus dicabut untuk menutup kembali luka bangsa. Tanpa itu, rekonsialisasi tidak mungkin terjadi,” kata Sánchez.

Sementara itu, Komisi Hak Azasi Manusia El Salvador (CDHES) baru-baru ini mempublikasikan laporan berisis terstimoni para korban kejahatan HAM selama perang sipil (1980-1992). Laporan setebal 197 halaman itu diberi judul “La tortura en El Salvador” (penyiksaan di El Salvador). Rencananya, laporan itu akan diluncurkan pada April mendatang.

Bagi para korban dan pejuang HAM, laporan tersebut akan menjadi semacam lilin penerang bagi generasi sekarang untuk membaca sejarah gelap bangsanya di masa lalu.

Yang menarik dari laporan itu, ada 270 kesaksian korban dilakukan pada tahun 1986, ketika perang sipil masih bergolak, dimana korban dan aktivis CDHES sama-sama dipenjara. “Pada tahun 1980, kita tidak mungkin mempublikasi laporan ini, karena represi. Tetapi hari ini kita melihat cahaya,” kata Direktur CDHES, Miguel Montenegro.

Dengan kesaksian para korban, masyarakat tidak lupa akan kejahatan HAM masa lalu yang belum terkuak. Dan, seperti dikatakan oleh Milan Kundera, perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.

El Salvador memang terbilang lamban. Negara-negara lain, seperti Argentina, Chile dan Guatemala, sudah bergerak lebih maju. Akhir Januari lalu, mantan diktator Guetemala Efrain Rios Montt diseret ke pengadilan. Mantan diktator Argentina, Jorge Rafael Videla, juga sedang menjalani pengadilan atas berbagai kejahatannya.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut