Warga Bulogading Tolak Penggusuran

bulogading

Ratusan warga Bulogading, kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar, memblokade jalan Somba Opu yang berdekatan dengan Pantai Losari Makassar, Minggu (9/8/2015).

Warga yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak ini menolak rencana penggusuran yang mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor  36 EKS/2013/PN.Mks yang terkait dengan keputusan sebelumnya Nomor 131/Pdt.G/2008/PN.Mks.

Setidaknya 43 Kepala Keluarga (KK), yang memiliki ratusan jiwa anggota keluarga, terancam akan kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran tersebut. Karena itu, warga yang bernaung di bawah wadah Forum Masyarakat Bulogading ini akan mempertahankan rumah dan tanah mereka mati-matian.

Salah seorang warga, Lusiana (48 tahun), tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap rencana penggusuran itu. Menurutnya, di saat bangsa Indonesia hendak bergembira-ria menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70, warga Bulogading justru terancam digusur.

“Kami cuma ingin tempat kami tidak digusur karena kami sementara Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung di Jakarta. Ini juga demi kelangsungan tempat tinggal anak anak kami,” katanya.

Dia mengungkapkan, warga sebetulnya punya sertifikat atas rumah mereka yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, anehnya keberadaan mereka di atas tanah itu justru digugat oleh pihak lain atas nama  Hj. Sa’diah dkk.

Hal senada diungkapkan oleh koordinator aksi, Kaisar. Menurutnya, warga sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1980. Jika mengacu pada UU Pokok Agraria, kata dia, jika warga sudah menempati suatu lahan selama 20 tahun atau lebih tanpa gugatan maka tanah tersebut sudah jadi hak miliknya.

“Hak alas dan hak pakai atas tanah itu sudah ada sejak 80-an. Menurut undang undang Agraria telah menyebutkan tanah yang telah didiami 20 tahun, maka sudah bisa dimiliki,” terangnya.

Dalam aksi blokade jalan siang tadi, selain menggelar mimbar bebas secara bergantian, warga juga membakar ban. Mereka juga memasang spanduk yang melintang di atas jalan raya.

Spanduk itu, antara lain, bertuliskan: “Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota, tolong ka’ kodong. Pengusaha mau rampas tanahku”. Ada juga spanduk bertuliskan “HGB yang sudah mati tahun 80 menang melawan sertifikat hak milik. Pengadilan jangan mengadili keadilan.”

Warga menilai, penggusuran yang menggunakan dalih sejumlah penggugat ini punya motif bisnis. Pasalnya, lokasi yang akan digusur itu berada dekat dengan pantai losasi. Kabarnya, lokasi tersebut akan diperuntukkan untuk hotel dan jasa.

Warga sendiri mengaku tidak akan menyerah. Senin (10/8) besok, mereka akan menggelar aksi massa di kantor BPN Makassar dan kantor Walikota Makassar.

Firman

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut