Ekonomi-Politik Kepartaian Di Indonesia

Pemilu 1955

Di penghujung tahun 2015 ini, Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 269 daerah. Peta persaingan politik di Pilkada ini seharusnya adalah cerminan dari Pemilu nasional tahun 2014 lalu.

Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dua koalisi besar yang bersaing di Pemilu nasional, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah-Putih (KMP), justru tidak nampak di Pilkada. Partai-partai penyusun kedua koalisi tersebut berjalan sesuai kepentingan politik masing-masing.

Di Jawa Tengah, PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra di empat Kabupaten/Kota, yaitu Magelang, Rembang, Purbalingga, dan Blora. Sedangkan di Sumatera Utara, PKS dan PDIP berkoalisi di 7 Kabupaten/Kota. Kondisi serupa juga terjadi di banyak Pilkada daerah lainnya.

Padahal kita tahu, PDIP adalah poros di koalisi KIH, sedangkan Gerindra poros di KMP. Keduanya bersaing sengit di Pilpres lalu. Kita juga tahu, PKS adalah bagian dari KMP. Partai berhaluan agama ini juga getol mengeritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi di Pilkada mereka mau berangkulan dengan partai yang mengusung Jokowi-JK di Pilpres.

Di nasional sendiri, persaingan antara KIH versus KMP di nasional mulai mencair. Kedua kubu mulai akur di parlemen. Tidak hanya itu, ada wacana pemerintahan Jokowi-JK akan memberi jatah Menteri kepada KMP. Jadi, mereka yang sudah terlanjut mengimpikan pertarungan KIH versus KMP akan melahirkan ‘politik dua kutub’ di Indonesia harus siap-siap gigit jari.

Mengapa bisa begitu?

Ada beberapa jawaban yang muncul di permukaan: koalisi politik di Indonesia tidak diikat oleh platform politik yang jelas, penyakit pragmatis yang mewabah di lingkungan elit pelakon politik, dan menguatnya peran uang sebagai alat tukar politik.

Tetapi ada juga yang memberi jawaban lebih menukik. Katanya, pangkal masalah politik kita adalah di kepartaian. Hampir semua partai politik di Indonesia tidak punya dasar ideologi yang jelas, tidak punya demokrasi internal, dan hanya jadi ‘kuda tunggangan’ elit politik tertentu saja.

Jawaban itu belum menukik hingga ke akar masalah. Saya kira, kita perlu untuk menginterogasi akar ekonomi-politiknya. Sebab, politik sebagai sebuah suprastruktur dalam bangunan masyarakat selalu ditentukan oleh basis struktur, yaitu corak produksi. Corak produksi adalah cara suatu masyarakat mengorganisasikan produksi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Mungkin, bagi sebagian intelektual Indonesia, pendekatan ini tidak lazim. Tetapi bagi Soekarno, bapak Bangsa sekaligus Presiden pertama RI, selalu menggunakan pendekatan ini ketika membaca politik Indonesia dan dunia. Sebagai contoh, ketika bicara soal demokrasi parlementer alias parlementaire democratie, dia bilang itu terjadi ketika kapitalisme membutuhkan ruang bebas untuk bergerak dan mengakumulasi keuntungan sehingga membutuhkan ekonomis liberalisme dan politik liberalisme.

Nah, terkait ekonomi-politik ini, sepanjang hidupnya Soekarno selalu merisaukan satu hal: perkembangan kapitalisme di Indonesia, yang sejak awal kelahirannya hingga sekarang, tidak pernah mengalami “mechanische dan industrieele revolutie” (revolusi industri dan termekanisasi). Sebagai akibatnya, tidak pernah terjadi konsentrasi produksi dan kapital.

Kapitalisme yang tidak tuntas itu membawa rentetan konsekuensi dalam berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk dalam kehidupan politiknya. Bahkan tercermin dalam situasi kepartaian di negeri tercinta saat ini.

Kapitalisme yang tidak tuntas itu, yang tidak pernah mengalami revolusi itu, menciptakan kapitalisme yang didominasi oleh usaha produksi kecil-kecilan. Ini terkonfirmasi oleh data. Pada tahun 2008, dari 51,262 juta unit usaha di Indonesia, 50,697 atau 98,9% adalah usaha mikro, 520.221 (1,01%) usaha kecil, 39.657 (0,08%) usaha menengah, dan hanya 4.463 (0,01%) usaha berskala besar.

