DPT Dan Hak Politik Rakyat

Jangan coba-coba menghilangkan hak politik rakyat. Entah dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Sebab, hak politik merupakan salah satu hak paling azasi setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, negara mesti menjamin terpenuhinya hak politik ini. Tidak terkecuali dalam ajang pemilu dan pilkada.

Di sinilah letak persoalannya: sejarah pemilihan di Indonesia selalu gagal menunaikan tugasnya menjamin hak politik rakyat. Di masa orde baru berlaku sistem pendaftaran pemilih pasif. Artinya, rakyat hanya menunggu untuk didatangi dan didata oleh petugas pendataan pemilih.

Yang terjadi, pada masa orde baru, proses pendataan pasif itu membuka peluang bagi intimidasi dan pemaksaan. Rakyat memang terdata, tetapi mereka juga dipaksa untuk memilih parpol tertentu. Atau, ada juga kasus lain: kelompok masyarakat tertentu sengaja tidak didata dengan berbagai alasan. Sebab, pilihan politik mereka sudah jelas dan tidak bisa ditekan oleh penguasa.

Sejak reformasi 1999 kita mengadopsi sistim pendataan pemilih aktif. Di sini, rakyat sendiri yang diharapkan mendaftarkan diri di petugas pendaftaran. Filosofinya:  politik bukan sebagai kewajiban, melainkan hak. Sayangnya, entah karena faktor canggung atau apatisme, proses ini kurang berjalan. Banyak orang yang tida terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

DPT sering menjadi biang kerok kekisruhan pemilu di Indonesia. Pertama, ketidakberesan DPT bisa menghilangkan hak politik rakyat. Pada pemilu 2009, misalnya, ada data yang menyebut 44,5 juta rakyat Indonesia kehilangan hak pilih. Ini juga terjadi di berbagai ajang pilkada di seluruh Indonesia.

Kedua, ketidakberesan DPT membuka celah untuk praktek kecurangan dan penggelembungan suara untuk kandidat tertentu. Biasanya, yang diuntungkan oleh kekacauan DPT adalah incumbent. Akibatnya, pemilu hanya melegitimasi kelanjutan kekuasaan status-quo.

Ada juga kasus lain: warga yang sengaja tidak dimasukkan DPT karena tak punya KTP DKI Jakarta. Inilah yang dialami oleh puluhan ribu warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara. Padahal, ketiadaan KTP itu juga akibat sikap abai pemerintah daerah. Ini jelas-jelas penghilangan hak politik rakyat secara sengaja.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekisruhan DPT tidak terlepas dari administrasi kependudukan kita yang kacau-balau. Oleh karena itu, KPU mestinya melakukan pemutakhiran DPT: membuang pemilih-pemilih fiktif (ghost voters) dan memasukkan warga masyarakat yang belum tercakup dalam DPT.

Untuk itu, peranan pemilih juga sangat diharapkan. Politik sebagai hak harus dimaknai partisipasi. Dengan demikian, rakyat juga diharapkan berpartisipasi untuk memastikan hak politiknya diakui dalam DPT. Disamping itu, warga juga harus aktif untuk memprotes berbagai kesalahan dalam penyusunan DPT.

Penyelenggara dan pengawas pemilu juga diharapkan berpartisipasi aktif. Sebab, “diam” berarti membiarkan kecurangan terus terjadi. Artinya, jika hal itu sampai terjadi, maka penyelenggaran dan pengawas pemilu telah merusak sistim demokrasi dan mengebiri hak politik rakyat.

Setiap warga negara harus dijamin hak politiknya. Urusan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak warga negara tersebut. Yang jelas, negara harus menjamin terpenuhinya hak politik itu. Dengan demikian, DPT harus disusun dengan jujur dan demokratis.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut