Gelombang aksi mahasiswa 2026 kembali menggema di sejumlah kota. Menanggapi dinamika tersebut, Aktivis 98 Herianto SE angkat bicara. Ia menegaskan posisi mahasiswa sebagai “kawan seperjuangan”, sekaligus memberi pandangan sistematis atas tuntutan yang disuarakan. Adik-adik mahasiswa bukan lawan. Mereka alarm bangsa. Tugas kita jawab alarm itu dengan data dan arah, bukan saling lempar.
Dalam pandangannya, Herianto menyorot 4 poin utama: arah pemerintahan Prabowo, program Makan Bergizi Gratis, kebijakan efisiensi anggaran, dan hilirisasi industri. Ia menilai pemerintahan saat ini berada di jalur yang tepat, namun butuh dikawal bersama mahasiswa.
1. Pemerintahan Prabowo Dinilai Konsisten pada Agenda Rakyat
Herianto menilai 18 bulan pemerintahan Prabowo menunjukkan konsistensi pada 3 agenda besar: hilirisasi sumber daya, program MBG, dan efisiensi belanja negara.
Hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, sawit itu langkah lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dulu kita jual bahan mentah murah, sekarang kita dorong nilai tambah di dalam negeri. Lapangan kerja tercipta di Morowali, Weda Bay, bukan di luar.
Klaim itu didukung data realisasi investasi Q1-2026 sebesar Rp498,79 triliun yang menciptakan 706.569 lapangan kerja, naik 18,93% yoy. Sektor logam dasar dan industri logam penyumbang terbesar.
Ia juga membela pendekatan efisiensi anggaran yang dijalankan. Menurutnya, efisiensi saat ini berbeda dengan trauma 1998. Dulu efisiensi versi IMF artinya rakyat ikat pinggang. Sekarang efisiensi artinya bedah anggaran: potong pos yang bocor seperti rapat mewah, perjalanan dinas tidak penting, lalu alihkan ke guru honorer, dokter Puskesmas, MBG. Itu definisi keberpihakan.
Pendekatan itu sejalan dengan Inpres 1/2025 yang menyasar pos nonprioritas seperti perjalanan dinas, konsultan, ATK, dan perayaan. Hasilnya, pencadangan anggaran tembus lebih dari Rp300 triliun dan direfocusing ke program prioritas seperti Sekolah Rakyat dan MBG.
2. Luruskan Mispersepsi: MBG Bukan Penyebab Rupiah Melemah
Penekanan utama Herianto ada pada isu MBG. Banyak narasi di aksi mahasiswa yang menyebut MBG membebani APBN dan memicu pelemahan Rupiah. Ia membantah tegas.
Secara fiskal, porsi MBG 2026 sudah dihitung matang. Sumber dananya dari efisiensi belanja kementerian, optimalisasi pajak, dan realokasi subsidi tidak tepat sasaran. Tidak ada cetak uang baru, tidak ada utang konsumtif.
Data Kemendikdasmen per 1 Maret 2026 mencatat MBG telah menjangkau 49,6 juta murid atau 93% dari total 53,4 juta siswa di 288.845 sekolah. Per Mei 2026, cakupan meluas ke 63,13 juta penerima manfaat: 48,9 juta siswa plus 14,3 juta ibu hamil, menyusui, dan balita. Target akhir 2026: 82,9 juta penerima dengan anggaran Rp335 triliun.
Soal Rupiah, Herianto merujuk data Bank Indonesia per 15 April 2026. Pelemahan Rupiah dipicu dua faktor global: penguatan dolar AS karena The Fed menahan suku bunga tinggi, dan turunnya harga komoditas ekspor Indonesia seperti CPO, nikel, batu bara.
Kalau MBG biangnya, harusnya hanya Rupiah yang anjlok. Faktanya Baht Thailand, Ringgit Malaysia, Peso Filipina juga melemah. Ini tekanan global, bukan salah MBG. MBG itu belanja produktif. Anak gizi baik hari ini adalah angkatan kerja produktif 15 tahun lagi. Sama seperti bangun tol: sakit bayarnya sekarang.
Dampak nyata sudah terasa. Survei BPS Januari 2026 menunjukkan akses makanan bergizi naik dari 81,4% ke 84,1%, dan 75,9% masyarakat merasa pengeluaran harian lebih ringan. Di dunia pendidikan, gangguan belajar akibat lapar turun 2,37 poin secara nasional dan 14,85 poin di Indonesia Timur.
Ia justru mengajak mahasiswa beralih dari narasi penolakan ke narasi pengawalan. “Kawal menunya, kawal distribusinya, kawal kebocorannya. Itu kontrol sosial yang lebih tajam.”
3. Hilirisasi Harus Lanjut, Tapi Dikawal Keadilannya
Untuk isu hilirisasi, Herianto mengambil posisi dua sisi. Ia setuju hilirisasi harus jalan karena itu kunci kenaikan kelas ekonomi Indonesia. Namun ia juga sepakat dengan kritik mahasiswa soal potensi dampak sosial dan lingkungan.
Penulis setuju 70% dengan kritik adik-adik. Kalau hilirisasi hanya bikin oligarki kaya, buruh upah murah, limbah ke laut, tanah adat tidak diajak bicara, itu kolonialisme baru. Ganti tuan saja.
Karena itu ia mengusulkan mahasiswa mengubah tuntutan dari “stop hilirisasi” menjadi “hilirisasi berkeadilan”. Tuntutan konkretnya: UMR kawasan industri layak, AMDAL ketat dan transparan, serta profit sharing untuk desa lingkar tambang.
Argumennya diperkuat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: pemerintah mendorong 18 proyek hilirisasi dengan investasi Rp618 triliun dan akan menyerap 276.000 tenaga kerja. Contohnya proyek baterai IBC-ANTAM-HYD senilai USD 6 miliar, kapasitas 20 GWh, buka 10 ribu lapangan kerja di Jawa Barat dan Halmahera Timur.
“Tuntutan seperti ini pemerintah tidak bisa bantah. Malah harus didukung bersama,” ujarnya.
4. Pesan ke Mahasiswa: Upgrade Metode, Satu Barisan dengan Rakyat
Di akhir pandangannya, Herianto menitip 3 catatan untuk gerakan mahasiswa 2026. Pertama, upgrade narasi dari “Indonesia gelap” menjadi “Indonesia terang jika begini caranya” dengan menyertakan solusi dan data tiap kritik. Kedua, upgrade metode: medsos untuk viral, tapi dilanjutkan lobi ke DPR dan pengiriman naskah akademik. Ketiga, upgrade sikap kolektif agar gerakan tidak bertumpu pada tokoh tunggal.
1998 kami menang karena demo di jalan, lobi di DPR, negosiasi di meja jalan beriringan. Medsos adik-adik itu megafon terkuat. Pakai untuk sebar data, bukan hanya amarah.
Ia menutup dengan ajakan dialog. Abang punya pengalaman 98, adik punya data 2026. Mari duduk semeja. Kita kawal MBG biar tepat sasaran, kawal efisiensi biar tidak melukai rakyat, kawal hilirisasi biar berkeadilan. Karena ujungnya satu: Indonesia yang kita mau bersama. kritik boleh, aksi boleh, tapi mahasiswa dan pemerintah tetap satu barisan untuk rakyat.
Herianto, Penulis merupakan aktivis 98