Apa dampak lebih lanjut dari kapitalisme yang didominasi oleh “usaha kecil dan menengah” itu? Selain melahirkan limpahan raksasa kaum marhaen alias pemilik produksi kecil-kecilan, kapitalisme yang semacam itu juga melahirkan kelas borjuis yang jumlahnya banyak sekali tetapi kecil-kecil. Sudah begitu, bukan hanya kapasitas usahanya terbatas, tetapi skala spasial usahanya terbatas (Kabupaten/Kota atau Provinsi). Jadi lebih banyak pengusaha lokal ketimbang nasionalnya.

Ini berimbas pada kehidupan politik. Borjuis yang banyak dan berserak-serak itu membutuhkan ruang politik. Sebab, mereka membutuhkan sebuah iklim politik yang kondusif bagi perkembangan bisnisnya. Politik juga penting untuk menopang dan memperluas jangkauan bisnisnya. Bukan rahasia lagi, borjuis Indonesia menjaga kelangsungan hidupnya dengan menetek pada politik. Maka berlomba-lombalah mereka mendirikan partai politik atau terjun ke gelanggang politik.

Tetapi diantara kaum borjuis itu sendiri terjadi persaingan. Ingat, demi mengubah komoditi menjadi laba, kapitalis satu sama lain harus bersaing memperebutkan pasar. Inilah yang menyebabkan pengelompokan politik kelas borjuis di Indonesia sangat banyak. Satu partai tidak akan cukup untuk mewadahi kepentingan pengelompokan kepentingan kelas borjuis itu. Mereka akan mendirikan partai untuk memayungi kepentingan sendiri atau kelompoknya. Karena itu, adalah mustahil untuk meredam nafsu kaum borjuis itu untuk mendirikan partai. Maka terjadilah: ada banyak partai, tapi semuanya berkarakter borjuis.

Borjuis berpolitik bukan untuk melayani kepentingan umum. Mereka menyimpang dari khitahnya politik, yaitu seni mengelola dan mempergunakan kekuasaan untuk kepentingan bersama atau umum.  Sebaliknya, mereka berpolitik untuk melindungi dan melayani kepentingan pribadi, yakni memastikan bisnisnya terus mendatangkan keuntungan (profit).

Ini membawa sejumlah konsekuensi lainnya. Pertama, partai yang didirikan oleh kaum borjuis intu hanya sebagai “mesin elektoral” semata. Hanya menjadi kuda tunggangan bagi si borjuis untuk meraih kekuasaan. Ini sangat mirip dengan tipologi personal party, yaitu partai yang didirikan oleh dan untuk satu orang. Padahal, lazimnya partai adalah alat untuk mengartikulasikan kehendak politik rakyat banyak. Dan medan elektoral hanyalah satu dari sekian jalan untuk melakukan artikulasi politik.

Kedua, mereka tidak butuh ideologi sebagai bahan perekat bagi kader, anggota, dan pendukung dalam satu kesatuan cita-cita akan masa depan bersama. Karena partai yang didirikan hanya sebagai ‘kuda tunggangan’ si pemilik partai, maka semua kebijakan dan orientasi politik partai diputuskan oleh si pemilik partai.

Yang menarik, untuk memikat massa rakyat, mereka kerap mengadopsi konsep partai ‘tenda besar’, yaitu partai yang bisa menghimpun siapapun dan sektor sosial manapun. Alat pemikatnya adalah popularitas. Sedangkan senjata utamanya adalah trisula: survei, iklan, dan uang. Partai semacam ini juga bebas berkoalisi dengan partai atau kekuatan politik manapun asalkan menguntungkan secara ekonomi dan politik.

Ketiga, karena partai ini bertipe personal party, maka tidak ada demokrasi di dalamnya. Kekuasaan dalam pengambilan kebijakan partai tersentralisasi di tangan tokoh sentral partai, yakni pendiri partai atau Ketua Umum partai. Tokoh sentral inilah yang sangat dominan dalam menentukan berbagai langkah politik dan kebijakan partai, seperti pengajuan kandidat untuk jabatan politik (legislatif dan eksekutif), penentuan koalisi politik, dan sikap politik partai. Pendek kata, setiap keputusan atau kebijakan partai mesti mendapat ‘restu’ dari tokoh sentral partai.

Partai merupakan lembaga atau badan politik milik publik. Raison d’etre partai politik adalah untuk melayani publik: memberikan penyadaran politik, memajukan partisipasi politik publik, mengartikulasikan kehendak politik publik, dan melahirkan pemimpin yang istiqomah melayani publik.

Rudi Hartono, Pemimpin Redaksi Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Kaleksanan Barqi Aji Massani

    Hmm..Marhaenisme masih sangat dibutuhkan hingga hari ini