Peristiwa gagalnya diskusi antara mahasiswa dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko di UGM menyisakan pertanyaan besar tentang arah demokrasi mahasiswa hari ini. Ironisnya, mereka yang selama ini mengatasnamakan kebebasan berpendapat justru terlihat tidak memberi ruang bagi pendapat yang berbeda. Mereka yang lantang menuntut didengar, pada saat yang sama enggan mendengar.
Padahal, inti demokrasi bukanlah kemampuan berbicara, melainkan kesediaan mendengarkan. Demokrasi bukan hak untuk membungkam lawan bicara, melainkan keberanian menghadapi lawan bicara. Jika pejabat pemerintah datang ke kampus, forum itu semestinya menjadi kesempatan emas untuk menguliti kebijakan negara secara langsung. Pertanyaan kritis dapat diajukan. Data dapat dibantah. Kebijakan dapat diperdebatkan. Namun ketika forum dibubarkan sebelum dialog dimulai, publik akhirnya bertanya: apakah yang ditolak gagasannya ataukah memang keberadaan orangnya?
Kampus sejak dahulu dikenal sebagai medan pertarungan ide. Yang menang bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang paling kuat argumentasinya. Sejarah intelektual dunia tidak dibangun oleh kelompok yang menolak diskusi, tetapi oleh mereka yang berani menguji keyakinannya di hadapan pandangan yang berlawanan. Karena itu, ketika sebuah forum akademik gagal berlangsung akibat penolakan terhadap narasumber, yang terjadi sesungguhnya bukan kemenangan gerakan mahasiswa, melainkan kekalahan tradisi intelektual kampus itu sendiri.
Lebih jauh lagi, fenomena ini memperlihatkan gejala yang semakin sering muncul dalam demokrasi modern: aktivisme yang lebih menyukai simbol daripada substansi. Yang dicari bukan lagi adu gagasan, melainkan penciptaan panggung konflik. Narasi lebih penting daripada solusi. Viral lebih penting daripada argumentasi. Kamera lebih penting daripada forum. Dalam situasi seperti ini, lawan politik tidak perlu dikalahkan melalui debat, cukup didelegitimasi agar tidak sempat berbicara.
Di sinilah muncul kekhawatiran yang disampaikan sebagian masyarakat. Mereka melihat adanya kecenderungan menciptakan situasi yang berpotensi memancing reaksi aparat, sehingga jika terjadi benturan dapat dibangun narasi baru tentang represi dan pembungkaman. Benar atau tidaknya persepsi tersebut tentu perlu diuji secara objektif. Namun persepsi itu muncul karena publik melihat bahwa ruang dialog semakin sering digantikan oleh ruang konfrontasi.
Yang lebih menarik adalah membandingkan situasi hari ini dengan generasi mahasiswa yang dahulu menjadi motor perubahan. Mahasiswa 1966 dan 1998 turun ke jalan karena saluran demokrasi tertutup. Mereka menghadapi kekuasaan yang jauh lebih besar dengan risiko yang jauh lebih berat. Banyak yang ditangkap, diculik, bahkan kehilangan nyawa. Hari ini, di era media sosial dan kebebasan berekspresi yang jauh lebih luas, justru muncul paradoks: ruang bicara tersedia, tetapi sebagian memilih menutup ruang bicara bagi pihak yang berbeda.
Tidak berarti pemerintah selalu benar. Tidak berarti menteri dan wakil menteri harus bebas dari kritik. Justru sebaliknya. Kritik adalah vitamin demokrasi. Namun kritik kehilangan martabat ketika tidak disertai keberanian berdialog. Menolak berdiskusi dengan pihak yang berbeda bukanlah tindakan progresif. Itu adalah bentuk lain dari intoleransi bukan intoleransi agama atau etnis, melainkan intoleransi intelektual.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar pertarungan slogan politik. Soal pangan, agraria, lapangan kerja, pendidikan, hilirisasi, hingga masa depan generasi muda membutuhkan diskusi yang serius dan mendalam. Persoalan-persoalan tersebut tidak akan selesai dengan teriakan, apalagi dengan pembubaran forum. Bangsa ini membutuhkan generasi yang mampu mengalahkan argumen dengan argumen, data dengan data, dan gagasan dengan gagasan.
Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukan ditandai oleh kemampuan mengusir lawan bicara dari panggung. Demokrasi yang sehat ditandai oleh keberanian mengalahkan lawan bicara di atas panggung. Jika kampus mulai kehilangan keberanian itu, maka yang sedang terancam bukan hanya kualitas gerakan mahasiswa, melainkan masa depan tradisi intelektual Indonesia sendiri. Sebab ketika dialog dianggap musuh, demokrasi perlahan berubah menjadi ruang gema yang hanya mau mendengar suara sendiri. Dan sejarah menunjukkan, tidak ada peradaban besar yang lahir dari ketakutan terhadap perbedaan pendapat.
Penulis Adalah, Agustinus Prasetyo Hadi