DPT Bermasalah Jadi Celah Jual Beli Suara Di Pemilu 2014

Hingga sekarang ini, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2014 belum juga tuntas. Penjelasan terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, tinggal 30.000-an data pemilih yang belum mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK).

“Ada dua elemen data yang tidak ada, (yaitu) alamat dan namanya,” ujar anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (24/12/2013). Sebelumnya, Rabu (4/12/2013), KPU menyatakan ada 54.692 data pemilih yang tak bisa mendapatkan NIK karena datanya tak lengkap.

Namun, klaim KPU itu diragukan oleh Forum Akademisi Informasi Teknologi (FAIT). Menurut Ketua Umum FAIT Hotland Sitorus, berdasarkan penyelidikan terhadap 250 kelurahan sebagai sampel, masih ada rata-rata 8% pemilih tanpa NIK. Belum lagi nama orang yang sudah meninggal dan ‘nama siluman’.

“Jika KPU mengatakan DPT tanpa NIK tinggal 30-an ribu, namun kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Maka KPU tidak mengatakan hal yang sebenarnya dan apa maksud KPU memelihara data pemilih siluman tersebut,” ujar Hotland.

Hotland mengungkapkan, di daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Utara, misalnya, ditemukan 100.000 pemilih tanpa NIK. Menurutnya, jumlah tersebut sangatlah signifikan.

Ia mengatakan, jika persoalan tersebut tidak diatasi, maka potensi jual-beli suara dalam pemilu 2014 mendatangkan sangat mungkin terjadi. “Kalau sudah demikian, rakyatlah yang dirugikan,” tegasnya.

Untuk itu, FAIT mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu 2014 dan Calon Legislatif (Caleg), mulai dari caleg DPRD Kota/Kabupaten hingga DPR-RI dan DPD-RI.

Tak hanya itu, FAIT juga mendesak KPK menyadap percapakan komunikasi penyelenggara pemilu dan caleg.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut